Perbedaan penilaian tentang pemenuhan unsur tindak pidana korupsi antara Kejaksaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Perbedaan penilaian tentang pemenuhan unsur tindak pidana korupsi antara Kejaksaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Bibliographic Details
Main Authors:	, SUTRANGGONO, Adung, , Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2008
Subjects:	ETD

Similar Items

KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI {Studi Keterkaitan Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) }
by: , ARIA JULIATMAN SYAMSIR, et al.
Published: (2012)

PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Yasmirah Mandasari Saragih
Published: (2017-07-01)

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
by: Salsabila Salsabila, et al.
Published: (2022-01-01)

Strategi peningkatan kinerja Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi :: Studi kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
by: , RUSTININGSIH, et al.
Published: (2002)

Efektivitas Kejaksaan Agung dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
by: , KUNCORO, Sri, et al.
Published: (2006)

EFEKTIFITAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH SEBAGAI AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO
by: Sutrisno Sutrisno
Published: (2018-10-01)

PERAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
by: , RISWANDHA PRAMARTA, et al.
Published: (2014)

Optimalisasi peran dan tanggung jawab kejaksaan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi
by: , TAS, Feri, et al.
Published: (2001)

Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi
by: Seno Wibowo, et al.
Published: (2015-08-01)

Pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi
by: , BASUNING, Efran, et al.
Published: (2007)

KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA POLRI DAN KEJAKSAAN PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Polres Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)
by: Agus Syahputra
Published: (2019-03-01)

Efektifitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara
by: , HARIANTO, Teguh, et al.
Published: (2008)

PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: PENERAPAN UNSUR MEMPERKAYA DAN/ATAU MENGUNTUNGKAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: ANTO WIDI NUGROHO
Published: (2017-06-01)

Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi
by: Hidayatullah Hidayatullah, et al.
Published: (2023-01-01)

Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
by: Yayan Indriana
Published: (2019-09-01)

Penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi
by: , SOETARNA, Hendar, et al.
Published: (2004)

RESTITUSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI BUNGO
by: Adhi Wibowo
Published: (2023-07-01)

Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan
by: Ifrani Ifrani
Published: (2016-05-01)

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
by: Aisyah Aisyah, et al.
Published: (2020-12-01)

AKIBAT HUKUM KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Denny Latumaerissa
Published: (2015-06-01)

Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi
by: vincentius patria setyawan
Published: (2019-09-01)

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
by: Ferra Ferra, et al.
Published: (2019-12-01)

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN
by: Ifrani Ifrani
Published: (2017-03-01)

KOMPETENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: Edward Samosir
Published: (2016-12-01)

EKSAMINASI PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
by: , RIZKA AMALIA HASNAH, et al.
Published: (2013)

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
by: Priyo Handoko
Published: (2013-06-01)

Menentukan dan menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia
by: Pangaribuan, Piatur
Published: (2015)

PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Eddy Rifai
Published: (2014-06-01)

KEDUDUKAN PIDANA MATI SEBAGAI SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
by: ari mastalia
Published: (2017-02-01)

PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Eddy Rifai
Published: (2014-06-01)

HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Azis Budianto
Published: (2017-06-01)

Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta PROSES PRA PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
by: , ARDHINA FATIKHA NARESWARI, et al.
Published: (2013)

Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara
by: Yanto Yunus, et al.
Published: (2021-06-01)

Analisis atas RUU pengadilan tindak pidana korupsi
by: , Forum Bersama Fakultas Hukum Se-Indonesia
Published: (2008)

UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
by: , SISKA RISMA DEWI, et al.
Published: (2013)

Hambatan peran perlindungan saksi tindak pidana korupsi
by: , SINAGA, Rido Luhut, et al.
Published: (2007)

Suatu tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi
by: , JALADRI, Dwi Tunggal, et al.
Published: (2008)

PENERAPAN AJARAN TURUTSERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Basir Rohrohmana
Published: (2017-05-01)

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA
by: Ifrani Ifrani
Published: (2018-01-01)

Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
by: Wessy Trisna, et al.
Published: (2017-12-01)