Implemtasi PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007 di RSUD Pasaman Barat

Implemtasi PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007 di RSUD Pasaman Barat

Bibliographic Details
Main Authors:	, GUSTRIZAL, , Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Subjects:	ETD

Similar Items

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007: Peluang dan Tantangan Bagi Pustakawan
by: Surachman, Arif
Published: (2009)

Miskin Pengawasan di PP Nomor 37 Tahun 2006
by: Mochtar, Zainal Arifin
Published: (2008)

Reorganisasi unit pelayanan terpadu Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007
by: , SUSANTO, Dedi, et al.
Published: (2009)

Kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar :: Perbandingan PP Nomor 107 tahun 2000 dengan PP Nomor 54 tahun 2005
by: , ANDRIANTO, et al.
Published: (2006)

Dinamika penempatan pegawai dalam proses restrukturisasi PP Nomor 41 Tahun 2007 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
by: , LUTURMAS, Anthon, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan Dana Pensiun Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan PP Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial PNS
by: , NATALIA TIMAN NININA, et al.
Published: (2014)

Kajian pelaksanaan otonomi desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (PP Nomor 72 Tahun 2005)
by: , SYAHIR, Andi Mohammad, et al.
Published: (2007)

Kebijakan rekrutmen tenaga honorer pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 di Kabupaten Morowali
by: , ROSANTI, Wirda, et al.
Published: (2009)

Proses pembentukan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003
by: , PUTRA, Toni Ermawan, et al.
Published: (2005)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
by: , SUDIYONO, et al.
Published: (2010)

Proses penataan Lembaga Perangkat Daerah di Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat :: Studi kasus Penerapan PP Nomor 8 Tahun 2003
by: , PURNAMA, Afrina, et al.
Published: (2005)

Studi implementasi kebijaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 30 tahun 1980
by: , KARTIUS, et al.
Published: (1995)

Implemtasi jaminan dalam penyaluran pebiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar ditinjau dai Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
by: , SUKMA, Andi Asrul, et al.
Published: (2008)

IMPLIKASI PENERAPAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP BESARAN PAJAK TERUTANG UMKM DI KABUPATEN SLEMAN
by: , MAYLIA NUR RAHMAWATI, et al.
Published: (2014)

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (RELEVANSINYA TERHADAP PP 29 TAHUN 1999)
by: , Zainal Said
Published: (2012)

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (RELEVANSINYA TERHADAP PP 29 TAHUN 1999)
by: , Zainal Said, MH, et al.
Published: (2013)

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat :: Kasus Kecamatan Lubuk Sikaping dan Tigo Nagari
by: , RIFANTO, Djoko, et al.
Published: (2002)

Analisis penataan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Ngada
by: , NGEBU, Yohanes Capistrano Watu, et al.
Published: (2005)

Analisis pembentukan Lembaga Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Yapen Waropen
by: , KIRIWENNO, Jan Alex, et al.
Published: (2004)

Studi evaluasi kebijakan PP No.8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II percontohan :: Studi kasus Evaluasi outcomes kebijakan PP Nomor 8 tahun 1995 di daerah Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat
by: , ANGGASUTA, Suwarna, et al.
Published: (2002)

Perlindungan hukum atas hak nasabah penyimpan dana terhadap bank yang dilikuidasi setelah berlakunya PP Nomor 25 Tahun 1999
by: , MUSJTARI, Dewi Nurul, et al.
Published: (2001)

Efektivitas struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang :: Studi kasus penataan kelembagaan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003
by: , TAUFIK, et al.
Published: (2006)

Studi evaluasi tentang proses pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Kepulauan Aru
by: , PATTY, Elias Penehas, et al.
Published: (2006)

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , PRASETIO, et al.
Published: (2009)

Evaluasi kebijakan rekruitmen CPNS :: Studi kasus Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang penerimaan CPNS tenaga honorer guru Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga
by: , SANTOSA, Setyo Iman, et al.
Published: (2010)

KESIAPAN PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
by: , M. Fadlan, et al.
Published: (2013)

ANALISIS PENERAPAN UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN PP NOMOR 60 TAHUN 2008 (Studi Kasus di Kantor Audit Internal Universitas Gadjah Mada)
by: , Muhammad Noferi Junaidi, et al.
Published: (2014)

Analisis stakeholder tentang praktek promosi kesehatan bagi pasien di RSUD Pasaman Barat
by: , LUBIS, Mhd. Faisyal, et al.
Published: (2010)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Ternate
by: , MARUA, Ahmad, et al.
Published: (2010)

Perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
by: , PUTRO, Wavie Laksono, et al.
Published: (2004)

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , ISMAIL, Rushan, et al.
Published: (1987)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Menguji Kedudukan Keppres Nomor 34 Tahun 2003
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap manajemen kepegawaian pada pemerintah Kabupaten Pontianak :: Studi kasus pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000
by: , NURMALA, et al.
Published: (2003)

Implikasi kebijakan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah pada efektivitas penempatan pegawai di Kabupaten Biak Numfor
by: , KAWER, Theodorus, et al.
Published: (2003)

PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus di Kabupaten Cilacap)
by: , Cecilya Lukito, et al.
Published: (2013)

Kedudukan anak luar kawin dalam Hukum Adat Bali dan kaitannya dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , SUSIANINGSIH, I Gusti Ayu Made, et al.
Published: (2007)

Penyelesaian kerugian negaar terhadap bendahara berdaasrkan peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 3 tahun 2007
by: , WULANDARI, Riyanita, et al.
Published: (2010)

PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
by: , Rosdiana, et al.
Published: (2011)

Implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2005 tentang penyakit masyarakat (Pekat) di Kabupaten Natuna
by: , SYARIFUDDIN, et al.
Published: (2009)