Tinjauan yuridis terhadap penggunaan Blanko Akta PPAT dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT

Tinjauan yuridis terhadap penggunaan Blanko Akta PPAT dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT

Bibliographic Details
Main Authors:	, HERLINDAH, , Dr. Sutanto, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2007
Subjects:	ETD

Similar Items

Akibat hukum penggunaan formulir-blanko pada pembuatan akta PPAT terhadap kedudukan PPAT sebagai pejabat umum dalam pendaftaran tanah
by: , ZULHAQ, Akbar, et al.
Published: (2009)

Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pemberian hak tanggungan di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
by: , TANJUNG, Agus Sopian, et al.
Published: (2010)

Tugas dan fungsi camat sebagai PPAT sementara berkaitan dengan kekuatan hukum terhadap akta yang dibuatnya di Kabupaten Boyolali
by: , HARTANTO, Agung, et al.
Published: (2008)

Kedudukan akta PPAT dalam hukum pembuktian
by: , WARSITO, Wahyu, et al.
Published: (2004)

Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pertanahan yang dikaitkan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sragen
by: , LEGAWATI, Rindu, et al.
Published: (2008)

Kekuatan pembuktian pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam hukum acara perdata
by: , MAYONI, Reni, et al.
Published: (2010)

KEDUDUKAN HUKUM AKTA PPAT SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
by: , Hariyadi Dwi Putranto, et al.
Published: (2011)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KOTA YOGYAKARTA
by: , DWI LESTARI, et al.
Published: (2014)

PENANDATANGAN AKTA PPAT YANG DILAKUKAN DI LUAR DAERAH KERJA PPAT DI SLEMAN
by: Dewi P, Caecilia, et al.
Published: (2011)

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan keontetikan akta yang dibuatnya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia
by: , HERWIBOWO, Galih, et al.
Published: (2007)

Bentuk penyimpangan mekanisme pembuatan dan penandatanganan akta PPAT
by: , SUMARNININGSIH, Endang, et al.
Published: (2002)

AKIBAT HUKUM DARI AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBACAKAN PPAT YANG BERADA DILUAR WILAYAH KERJANYA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 (STUDI KASUS PPAT X di DEPOK)
by: , UMELVA, et al.
Published: (2013)

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Temanggung
by: , MUSTIKOWATI, Mafruchah, et al.
Published: (2008)

Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pemungutan pajak yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah
by: , WIJAYA, Chuck, et al.
Published: (2007)

Tinjauan yuridis terhadap putusan pembatalan akta autentik notaris/PPAT :: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 491/Pdt/2003/PT.Bdg
by: , RISHANTY, Cintya Ayu, et al.
Published: (2008)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PPAT SEMENTARA YANG DI BATALKAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 21/Pdt. G/2010 PN. Btl)
by: , SITTI HAWA, et al.
Published: (2012)

Penerapan batas kedewasaan dalam pembuatan Akta Notaris dan AKta PPAT berkaitan dengan jual beli hak atas tanah di Kabupaten Tabanan Bali
by: , ARIYASA, I Ketut, et al.
Published: (2007)

PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
by: , Vallentina, et al.
Published: (2012)

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Ardani, et al.
Published: (2011)

Tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap keotentikan akta yang dibuatnya
by: , MULYANA, et al.
Published: (2008)

Peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pembina Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan tugas jabatan di daerah hukumnya
by: , PRASTIWI, Elizabeth, et al.
Published: (2005)

Kelangkaan blanko akta pertanahan dan implikasinya dalam pendaftaran tanah
by: , RASYID, Melwani, et al.
Published: (2009)

Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya di Kota Yogyakarta
by: , HAGA, Ebony Kiki, et al.
Published: (2010)

TINJAUAN YURIDIS COVERNOTE HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
by: , HERRY, et al.
Published: (2014)

TINJAUAN TERHADAP AKTA OTENTIK NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PUTUSAN REG. NOMOR 53/PDT.G/2008/PN BANTUL
by: , Ari Noprianto, S.H., et al.
Published: (2012)

KEWAJIBAN PPAT MEMBUAT LAPORAN BULANAN
by: , ANDI HAKIM FAISAL, et al.
Published: (2014)

Peranan PPAT dalam pelaksanaan pembayaran pajak BPHTB sebelum pembuatan akta peralihan hak atas tanah di Kota Surakarta
by: , TRIDARWANTI, Esti, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan standar pelayanan PPAT (Pejabat pembuat akta tanah) dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
by: , DAHLAN, H.M. Darwin, et al.
Published: (2003)

EVALUASI KEPUASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP WEBSITE BADAN PERTANAHAN NASIONAL
by: , NUR SOLEKHAH, et al.
Published: (2012)

ANALISIS YURIDIS PADA PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG DILAKUKAN DISAAT JUAL BELI DIBAYARKAN SECARA TIDAK LUNAS DIHADAPAN PPAT KABUPATEN SLEMAN DIY
by: , ANINDITA, et al.
Published: (2013)

PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEHINGGA BERIMPLIKASI AKTA KEHILANGAN KEOTENTISITASANNYA
by: , Mulyana, SH, et al.
Published: (2011)

Peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Mitra Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pendaftaran tanah
by: , ENYDA, et al.
Published: (2010)

Akta PPAT sebagai alat bukti pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
by: , UNTARI, Endang, et al.
Published: (2005)

Fungsi Akta PPAT dalam pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah di Kabupaten Parigi Mountong Sulawesi Tengah
by: , SUNDARI, Ni Made, et al.
Published: (2007)

ASPEK PIDANA DALAM PELAKSANAAN ISI COVERNOTE OLEH NOTARIS/PPAT DI KABUPATEN SLEMAN
by: , Puteri Prajaningrum Nurendra, et al.
Published: (2013)

EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PEROLEHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
by: , Nikmah, S.H, et al.
Published: (2013)

Pertanggungjawaban pidana notaris atau PPAT pada kebenaran materiil akta yang dibuatnya :: Studi kasus di Kabupaten Purworejo
by: , WIDIYANTI, Sri, et al.
Published: (2008)

Akta PPAT yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) :: Studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta
by: , MASYITHAH, Rini, et al.
Published: (2005)

Tinjauan yuridis kewenangan badan pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara
by: , JATNIKA, Dicky, et al.
Published: (2010)

PERANAN PPAT NOTARIS DALAM PEMBANGUNAN SISTEMI NFORMASPI ERTANAHAN
by: , Ny.Liliana Arif Gond, SH., et al.
Published: (2011)