Analisis terhadap penerapan ketentuan garis pangkal dalam penentuan batas laut wilayah suatu negara berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Analisis terhadap penerapan ketentuan garis pangkal dalam penentuan batas laut wilayah suatu negara berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Bibliographic Details
Main Authors:	, PURWANTI, Evi, , Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Subjects:	ETD

Similar Items

Prospek batas laut wilayah Republik Indonesia dengan Republik Democratic Timor Leste berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982
by: , VINATA, Ria Tri, et al.
Published: (2009)

PROSPEK PENGAKUAN HAK PERIKANAN TRADISIONAL DALAM PENETAPAN BATAS PERAIRAN WILAYAH LAUT ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA
by: , MUHAMAD AZHAR, et al.
Published: (2011)

Pelaksanaan asas uti possidetis dalam penentuan titik patok batas wilayah darat Indonesia dengan Malaysia
by: , ARIFIN, Saru, et al.
Published: (2009)

Simplifikasi pengaruh pelaksanaan putusan Mahkamah Internasional dalam memperluas wilayah laut suatu negara :: Studi kasus sengketa wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia
by: , SARASWATI, A.A.S.P. Dian, et al.
Published: (2007)

PENENTUAN GARIS BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI PULAU SENTUT BERDASARKAN UNCLOS 1982
by: Ma’arif, et al.
Published: (2012-11-01)

PENENTUAN GARIS BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI PULAU SENTUT BERDASARKAN UNCLOS 1982
by: Ma’arif Ma’arif, et al.
Published: (2012-11-01)

Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah laut Indonesia dalam ketiadaan satu komando
by: , PUSPITASARI, Farida, et al.
Published: (2006)

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DI WILAYAH LAUT INDONESIA
by: , ATHINA KARTIKA SARI, S.H., et al.
Published: (2012)

Pengaruh lepasnya Timor-Timur terhadap batas wilayah pulau-pulau terluar Indonesia di Maluku Tenggara Barat
by: , WATTIMENA, Josina A.Y, et al.
Published: (2008)

Implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dalam pengelolaan wilayah pesisir Indonesia :: Studi kasus pengelolaan wilayah pesisir Teluk Sulawesi Tenggara
by: , MUCHTASAR, Rizal, et al.
Published: (2009)

PENELITIAN ILMIAH BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT PBB TAHUN 1982
by: Tommy Hendra Purwaka
Published: (2015-07-01)

Proliferation security initiative dan kaitannya dengan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing di laut teritorial Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut 1982
by: , BETTY, Ima Maya Wati, et al.
Published: (2009)

PROBLEMATIKA PENGATURAN GARIS PANGKAL TERHADAP PERUBAHAN GARIS PANTAI DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982)
by: Pinastika Prajna Paramita
Published: (2019-01-01)

Akibat hukum pemisahan Timor-Timur terhadap perjanjian bilateral Indonesia-Australia mengenai wilayah laut diantara Indonesia, Australia dan Timor Leste
by: , EKON, Yanto Melkianus P, et al.
Published: (2006)

HARMONISASI EQUIDISTANCE LINE PRINCIPLE DAN MEDIA LINE PRINSIPLE DALAM PENENTUAN BATAS WILAYAH LAUT
by: Ria Vinata
Published: (2018-10-01)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGANAN PIRACY JURE GENTIUM DAN ARMED ROBBERY DI WILAYAH LAUT (Kajian Terhadap Penanganan Piracy Jure Gentium dan Armed Robbery di Selat Malaka-Singapura dan di Perairan Somalia)
by: , GERALD ALDITYA BUNGA, et al.
Published: (2012)

PENENTUAN BATAS WILAYAH LAUT PROVINSI JAWA TENGAH DAN JAWA BARAT MENGGUNAKAN DATUM GEODESI NASIONAL
by: Sutomo Kahar
Published: (2012-08-01)

Penerapan skema pertanggungjawaban hukum dan kompensasi ganti kerugian dalam pencemaran laut oleh minyak
by: , SANTOSO, Wahyu Yun, et al.
Published: (2005)

Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas
by: , MURNIATI, Lisa, et al.
Published: (2007)

PENETAPAN BATAS LAUT TERITORIAL INDONESIA-TIMOR LESTE DI WILAYAH LAUT TUMPANG TINDIH
by: Yanto MP Ekon
Published: (2021-12-01)

PENYELESAIAN SENGKETA KASUS PENCEMARAN MINYAK MONTARA DI LAUT TIMOR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA
by: , Ni Putu Suci Meinarni, et al.
Published: (2013)

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN BLOKADE OLEH ISRAEL DI JALUR GAZA SEBAGAI SUATU METODE KONFLIK BERSENJATA (PERANG) BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI)
by: , ERWIN, SH, et al.
Published: (2011)

Aspek yuridis penetapan batas wilayah laut dalam rangka otonomi daerah
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu (integrated coastal zone management) secara berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo
by: , SARI, Diah Apriani Atika, et al.
Published: (2008)

Implementasi ketentuan konvensi hukum laut 1982 yang berhubungan dengan pengaturan dan pengamanan selat pada perairan Indonesia
by: , WIBOWO, Kusumo, et al.
Published: (1993)

Ketentuan-ketentuan dari ILO mengenai : pencegahan kecelakaan diatas kapal di laut dan di pelabuahan /
by: 2352 International Labour Office (Geneva)
Published: (2005)

Pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Kupang
by: , NDOLU, Hendrik, et al.
Published: (2004)

ANALISIS HUKUM PENGATURAN PENGGUNAAN LAUT SEBAGAI SARANA PEMBUANGAN LIMBAH TAILING DENGAN SISTEM SUBMARINE TAILING DISPOSALS (STUDI KASUS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA)
by: , Erlies Septiana Nurbani, SH, et al.
Published: (2011)

Analisis intelijen ekonomi terhadap ketentuan tata niaga ekspor hasil tambang :: Studi kasus penyelundupan timah di wilayah Provinsi Kepulauan bangka Belitung
by: , SETYADI, Yusuf, et al.
Published: (2007)

Peranan ikatan notaris Indonesia terhadap pengawasan notaris dalam pelaksanaan kode etik profesi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , SANTOSO, Aris, et al.
Published: (2008)

Pengembangan pengaturan hukum dan kelembagaan pencemaran laut oleh sumber dari darat di kawasan Asia Tenggara
by: TRIATMODJO, Marsudi
Published: (2001)

Equity Interest Scheme’s Compatibility with the UNCLOS 1982’s Common Heritage of Mankind Principle
by: Merdekawati, Agustina, et al.
Published: (2022)

Penerapan ketentuan konvensi hukum laut 1982 berkaitan dengan perikanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
by: , ZORA Z., Zimtya, et al.
Published: (2005)

Penerapan The Revised FATF 40+9 Recommendations dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang lintas negara melalui internet (Cyberlaundering) di perbankan Indonesia
by: , PANGGABEAN, Christian, et al.
Published: (2008)

Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
by: Rainhard Sumarto Simatupang
Published: (2017-01-01)

Penentuan sempadan maritim menggunakan titik pangkal dengan kaedah jarak berkala /
by: Zakaria Abdullah, 1974-, author 604844, et al.
Published: (2016)

Penentuan sempadan maritim menggunakan titik pangkal dengan kaedah jarak berkala /
by: Zakaria Abdullah, 1974-, author 604844
Published: (2016)

Penentuan sempadan maritim menggunakan titik pangkal dengan kaedah jarak berkala /
by: Sr Zakaria Abdullah, 1974, et al.
Published: (2016)

Penentuan sempadan maritim menggunakan titik pangkal dengan kaedah jarak berkala
by: Abdullah, Sr Zakaria
Published: (2016)

Ketentuan Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Abortus Provocatus Criminalis
by: Alvira Damayanti, et al.
Published: (2022-06-01)