Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mendukung iklim investasi

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mendukung iklim investasi

Bibliographic Details
Main Authors:	, DONA, Fery, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Subjects:	ETD

Similar Items

Tinjauan yuridis terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Yogyakarta
by: , MUKTI, Yudha Wijaksana Prana, et al.
Published: (2005)

Konsep dan prospek Bank Tanah dalam menunjang iklim investasi dan bisnis :: Studi kasus di Kabupaten Banyumas
by: , SISWANTO, et al.
Published: (2003)

Kebijakan hukum pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purbalingga
by: , WIDHIARTO, Muhamad, et al.
Published: (2008)

Pemberian izin lokasi oleh Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan deregulasi dalam rangka peningkatan investasi di Kota Samarinda
by: , RUSLIANSYAH, Rusean, et al.
Published: (2004)

Usaha penyewaan gudang oleh pemerintah Kota Samarinda dipandang dari hukum investasi
by: , HERMANTO, et al.
Published: (2003)

Implikasi kebijakan perpajakan dan kepabeanan terhadap investasi di kawasan berikat (Bonded Zone) daerah industri Pulau Batam
by: , HIDAJAT, Empi Bunjamin, et al.
Published: (2008)

Kebijakan pemerintah daerah dan peningkatan investasi swasta sektor perikanan di Kabupaten Sorong Propinsi Papua
by: , KOMIGI, Isak, et al.
Published: (2002)

Pengaruh otonomi daerah terhadap perkembangan investasi di daerah :: Dalam kasus industri Telekomunikasi Seluler
by: , SIDABUTAR, Elvina, et al.
Published: (2005)

Perkembangan hukum dan pemberdayaan investasi di Indonesia berkaitan dengan pemberian wewenang ijin investasi kepada daerah berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah
by: , KUSWANDI, Daniel Sunarya, et al.
Published: (2003)

Pemberdayaan Badan Penanaman Modal Daerah di Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan investasi langsung dilihat dari hukum investasi
by: , CITRA, Aji Syahdu G, et al.
Published: (2005)

FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGELOLAAN BIDANG PARIWISATA
by: , Andreas Pungky Maradona, SH, et al.
Published: (2011)

Analisis terhadap INPRES 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi khususnya bidang ketenagakerjaan
by: , SIMANJUNTAK, Sumurung, et al.
Published: (2008)

Perkembangan Investasi Asing pada Era Otonomi Daerah di Propinsi Jawa Tengah
by: , SEMBIRING, Agus, et al.
Published: (2007)

Kebijakan pembangunan hutan tanaman dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif pada sektor kehutanan
by: , SLAMET, et al.
Published: (2007)

Peran Badan Penanaman Modal Daerah di Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan investasi langsung
by: , SUYANTO, Edi, et al.
Published: (2006)

Kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung di Era Otonomi Daerah Pasca Diterbitkannya Permenhut Nomor P.51/Menhut-II/2006 dan P.55/Menhut-II/2006
by: , HASANUDDIN, et al.
Published: (2007)

Penerapan prinsip good corporate governance pada pusat investasi pemerintah departemen keuangan
by: , NURSALIM, Raden Bagus, et al.
Published: (2009)

Pelaksanaan investasi dan upaya-upaya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bogor
by: , NURADI, et al.
Published: (2009)

Perkembangan Investasi di Bidang Industri Telekomunikasi Selular Kaitannya dengan Otonomi Daerah
by: , PUTRO, Gamal Haryo, et al.
Published: (2007)

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah
by: , UTAMI, Hermy Dwi, et al.
Published: (2003)

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN OTONOMI DAERAH TERHADAP IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
by: , Vincensius B. Keraf, SH, et al.
Published: (2012)

Kompleksitas Permasalahan Otonomi Daerah dalam Upaya Memperbaiki Iklim Investasi di Pulau Batam
by: , SUDIRMAN, Lu, et al.
Published: (2007)

Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap investasi asing langsung dalam model simultan makroekonomika Indonesia
by: , SURATINI, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan asas tugas pembantuan bidang fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah :: Studi kasus pelaksanaan tugas pembantuan dalam pemungutan pajak pemerintah pusat oleh daerah di Kabupaten Banyumas
by: , PRIYONO, Bambang, et al.
Published: (2003)

Kemampuan investasi petani di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , YUHARNINGSIH, et al.
Published: (1996)

Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah :: Suatu Kajian Di Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
by: , MUHTAR, Sabirin, et al.
Published: (2002)

Peranan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Sleman
by: , HARMANA, Edi, et al.
Published: (2005)

PELAKSANAAN INVESTASI AGRIBISNIS MELALUI PASAR MODAL BERDASARKAN POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
by: , Oloan Harianja, SH, et al.
Published: (2013)

INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA SARI KABUPATEN WONOGIRI
by: , ARIFIATI MUSTIKA SARI. SH, et al.
Published: (2013)

Aspek hukum investasi melalui pasar berjangka komoditi
by: , UTARI, Tri, et al.
Published: (2003)

Implementasi kebijakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul periode 1999-2004 :: Studi kasus di Kabupaten Bantul
by: , SUPARMONO, Suyoto Hadi, et al.
Published: (2004)

Tanggung jawab manajer investasi dalam kontrak investasi kolektif Reksa Dana di Pasar Modal ndonesia :: Studi kasus Reksa Dana Eficorp
by: , UBAIDILLAH, M. Habib, et al.
Published: (2008)

Kebijakan retribusi daerah :: Implementasi peraturan daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam kaitan/sebagai pendapatan asli daerah Kota Samarinda
by: , ELIAS, Andi, et al.
Published: (2004)

Pengaruh pengaturan pertambangan umum pra dan pasca berlakunya otonomi daerah terhadap investasi di sektor pertambangan umum
by: , BAKY, Abdul Latief, et al.
Published: (2007)

Strategi Pemerintah Kabupaten Bima dalam mencukupi kebutuhan keuangan daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah
by: , STIAWAN, Agus Kholid, et al.
Published: (2008)

Kebutuhan pinjaman daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mendukung pembangunan daerah
by: , JUNAIDI, et al.
Published: (2004)

Harmonisasi Hukum Investasi Indonesia terhadap Ketentuan Internasional dalam Kerangka Perdagangan Internasional
by: , DHETE, Arsikin, et al.
Published: (2007)

Regulasi perpajakan dan kepabeanan dalam kaitannya dengan investasi di Pulau Batam
by: , SIAHAAN, Onward, et al.
Published: (2007)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

Kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian hutan lindung di Kota Tarakan
by: , KASBARIAH, Hj, et al.
Published: (2005)