Penguasaan tanah oleh warga negara asing di Kabupaten Badung

Penguasaan tanah oleh warga negara asing di Kabupaten Badung

Bibliographic Details
Main Authors:	, SUMARDIKA, I Nyoman, , Prof.Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.,MCL.,MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2007
Subjects:	ETD

Similar Items

PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DI BALI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BADUNG)
by: , Anjarini Kencahyati, et al.
Published: (2011)

Perjanjian penguasaan hak atas tanah antara warga negara asing dan warga negara Indonesia
by: , JAYA, Agus Sami, et al.
Published: (2008)

Cara-cara penguasaan tanah oleh warganegara asing dari warganegara Indonesia di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Propinsi Bali
by: , PUSPADMA, I Nyoman Alit, et al.
Published: (2004)

Perlindungan hukum terhadap pembeli warga negara asing atas jual beli tanah di Kabupaten Badung Propinsi Bali
by: , RETNOSARI, Emilia Enggraeni Primadewi, et al.
Published: (2006)

Penguasaan tanah bantaran sungai di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
by: , UTAMI, Sendra, et al.
Published: (2000)

Penguasaan pulau-pulau kecil oleh perorangan dan badan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan
by: , FARIDA, et al.
Published: (2000)

Pola penguasaan tanah oleh perempuan dalam masyarakat tradisional di Timor Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur
by: , SAYUNA, Inche Damaris P. Sayuna, et al.
Published: (2000)

Pengelolaan tanah negara dan permasalahannya di Kotamadia Semarang
by: , SANUSI, et al.
Published: (1998)

KEWENANGAN NEGARA UNTUK MENGATUR DALAM KONSEP PENGUASAAN TANAH OLEH NEGARA
by: , Sumardjono, Maria Sriwulani
Published: (1998)

PERJANJIAN PENGUASAAN TANAH HAK MILIK ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA SECARA NOTARIIL SEBAGAI SUATU BENTUK PENYELUNDUPAN HUKUM
by: , Ida Ayu Putu Ratnayanti, et al.
Published: (2012)

Sistem penguasaan tanah druwe desa dan kaitannya dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng
by: , AGUNG, I Gusti Nyoman, et al.
Published: (1995)

HAK SEWA TANAH UNTUK BANGUNAN OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) SEBAGAI ALTERNATIF PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA
by: Nina Carona, et al.
Published: (2024-04-01)

Perubahan tanah adat menjadi tanah negara :: Studi atas tanah ageman Gontor Paer di Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat
by: , BAHRI, Saiful, et al.
Published: (2008)

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun dalam praktik penghunian dan pengelolaan Residen Jayakarta di Kabupaten Badung Provinsi Bali
by: , RASMAYANTI, Ni Luh, et al.
Published: (2007)

Peranan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam pengembalian tanah negara yang dikuasai pihak ketiga di daerah Jawa Barat
by: , RIYONO, et al.
Published: (2003)

Penguasaan tanah untuk rumah susun serta pengaturannya di Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang
by: , MAHMUD, Djasmaniar, et al.
Published: (1990)

Penguasaan tanah-tanah bekas hak asal konversi hak barat oleh rakyat di DKI Jakarta setelah berlakunya Keppres No.32/1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat
by: , WIDJAYANTO, R.B. Agus, et al.
Published: (1997)

Pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman pangan di Kabupaten Bantul
by: , WIBAWANTI, Erna Sri, et al.
Published: (2000)

Pemilikan dan penguasaan tanah tambak yang melampaui batas maksimum di Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 56 PRP tahun 1960
by: , BORAHIMA, Anwar, et al.
Published: (1994)

EKSEKUSI FASILITAS UMUM YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH SENGKETA (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ANTARA WARGA BALIKPAPAN MELAWAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN, BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (KASUS TAMAN BEKAPAI))
by: , Edwidya Paramita, et al.
Published: (2012)

Kedudukan hukum hak atas tanah masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci
by: , ROSMIDAH, et al.
Published: (1997)

Pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara
by: , ABDURRAHMAN, et al.
Published: (1997)

Koordinasi dalam penyediaan tanah untuk permukiman transmigrasi :: Studi kasus di Unit permukiman Transmigrasi Larompong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan
by: , KAHAR, et al.
Published: (2000)

Pengaturan tanah oloran dalam hukum agraria nasional dan menurut hukum adat di KabupatenSidoarjo Propinsi Jawa Timur
by: , SUSILO, Fajar Pramono, et al.
Published: (2002)

Implementasi konsep fungsi sosial hak atas tanah dalam pemberian hak guna usaha (HGU) kepada PT. Pagilaran di Kabupaten Batang Propinsi Jawa tengah
by: , HENDRATMOKO, Ratna, et al.
Published: (2003)

Keberadaan hak ulayat menurut hukum adat Aceh di Kabupaten Aceh Tengah
by: , RATNAWATI, et al.
Published: (2003)

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk perusahaan kawasan industri di Kabupaten Dati II Kupang
by: , PEKUWALI, Umbu Lily, et al.
Published: (1998)

Konversi hak atas tanah ganggam bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat
by: , WARMAN, Kurnia, et al.
Published: (1998)

Dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap penatagunaan tanah di Kota Denpasar
by: , SUGIARTA, Ketut, et al.
Published: (2008)

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja di perusahaan oleh pegawai perantara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , SETIAWATI, Niken, et al.
Published: (2002)

Redistribusi tanah obyek landreform bekas hak erfpacht (Verponding No.4 dan No.6) dan permasalahannya di Kabupaten Lampung Selatan
by: , MUJAHIDIN, et al.
Published: (2001)

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PEMBAGIAN TANAH WARISAN YANG BELUM DIBAGI WARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: , Burhan Albar, et al.
Published: (2011)

Dampak sosial ekonomi pelaksanaan proyek konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
by: , RIYANTO, Mochamad, et al.
Published: (1995)

Pengaruh fic dalam perolehan harta tanah kediaman oleh warga asing /
by: Hasrul Hisyam Rosly, 1988-, et al.
Published: (2011)

Pemberian hak sewa atas tanah kepada petani di kawasan situs purbakala Dieng
by: , SUBEKTI, Rahayu, et al.
Published: (2002)

Pemilikan dan peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara
by: , SAMOSIR, Martinus, et al.
Published: (1990)

Penyelesaian perselisihan perburuhan melalui mediasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 di Kabupaten Semarang
by: , INDRAWATI, Rusliana, et al.
Published: (2002)

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan dampaknya di masa mendatang
by: , VIVIN, et al.
Published: (2008)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat
by: , ILYAS, et al.
Published: (1995)

Studi banding pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Dati II Semarang dan Dati II Bantul
by: , SOESANTO, J.B, et al.
Published: (1990)