Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pertanahan yang dikaitkan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sragen

Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pertanahan yang dikaitkan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sragen

Detalhes bibliográficos
Principais autores:	, LEGAWATI, Rindu, , Dr. Marsudi Triatmodjo, SH.,LL.M
Formato:	Tese
Publicado em:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Assuntos:	ETD

Registros relacionados

KEWENANGAN MEMBUAT AKTA PERTANAHAN ANTARA NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTAMADYA SINGKAWANG
por: , Erna Fahriati, et al.
Publicado em: (2011)

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
por: , Diki, SH, et al.
Publicado em: (2012)

Akibat hukum terhadap keterlambatan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah ke kantor pertanahan
por: , AMINIE, Norlita, et al.
Publicado em: (2008)

KEWENANGAN NOTARIS YANG BERSTATUS TERSANGKA DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM PEMBUAT AKTA OTENTIK
por: , NOVITA FEBRIYANTI, et al.
Publicado em: (2014)

Eksplorasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta terkait dengan aspek hukum pembuktian
por: , RAMADHANI, Bintari Dyah, et al.
Publicado em: (2009)

EVALUASI KEPUASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP WEBSITE BADAN PERTANAHAN NASIONAL
por: , NUR SOLEKHAH, et al.
Publicado em: (2012)

Tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap keotentikan akta yang dibuatnya
por: , MULYANA, et al.
Publicado em: (2008)

EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PEROLEHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
por: , Nikmah, S.H, et al.
Publicado em: (2013)

Peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Mitra Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pendaftaran tanah
por: , ENYDA, et al.
Publicado em: (2010)

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTA YOGYAKARTA
por: , Muhammad Safii, SH, et al.
Publicado em: (2014)

Penggunaan hak ingkar Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pemberian kesaksian di muka pengadilan
por: , PITASARI, Yakti Deasy, et al.
Publicado em: (2007)

Paradoks kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran tanah secara sporadik (Implikasinya terhadap pejabat pembuat akta tanah) :: Suatu studi kasus pada Kantor Pertanahan Kota Kupang
por: , LADA, Deny Sensisco, et al.
Publicado em: (2010)

PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEHINGGA BERIMPLIKASI AKTA KEHILANGAN KEOTENTISITASANNYA
por: , Mulyana, SH, et al.
Publicado em: (2011)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERKOPERASIAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
por: , ALIF ALFAFA, et al.
Publicado em: (2013)

Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Dinilai Cacat Hukum Oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional
por: Mochamad Icksan
Publicado em: (2022-11-01)

TANGGUNG JAWAB PIDANA NOTARIS/ PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM AKIBAT PELEGALISIRAN YANG TIDAK SAH
por: ARIANTI, NANI
Publicado em: (2015)

PERALIHAN KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI KEPADA NOTARIS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004
por: , Fitri Hapsari, S.H, et al.
Publicado em: (2012)

Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris Untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Autentik
por: Muhammad Farizal, et al.
Publicado em: (2022-03-01)

Kekuatan pembuktian pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam hukum acara perdata
por: , MAYONI, Reni, et al.
Publicado em: (2010)

Proses Peradilan Pidana terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
por: , NURUNG, Mohammad, et al.
Publicado em: (2005)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KOTA YOGYAKARTA
por: , DWI LESTARI, et al.
Publicado em: (2014)

PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
por: , Vallentina, et al.
Publicado em: (2012)

Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya di Kota Yogyakarta
por: , HAGA, Ebony Kiki, et al.
Publicado em: (2010)

TINJAUAN TERHADAP AKTA OTENTIK NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PUTUSAN REG. NOMOR 53/PDT.G/2008/PN BANTUL
por: , Ari Noprianto, S.H., et al.
Publicado em: (2012)

Peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pembina Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan tugas jabatan di daerah hukumnya
por: , PRASTIWI, Elizabeth, et al.
Publicado em: (2005)

Analisa Yuridis atas pembatasan kewenangan Notaris yang diatur dalam KEPMENEG Koperasi dan UKM No.98/KOP/M/M.UKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi
por: , YULIYANTO, Purba Sutato, et al.
Publicado em: (2008)

Implementasi kewenangan pembuatan akta tanah oleh notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris di Sumatera Barat
por: , HADI, Muskamal, et al.
Publicado em: (2009)

Kedudukan notaris sebagai pembuat akta koperasi
por: , SARWADA, I Gede, et al.
Publicado em: (2008)

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Temanggung
por: , MUSTIKOWATI, Mafruchah, et al.
Publicado em: (2008)

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan keontetikan akta yang dibuatnya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia
por: , HERWIBOWO, Galih, et al.
Publicado em: (2007)

Perancangan aplikasi layanan informasi pertanahan untuk pejabat pembuat akta tanah berbasis web services
por: , WIDODO, Fahmi Charish Mustofa Djoko, et al.
Publicado em: (2008)

Implementasi asas desentralisasi berdasarkan UU No.22 tahun 1999 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi
por: , NURWIGATI, et al.
Publicado em: (2005)

Kewenangan Kraton Yogyakarta dalam Pengaturan Penggunaan Tanah Kraton di era Otonomi Daerah
por: , SUPAMA, Yohanes, et al.
Publicado em: (2005)

Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pemberian hak tanggungan di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
por: , TANJUNG, Agus Sopian, et al.
Publicado em: (2010)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
por: , MASRUR AUF, SH, et al.
Publicado em: (2012)

Tinjauan yuridis terhadap penggunaan Blanko Akta PPAT dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT
por: , HERLINDAH, et al.
Publicado em: (2007)

Pelaksanaan pengawasan terhadap pejabat pembuat akta tanah oleh Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar
por: , FERIAL, Muhammad, et al.
Publicado em: (2009)

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PEMBATALAN AKTA HIBAH
por: Annisa Setyo Hardianti
Publicado em: (2017-08-01)

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta untuk Menghindari Pajak
por: Ardanto Nugroho, et al.
Publicado em: (2021-12-01)

Kajian Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah
por: , FITRISIA PARAMITHA U, et al.
Publicado em: (2014)