Fungsi Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim

Fungsi Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim

Bibliographic Details
Main Authors:	, PERBAWANI, Ririm Djati, , Prof.Dr. Muchsan, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2007
Subjects:	ETD

Similar Items

Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim
by: Hardianto Djanggih, et al.
Published: (2018-12-01)

Relasi Kekuasaan Komisi Yudisial - Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam Pengangkatan Hakim Agung
by: Idul Rishan
Published: (2017-05-01)

Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial
by: Taufiqurrohman Syahuri
Published: (2016-05-01)

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Pelaksanaan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia
by: , SARUMAHA, Alpius, et al.
Published: (2010)

Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat imigran
by: , KUSUMAPRADJA, Danny H, et al.
Published: (2007)

Fungsi komisi Ombudsman Nasional dalam mendukung perwujudan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
by: , DWIYANA, Rusma, et al.
Published: (2005)

Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi, resistensi dan restorasi
by: Umi Illiyina
Published: (2016-05-01)

Fungsi Hakim Pidana dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana Narkotika dan Psikotropika terhadap perlindungan hukum
by: , HERJUNANTO, Nanang, et al.
Published: (2004)

Fungsi sistem pengawasan terhadap pengelolaan usaha tambang dalam rangka mewujudkan usaha tambang yang berwawasan lingkungan
by: , SUNARNO, et al.
Published: (2004)

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam bidang keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara
by: , ANWAR, H. Chairil, et al.
Published: (2002)

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
by: , ESTININGSIH, Mudji, et al.
Published: (2003)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakata melalui fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah
by: , DEWANTO, Nindyo, et al.
Published: (2005)

Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
by: , PINASANG, Dani Robert, et al.
Published: (2006)

Fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan dalam pengelolaan kawasan taman nasional
by: , MARJOKO, et al.
Published: (2008)

Fungsi pengawasan badan perwakilan desa (BPD) dalam menciptakan pemerintahan desa yang baik dan di kabupaten Tegal
by: , PRASETIAWAN, et al.
Published: (2003)

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tegal
by: , MA'MUN, Moh. Nur, et al.
Published: (2003)

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Banyumas
by: , PURWITO, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Timor Tengah Selatan
by: , BANUNAEK, Yusak E, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur
by: , SUMAJI, et al.
Published: (2007)

Fungsi Unit Pelaksana Teknis pengawasan di bidang penatausahaan hasil hutan dalam meningkatkan ketertiban dan kelancaran penatausahaan hasil hutan
by: , BUDIONO, Rahmat, et al.
Published: (2007)

PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEWENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Yunita Astuti, SH, et al.
Published: (2013)

Pengawasan penggunaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
by: , HARIASENA, et al.
Published: (2002)

Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
by: , SUPRIYANTO, R. Agus, et al.
Published: (2002)

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Agus Triono, SH, et al.
Published: (2011)

Pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban penggunaan APBD Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Sampang
by: , MARTULI, et al.
Published: (2004)

PENGAWASAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
by: , Drs.Sirajuddin Sailellah,S.H.,M.HI, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik :: Studi di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT
by: , AMPUR, Ferdinand, et al.
Published: (2006)

Peranan DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi :: Studi kasus di Pemerintahan Kabupaten Banyumas
by: , SUSILO, Sugiri Hardomo, et al.
Published: (2003)

Pengawasan lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di kabupaten Indramayu
by: , KURYANTO, Toto, et al.
Published: (2002)

Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital
by: Mohamad Hidayat Muhtar, et al.
Published: (2022-03-01)

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan lingkungan hidup :: Studi kasus DPRD Kota Jayapura
by: , PURWITO, Edy, et al.
Published: (2006)

Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru
by: Wahyu Kristian Natalia, et al.
Published: (2023-01-01)

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) dalam melakukan pengawasan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten SIntang
by: , BERAGE, Yohanes Romy KM, et al.
Published: (2007)

Implementasi azas hakim aktif dalam memberikan perlindungan hukum kepada administrabele dalam sengketa tata usaha negara
by: , PURYANI, Puji, et al.
Published: (2003)

Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia :: Studi kasus Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-I/2005
by: , JOHAN, Arvie, et al.
Published: (2008)

Kajian yuridisproses pelaksanaan pengawasan terhadap bendahara pengeluaran dalam rangka mewujudkan tertib keuangan negara
by: , YULIANTO, et al.
Published: (2010)

Fungsi Camat dalam pembangunan masyarakat daerah di Kabupaten Banyumas
by: , KUSUMANDANI, Asis, et al.
Published: (2003)

Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam rangka pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun
by: , SUNARDI, et al.
Published: (2005)

Kewenangan hakim terhadap pengesahan homologasi akur dalam kepailitan
by: , SUHERMOYO, Bandung, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan fungsi pengawasan Bapepam terhadap tindak pidana pasar modal di Bursa Efek Jakarta (BEJ)
by: , ROSEYANI, Meitha Wila, et al.
Published: (2005)