Pelaksanaan asas uti possidetis dalam penentuan titik patok batas wilayah darat Indonesia dengan Malaysia

Pelaksanaan asas uti possidetis dalam penentuan titik patok batas wilayah darat Indonesia dengan Malaysia

Bibliographic Details
Main Authors:	, ARIFIN, Saru, , Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2009
Subjects:	ETD

Similar Items

KONFIGURASI OTOMATIS JARINGAN SENSOR NIRKABEL PADA PATOK BATAS WILAYAH
by: , SIGIT DIANTORO, et al.
Published: (2013)

Analisis terhadap penerapan ketentuan garis pangkal dalam penentuan batas laut wilayah suatu negara berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
by: , PURWANTI, Evi, et al.
Published: (2008)

PROSPEK PENGAKUAN HAK PERIKANAN TRADISIONAL DALAM PENETAPAN BATAS PERAIRAN WILAYAH LAUT ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA
by: , MUHAMAD AZHAR, et al.
Published: (2011)

Pengaruh lepasnya Timor-Timur terhadap batas wilayah pulau-pulau terluar Indonesia di Maluku Tenggara Barat
by: , WATTIMENA, Josina A.Y, et al.
Published: (2008)

Prospek batas laut wilayah Republik Indonesia dengan Republik Democratic Timor Leste berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982
by: , VINATA, Ria Tri, et al.
Published: (2009)

Pengembangan pengaturan hukum dan kelembagaan pencemaran laut oleh sumber dari darat di kawasan Asia Tenggara
by: TRIATMODJO, Marsudi
Published: (2001)

Implementasi asas desentralisasi berdasarkan UU No.22 tahun 1999 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi
by: , NURWIGATI, et al.
Published: (2005)

Pemecahan masalah syarat batas dua titik
by: , THALIB, Ahmad, et al.
Published: (1998)

Teorema titik tetap Leggett-Williams pada masalah syarat batas tiga titik
by: , PURWANTININGSIH, Yustina Titin, et al.
Published: (2006)

Simplifikasi pengaruh pelaksanaan putusan Mahkamah Internasional dalam memperluas wilayah laut suatu negara :: Studi kasus sengketa wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia
by: , SARASWATI, A.A.S.P. Dian, et al.
Published: (2007)

Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah laut Indonesia dalam ketiadaan satu komando
by: , PUSPITASARI, Farida, et al.
Published: (2006)

PERANAN GEOMATIKA DELIMITASI, DEMARKASI DAN MANAGEMEN BATAS DAERAH DI DARAT
by: Sumaryo, Sumaryo, et al.
Published: (2010)

Implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dalam pengelolaan wilayah pesisir Indonesia :: Studi kasus pengelolaan wilayah pesisir Teluk Sulawesi Tenggara
by: , MUCHTASAR, Rizal, et al.
Published: (2009)

Delegasi UTY Indonesia lawat UMP
by: UMP, PNC
Published: (2012)

Indonesia’s UTY delegation called on UMP
by: UMP, PNC

In-Smartive semarakkan kolaborasi UMP-UTY
by: UMP, PNC
Published: (2013)

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DI WILAYAH LAUT INDONESIA
by: , ATHINA KARTIKA SARI, S.H., et al.
Published: (2012)

Peranan ikatan notaris Indonesia terhadap pengawasan notaris dalam pelaksanaan kode etik profesi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , SANTOSO, Aris, et al.
Published: (2008)

Pengembangan pengaturan hukum dan kelembagaan pencemaran laut oleh sumber dari darat di kawasan Asia Tenggara
by: , TRIATMODJO, Marsudi, et al.
Published: (2001)

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu (integrated coastal zone management) secara berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo
by: , SARI, Diah Apriani Atika, et al.
Published: (2008)

Akibat hukum pemisahan Timor-Timur terhadap perjanjian bilateral Indonesia-Australia mengenai wilayah laut diantara Indonesia, Australia dan Timor Leste
by: , EKON, Yanto Melkianus P, et al.
Published: (2006)

UMP In-Smartive Club members’ meaningful trip at UTY
by: Wan Nazrul Helmy, Wan Mohd Zain

STUDI PENENTUAN TINGGI TITIK-TITIK JARING PEMANTAU VERTIKAL CANDI BOROBUDUR DENGAN TOTAL STATION
by: , GITHA EKA ROSALINA, et al.
Published: (2013)

Pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Kupang
by: , NDOLU, Hendrik, et al.
Published: (2004)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGANAN PIRACY JURE GENTIUM DAN ARMED ROBBERY DI WILAYAH LAUT (Kajian Terhadap Penanganan Piracy Jure Gentium dan Armed Robbery di Selat Malaka-Singapura dan di Perairan Somalia)
by: , GERALD ALDITYA BUNGA, et al.
Published: (2012)

Antibiotics for URTI and UTI Prescribing in Malaysian primary care settings
by: Teng, C.L., et al.
Published: (2011)

UMP-UTY shared good practises in research and patent fields
by: UMP, PNC

PEMECAHAN MASALAH SYARAT BATAS DUA TITIK (SOLVABILITY OF TWO POINT BOUNDARY VALUE PROBLEMS)
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Bukan-bukan : mendobrak batas-batas wilayah / Mohamad Fadly bin Sabran
by: Mohamad Fadly, Sabran
Published: (2018)

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa
by: , TAUFIKURAHMAN, et al.
Published: (2007)

Penentuan Kecepatan Pergerakan Titik Kontrol Geodesi di Pulau Jawa
by: Panuntun, Hidayat, et al.
Published: (2013)

Kewenangan Kraton Yogyakarta dalam Pengaturan Penggunaan Tanah Kraton di era Otonomi Daerah
by: , SUPAMA, Yohanes, et al.
Published: (2005)

Penerapan The Revised FATF 40+9 Recommendations dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang lintas negara melalui internet (Cyberlaundering) di perbankan Indonesia
by: , PANGGABEAN, Christian, et al.
Published: (2008)

Kemandirian Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris
by: , SYAMSUROJI, Imam, et al.
Published: (2007)

Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pertanahan yang dikaitkan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sragen
by: , LEGAWATI, Rindu, et al.
Published: (2008)

Urgensi penerapan prinsi-prinsip hukum internasional dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia sehubungan dengan pembangunan Bandar Antariksa (Spaceport) di Christmas Island Australia
by: , SUSANTI, Christine, et al.
Published: (2004)

Tolok ukur yang dijadikan pedoman hakim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan Akta Notaris tentang perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Undue Influence)
by: , AKHADIYAH, Yuni, et al.
Published: (2007)

Tinjauan konseptual Majelis Pengawas Daerah Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , FARIASANDY, Dwi, et al.
Published: (2007)

Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas
by: , MURNIATI, Lisa, et al.
Published: (2007)

Kajian hukum lingkungan terhadap implementasi perizinan pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Banyumas
by: , SOEDIRO, et al.
Published: (2008)