Eksplorasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta terkait dengan aspek hukum pembuktian

Eksplorasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta terkait dengan aspek hukum pembuktian

Bibliographic Details
Main Authors:	, RAMADHANI, Bintari Dyah, , Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2009
Subjects:	ETD

Similar Items

EKSPLORASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERKAIT DENGAN ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2010)

Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pertanahan yang dikaitkan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sragen
by: , LEGAWATI, Rindu, et al.
Published: (2008)

Efektifitas pengawasan majelis pengawas notaris daerah terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Kabupaten Bantul
by: , MUNADI, Aris, et al.
Published: (2008)

Kemandirian Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris
by: , SYAMSUROJI, Imam, et al.
Published: (2007)

Peranan majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris
by: , RAHMADANI, Triat Suci, et al.
Published: (2009)

Kewenangan Kraton Yogyakarta dalam Pengaturan Penggunaan Tanah Kraton di era Otonomi Daerah
by: , SUPAMA, Yohanes, et al.
Published: (2005)

Larangan promosi notaris di media elektronik (internet) dalam kaitannya dengan kode etik notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HIDAYAT, Mursyid, et al.
Published: (2009)

Penegakan etika profesi notaris :: Tinjauan dari aspek sosio-relegius
by: , WIDAYANTI, Rini, et al.
Published: (2008)

Tanggung jawab sosial notaris dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat
by: , HERIEF, Suen, et al.
Published: (2010)

Peranan ikatan notaris Indonesia terhadap pengawasan notaris dalam pelaksanaan kode etik profesi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , SANTOSO, Aris, et al.
Published: (2008)

Tinjauan yuridis kewenangan badan pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara
by: , JATNIKA, Dicky, et al.
Published: (2010)

PRINSIP KEHATIâ��HATIAN NOTARIS/PPAT DALAM PRAKTIK PENERBITAN COVERNOTE PADA SAAT REALISASI KREDIT
by: , Slamet Sumardi, et al.
Published: (2011)

Kewenangan Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan produksi di era otonomi daerah :: STudi kasus di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
by: , PADEATU, Helena A, et al.
Published: (2004)

Aspek hukum pidana yang dihadapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
by: , HENDRI, et al.
Published: (2005)

Tinjauan konseptual Majelis Pengawas Daerah Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , FARIASANDY, Dwi, et al.
Published: (2007)

Implementasi asas desentralisasi berdasarkan UU No.22 tahun 1999 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi
by: , NURWIGATI, et al.
Published: (2005)

PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DI ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Shelly Yeneda, et al.
Published: (2011)

Tolok ukur yang dijadikan pedoman hakim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan Akta Notaris tentang perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Undue Influence)
by: , AKHADIYAH, Yuni, et al.
Published: (2007)

PERALIHAN KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI KEPADA NOTARIS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004
by: , Fitri Hapsari, S.H, et al.
Published: (2012)

Upaya mewujudkan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris
by: , WISNUBRATA, Andri, et al.
Published: (2008)

PELUANG NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK UNTUK MELAKUKAN PERAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK (CERTIFICATION AUTHORITY ) DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA
by: , Alfatika Aunuriella Dini, et al.
Published: (2013)

Eksplorasi aspek sains dalam sukan /
by: Yusof Boon, 1964-, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
by: , MAMMINANGA, Andi, et al.
Published: (2008)

Hak ingkar notaris dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia
by: , WIGUNA, Wahyu Kencana, et al.
Published: (2010)

Tugas dan kewenangan kurator dalam kepailitan perusahaan terbuka
by: , NAINGGOLAN, Sangti, et al.
Published: (2008)

Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas
by: , MURNIATI, Lisa, et al.
Published: (2007)

Implementasi pemanggilan notaris menurut Pasal 66 Ayat (10 Huruf B Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris di Kabupaten Bantul
by: , NOVRIYANTO, Agung Sulistyawan, et al.
Published: (2009)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA
by: , Hendro Wibowo, et al.
Published: (2012)

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PENYULUHAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA MENURUT CIVIL LAW (Studi Perkara No. 13.Pid.B/TPK/2007/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)
by: , Rini Afriyanti, SH, et al.
Published: (2011)

KONTRIBUSI HERMENEUTIK TERHADAP PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) NOTARIS
by: , David Antony, et al.
Published: (2012)

PERANAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN NOTARIS
by: , Senoaji Wibowo, et al.
Published: (2011)

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
by: , Diki, SH, et al.
Published: (2012)

Dasar kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran perusahaan
by: , OCTAVIA, Fenny, et al.
Published: (2006)

PENYELENGGARAAN RUPS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP
by: Amelia Sri Kusuma Dewi
Published: (2016-03-01)

Peranan notaris dan Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam pendirian koperasi serta proses memperoleh badan hukum
by: , DENNA, Didi Krismanto, et al.
Published: (2009)

Peranan notaris terhadap perjanjian hak pengasuhan anak sebagai akibat perceraian
by: , ARIYAWATI, Sri, et al.
Published: (2008)

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM SENGKETA PERDATA
by: , Bahruddin Tampubolon, et al.
Published: (2012)

Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran mariil dalam akta perubahan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta :: Studi kasus Akta Nomor 14 tanggal 29 November 1998 tentang Perubahan Anggaran Dasar YPKS
by: , FEBRIANTY, Triana, et al.
Published: (2008)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah
by: , DINONG, Marthinus Botu, et al.
Published: (2005)

MekanismeKoordinasi Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi (Koordinasi Kewilayahan) Di Prpinsi
by: Ara Ruhara
Published: (2020-03-01)