Pengaruh pengesahan lembaga ordonatur di bidang perbendaharaan negara menurut hukum positif

Pengaruh pengesahan lembaga ordonatur di bidang perbendaharaan negara menurut hukum positif

Bibliographic Details
Main Authors:	, SUTRASNO, Raden Hary, , Prof. Dr. Muchsan, S.H
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Subjects:	ETD

Similar Items

PELAKSANAAN PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MENURUT SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)
by: , Hakbar, et al.
Published: (2012)

Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam upaya mewujudkan Negara Hukum Demokrasi menurut UUD 1945
by: , LATIF, Abdul, et al.
Published: (2006)

Kajian yuridis perizinan hutan kemasyarakatan berdasarkan hukum positif
by: , SUHANAFI, et al.
Published: (2008)

Pembatasan kasasi perkara tata usaha negara dalam rangka penegakan hukum bagi pencari keadilan dalam bidang hukum administrasi (Administrabelle)
by: , KUSMAN, et al.
Published: (2009)

Orientasi Filsafat Hukum :: Fungsi dan relevansinya bagi rasa keadilan menurut hukum positif
by: , SOEKOWATHY, R. Arry Mth, et al.
Published: (2004)

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN KAS SATUAN KERJA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MAGELANG
by: , Tengku Yustisia Abdul Rahman, et al.
Published: (2012)

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA
by: Akhmad Munawar
Published: (2015-01-01)

Hukum pidana Islam sebagai sumber hukum positif di bidang kepidanaan di Indonesia
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

Aspek Hukum Subyek Pajak Bentuk Usaha Tetap Menurut Hukum Positif di Indonesia
by: Paulus Aluk Fajar Dwi Santo
Published: (2010-05-01)

ANALISIS KEBERTERIMAAN INISIAL SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
by: , Kukuh Widodo, et al.
Published: (2012)

Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam
by: Mimin Mintarsih, et al.
Published: (2020-06-01)

Pengaruh Kesadaran Hukum tentang Tujuan Perkawinan terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat dan Hukum Positif)
by: Thia Sasmita, et al.
Published: (2021-11-01)

KEWAJIBAN MENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
by: Benny Krestian Heriawanto
Published: (2018-04-01)

BAGIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT MENURUT KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
by: R. Arif Muljohadi
Published: (2018-09-01)

Sahnya Freis Ermessen dalam sebuah negara hukum
by: , TULU, Markus, et al.
Published: (2004)

Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
by: Farid Ramdani
Published: (2018-12-01)

Perwujudan konsep negara hukum melalui amandemen UUD 1945
by: , ROSIDI, et al.
Published: (2004)

Analisis manfaat dan biaya untuk pembukaan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara :: Studi kasus Kantor Perbendaharaan dan Kas negara Selong
by: , SUSILO, Giri, et al.
Published: (2005)

Usia Anak dan Remaja Dalam Perbuatan Perdata dan Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
by: Nurwahidah Nurwahidah
Published: (2018-02-01)

Semiang Kalam tentang Isi Arti Pancasila yang Umum Kolektif Menurut Hukum Positif
by: Suhadi, Suhadi
Published: (1987)

PENGAMATAN PELAYANAN DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
by: CHORNELIA, BELLA KUSUMA
Published: (2015)

URGENSI KESESUAIAN AKAD MENURUT HUKUM POSITIF DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI MADURA
by: Achmad Badarus Syamsi, et al.
Published: (2015-04-01)

PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
by: , SHEYLI NUR MASITOH PRIHANTORO, et al.
Published: (2013)

Kajian hukum implementasi kenaikan pangkat penyesuaian ijasah pada Direktorat Jendral Perbendaharaan
by: , ISTIQOMAH, et al.
Published: (2010)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara menurut ndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
by: , ASTUTI, Budi, et al.
Published: (2006)

Analisis manajemen kas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pacitan
by: , SUJATMONO, Arinto, et al.
Published: (2008)

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN PENJUAL DAN PEMBELI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
by: , IHDINA YULIA WARDHANI, et al.
Published: (2013)

Fungsi Lembaga Kependudukan dan catatan sipil dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Magelang
by: , KURNIAWATI S., Lilik, et al.
Published: (2005)

Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
by: Anna Triningsih, et al.
Published: (2018-02-01)

Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara
by: Luthfi Widagdo Eddyono
Published: (2019-04-01)

DESENTRALISASI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM NEGARA KESATUAN
by: , WULANDARI, et al.
Published: (2014)

Media Sosial dan Dampak Positif Menurut Islam
by: Frank Wilkins, Luqman Hakeem, et al.
Published: (2019)

Perbandingan konsep jual beli tanah antara hukum positif dan Hukum Islam
by: , BASUKI, Udiyo, et al.
Published: (2006)

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga negara pembagi kekuasaan
by: , MOEKLAS, Moersidin, et al.
Published: (1996)

PERKAWINAN LGBT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
by: Rohmawati Rohmawati, et al.
Published: (2018-06-01)

POLITIK HUKUM KEKUASAAN PRESIDEN DALAM BIDANG MILITER DAN MENYATAKAN PERANG DENGAN NEGARA LAIN
by: , DILLI TRISNA NOVIASARI, et al.
Published: (2013)

PERBANDINGAN LEMBAGA HUKUM PERWALIAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DENGAN KETENTUAN HUKUM ADAT
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1991)

PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF KEUANGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI KABUPATEN PURWOREJO
by: , ANIS SULISTYORINI, et al.
Published: (2014)

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Bendahara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II
by: Asnal Lubis, et al.
Published: (2021-12-01)

ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA (Analisis Yuridis Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keuangan Negara)
by: Encik Muhammad Fauzan
Published: (2019-12-01)