Relevansi konsep pemisahan kekayaan perseroan dari keuangan negara terhadap pelaksanaan "hair cut" bank BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah

Bibliographic Details
Main Authors:	, RENJAAN, Henrikus, , Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Subjects:	ETD

KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG MACET BUMN
by: , Evi Askaryanti, SH, et al.
Published: (2013)

PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DALAM PENANGANAN PIUTANG NEGARA SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2006
by: , Ade Firman, et al.
Published: (2013)

Peraturan Pemerintah nomer 67 tahun 2013 tentang Statuta UGM
by: Indonesia, ID
Published: (2013)

Implementasi Penetapan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
by: Warcito Warcito
Published: (2018-08-01)

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota
by: Elvida Yosefi Suryandari, et al.
Published: (2015-05-01)

Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)
by: Siska Putriana, et al.
Published: (2021-12-01)

Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
by: Era Nandya Febriana, et al.
Published: (2017-08-01)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
by: Rayambong Sumuang Sitohang, et al.
Published: (2015-06-01)

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
by: Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, et al.
Published: (2023-01-01)

PERANAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2005
by: , Shitavadani Devi, SH., MKn, et al.
Published: (2011)

RESPON DAN KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN MENGENAI TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAAN
by: , Wiwi Erwina, et al.
Published: (2013)

Nikah dan Rujuk di KUA Samarinda: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
by: Ana Amalia Furqan
Published: (2016-12-01)

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG TENTANG YAYASAN TERHADAP STATUS NAZHIR YAYASAN PESANTREN AL.MADINAH DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Elan Kurniawan, et al.
Published: (2014)

PENGARUH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS TERHADAP KEPUASAN PELAYANAN PADA KANTOR REGIONAL VI BKN
by: Ojak Murdani, et al.
Published: (2014-06-01)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Studi Kasus Kota Yogyakarta
by: , SUWARTO, et al.
Published: (2012)

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah
by: Susilawaty Munthe, et al.
Published: (2018-05-01)

Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
by: Firdaus Firdaus, et al.
Published: (2019-09-01)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 SEBAGAI UPAYA NEGARA MENCEGAH CYBERCRIME DALAM SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK
by: Masitoh Indriani, et al.
Published: (2014-10-01)

IMPLEMENTASI PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH PADA PERSEROAN TERBATAS BEST LOGISTICS SERVICE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
by: Sopyan Sopyan, et al.
Published: (2023-07-01)

Upaya Pemerintah dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dI Kabupaten Aceh Utara
by: Rudi Kurniawan, et al.
Published: (2020-04-01)

KESIAPAN PEMDA KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN
by: , Monika, et al.
Published: (2011)

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf di Kota Kendari
by: Kamaruddin Kamarudin
Published: (2014-11-01)

Literasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terkait Pajak UKM
by: Rachmawati Meita Oktaviani, et al.
Published: (2020-09-01)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
by: , SRI MURTININGSIH, SH, et al.
Published: (2012)

PERATURAN-Peraturan Perpustakaan Negara 1977.

Perda DKI tentang Bangunan Gedung: Kedudukan Hukum Peraturan Daerah terhadap Peraturan Pemerintah dan Undang-undang
by: Th. Andari Yurikosari
Published: (2011-10-01)

IMBAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 DALAM PENATAAN PEGAWAI DI INSTANSI PEMERINTAH
by: Henny Juliani
Published: (2021-01-01)

Eksistensi tanah ulayah kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , YUFDIANO, Anneka Demitri, et al.
Published: (2008)

TINJAUAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG SMK3 DI PT MARIMAS PUTERA KENCANA SEMARANG
by: Fajar Eko Nugroho
Published: (2014-03-01)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI WANITA “SETIA BHAKTI WANITA” SURABAYA
by: Arsyad Arsyad
Published: (2018-09-01)

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
by: S Suherry
Published: (2016-09-01)

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KEPATUHAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO.33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
by: friska realita
Published: (2019-02-01)

Potensi penerapan PP. No.33 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP. No.14 Tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah terhadap penanganan kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
by: , MANIK, Mangantar H, et al.
Published: (2008)

Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia
by: Dian Kus Pratiwi
Published: (2017-10-01)

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Jam Kerja Di Kabupaten Kutai Kartanegara
by: Wildan Lutfi A, Mayahayati K
Published: (2016-03-01)

ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
by: Samudra Putra Indratanto, et al.
Published: (2020-01-01)

Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
by: Ashara Putra Mansien
Published: (2020-12-01)

ANALISIS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENATAANTOKO MODERN DI KABUPATEN BANTUL
by: , Fajrul Mumtaz Kurniawan, SH, et al.
Published: (2011)

Kebijakan pemerintah dalam perwakafan tanah milik :: Studi tentang efektivitas implementasi peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 di Kabupaten Ponorogo
by: , ABIDIN, Zaenal, et al.
Published: (2000)

Relevansi konsep pemisahan kekayaan perseroan dari keuangan negara terhadap pelaksanaan "hair cut" bank BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah

Similar Items

Similar Items