Tugas dan kewenangan kurator dalam kepailitan perusahaan terbuka

Tugas dan kewenangan kurator dalam kepailitan perusahaan terbuka

Bibliographic Details
Main Authors:	, NAINGGOLAN, Sangti, , Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Subjects:	ETD

Similar Items

KEWENANGAN KREDITUR DALAM KEPAILITAN DEBITUR
by: , Evi Purwaningsih, SH, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SARI, Noor Puspita, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan tugas kurator pada proses kepailitan :: Studi kasus PT. Jati Dharma Indah yang berkedudukan di Batugong, Pasao, Ambon
by: , RUMAMBI, Ellen, et al.
Published: (2004)

Kewenangan hakim terhadap pengesahan homologasi akur dalam kepailitan
by: , SUHERMOYO, Bandung, et al.
Published: (2002)

Kewenangan pengadilan niaga terhadap kreditur separatis dalam perkara kepailitan
by: , WIJONARKO, Kurniawan, et al.
Published: (2005)

Kewenangan Pengadilan Niaga terhadap Actio Paulina di dalam perkara kepailitan
by: , IRIAWAN, Asep Iwan, et al.
Published: (2004)

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan kejaksaan dalam mengajukan permohonan kepailitan dalam perkara Nomor 610/PDT G/1995/PN. SBY
by: , ISMIATUN, RA. Didi, et al.
Published: (2003)

KEWENANGAN KURATOR DALAM EKSEKUSI ASET DEBITOR PADA KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA
by: Ranitya Ganindha, et al.
Published: (2020-08-01)

Kewenangan panitia kreditur di dalam proses pemberesan atas boedel pailit yang dibebani hak tanggungan oleh kurator :: Analisa yuridis putusan No. 04/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst. dalam perkara kepailitan Bank BNI melawan PT. Dwima Manunggal Raksa-Woods Industries (PT.DMR-WI)
by: , SIHITE, Melda Lolyta, et al.
Published: (2008)

Pengertian tentang pembuktian secara sederhana dalam perkara kepailitan
by: , SUSIANA, Budi, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan tugas dan wewenang kurator dalam melakukan pemberesan boedel pailit PT. Bouroq Indonesia Airlines menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 :: Studi kasus perkara No. 07/pailit/2007/PN. Niaga. Jkt. Pst
by: , NUSIRWIN, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan penangguhan dan pemberian perlindungan yang wajar oleh kurator terhadap kreditur separatis dalam rangka penyelesaian kepailitan yang adil, cepat, terbuka dan efektif
by: , BRATAJAYA, M.M. Astrina, et al.
Published: (2003)

Kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan
by: , SUDANI, Ni Made, et al.
Published: (2007)

Masalah perdamaian dalam hukum perdata pada umumnya dan hukum kepailitan pada khususnya
by: , TJAHJONO, et al.
Published: (2004)

Penentuan saat jatuh tempo hutang yang dapat ditagih dalam kepailitan
by: , HUDA, Nuril, et al.
Published: (2005)

Kedudukan hukum kurator atas hakim pengawas dalam tugas pengurusan harta pailit di tinjau dari Undang-Undang No. 37 Th. 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: , MARIANI, Multiningdyah Ely, et al.
Published: (2009)

Peranan agen kredit sindikasi dalam permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga
by: , SANTIARTO, Dwiarso Budi, et al.
Published: (2005)

Perlindungan hukum bagi pekerja-buruh dalam kepailitan perseroan terbatas (PT)
by: , POESPOWATI, Henny, et al.
Published: (2009)

Perlindungan hukum bagi pekerja-buruh dalam kepailitan perseroan terbatas (PT)
by: , DARASAH, Ramli, et al.
Published: (2009)

Tinjauan yuridis pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan induk perusahaan terbuka yang mengakibatkan perubahan pengendali pada perusahaan terbuka dikaitkan dengan kewajiban melakukan penawaran tender :: Studi kasus PT. International Niekel Indonesia (Tbk)
by: , DARWIN, et al.
Published: (2010)

Tinjauan hukum atas permasalahan dan kesulitan penerapan pembuktian sederhana (Sumir) dalam perkara kepailitan
by: , HUTAPEA, Hotman, et al.
Published: (2005)

Perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila kurator menggunakan kewenangan berdasar pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang
by: , PANUNTUN, Raden Haryo Jagad, et al.
Published: (2006)

Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Perkara Kepailitan Yang Berklausula Arbitrase
by: , SUPRAPTO, et al.
Published: (2003)

Tinjauan yuridis tentang kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia
by: , FERDANI, Ade Irma, et al.
Published: (2008)

Tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2007 dalam hal kepailitan perseroan
by: , KARINA, Miryani, et al.
Published: (2010)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)

Kewenangan pengadilan niaga mengadili perkara kepailitan terhadap adanya klausa arbitrase dalam perjanjian yang disepakati
by: , ROHIDIN, Didin, et al.
Published: (2008)

PRINSIP INDEPENDENSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN KURATOR DALAM PENGURUSAN KEPAILITAN
by: Raden Besse Kartoningrat, et al.
Published: (2021-06-01)

Peranan Mahkamah Agung Dalam Pembangunan Hukum Kepailitan Melalui Putus-Putusannya (Tahun 1998-2002)
by: , HAPSARI, Elisabeth Luminang, et al.
Published: (2003)

Restrukturisasi utang sebagai salah satu cara untuk menghindari kepailitan
by: , NASUTION, Mahdi Soroinda, et al.
Published: (2006)

Tinjauan hukum perubahan susunan pengurus perseroan dalam status pailit di Indonesia :: Studi kasus Kepailitan PT. Interkom Kebon Jeruk
by: , TURAJI, et al.
Published: (2007)

EFEKTIFITAS KOMPETISI PERADILAN ANTARA PENGADILAN NIAGA DAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP GUGATAN ACTIO DALAM SENGKETA KEPAILITAN PAULINA
by: , Suhardi La Maira, et al.
Published: (2011)

Kewenangan Kurator Dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas
by: Clara Renny Kartika
Published: (2021-02-01)

Tinjauan yuridis terhadap tugas dan peranan hakim pengawas dalam pelaksanaan putusan kepailitan pada pengadilan niaga
by: , TARIGAN, Sapri, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan asas tugas pembantuan bidang fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah :: Studi kasus pelaksanaan tugas pembantuan dalam pemungutan pajak pemerintah pusat oleh daerah di Kabupaten Banyumas
by: , PRIYONO, Bambang, et al.
Published: (2003)

Kepailitan bank yang sudah dicabut izin usahanya :: Studi kasus Bank Global di Indonesia
by: , SUGIARTO, et al.
Published: (2009)

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (ANALISA YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA)
by: , Dwi Laksono Setyowibowo, SH, et al.
Published: (2012)

Relevansi pemanfaatan Undang-undang kepailitan sebagai upaya penagihan tunggakan pajak
by: , HAMZAH, Raden Mas Wasis Nurrachman, et al.
Published: (2003)

Konflik kewenangan pengawasan perbankan antara Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penanganan bank gagal
by: , MASKUR, Ali, et al.
Published: (2010)

Kedudukan dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
by: , PALAYUKAN, Sirande, et al.
Published: (2007)