Pelaksanaan gadai tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Minangkabau :: Studi kasus Nagari Koto Sani Kabupaten Solok

Pelaksanaan gadai tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Minangkabau :: Studi kasus Nagari Koto Sani Kabupaten Solok

Bibliographic Details
Main Authors:	, HAKIM, Martin, , Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2009
Subjects:	ETD

Similar Items

GADAI TANAH PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 56/Prp/1960 DI NAGARI TUJUAH KOTO TALAGO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
by: , Surya Adra, et al.
Published: (2011)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMECAHAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DI KABUPATEN BANTUL
by: , Atmaji Apriliyanto,SH., et al.
Published: (2014)

Pembagian harta suarang akibat perceraian pada masyarakat Minangkabau kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kenagarian Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok
by: , HAMZAH, et al.
Published: (2009)

Pemilikan dan penguasaan tanah tambak yang melampaui batas maksimum di Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 56 PRP tahun 1960
by: , BORAHIMA, Anwar, et al.
Published: (1994)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

Fungsi dan tugas kerapatan adat Nagari sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No.5 tahun 1979 di Minangkabau (Sumatera Barat)
by: , ARIEF, As Suhaiti, et al.
Published: (1996)

PERJANJIAN GADAI TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI KOTO TINGGI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT
by: , Iwan Maulana, et al.
Published: (2011)

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KAUM DI NAGARI KOTO ANAU KABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT
by: , Eko Syaiful, et al.
Published: (2011)

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KAUM DI NAGARI KOTO ANAU KABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT
by: , SUDIANTO MANULLANG, et al.
Published: (2011)

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

Kajian yuridis normatif kewenangan notaris dalam pembuatan akta tanah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , ADNAN, et al.
Published: (2006)

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ISLAM DAN KRISTEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992)

Hukum adat perkawinan Minangkabau setelah berlakunya hukum perkawinan nasional
by: , THALIB, Sjofjan, et al.
Published: (1996)

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rumah setelah berlakunya undang-undang no.4 tahun 1992 di Kotamadya Yogyakarta
by: , SUJITNO, et al.
Published: (1999)

Eksistensi Yakkum pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001
by: , DEWAYANTI, Anna Victoria, et al.
Published: (2004)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

PENYELESAIAN PIUTANG-PIUTANG BANK PERSERO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 49/PRP/1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
by: , Muchlis Kusetianto, et al.
Published: (2013)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Keberadaan sawah bergadai di Desa Cemagi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) :: Studi kasus di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
by: , ANGGRAENI, Ni Kadek Sri Indra, et al.
Published: (2009)

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM KONTEKS PELAYANAN MASYARAKA
by: , Mudagdo, SH, et al.
Published: (2012)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , HERIYANI, Endang, et al.
Published: (2001)

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan Sirri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember
by: , ANISAH, Inayatul, et al.
Published: (2004)

PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN (SULTAN GROND) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Suhartono, et al.
Published: (2014)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
by: ABDULLAH, Abdullah
Published: (2013)

RESOLUSI KONFLIK HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU (Studi di Nagari Gantuang Ciri Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat)
by: , yuhelna, et al.
Published: (2012)

PEMBEBANAN JAMINAN PADA OBJEK PESAWAT UDARA DAN PERLINDUNGAN KREDITUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
by: , Amelia Afifah, et al.
Published: (2013)

Menata yayasan, menyongsong berlakunya Undang-Undang no 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

Eksistensi tanah ulayah kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , YUFDIANO, Anneka Demitri, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan perizinan bidang investasi di kawasan industri Kabupaten Bekasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
by: , ANINDYAJATI, Titis, et al.
Published: (2010)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
by: , Andri Bungsu Barus, SH, et al.
Published: (2011)

POLA PENGUASAAN DAN UPAYA PENATAAN LINGKUNGAN TANAH WEDIKENGSER DI PINGGIRAN SUNGAI CODE YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999
by: , Sulastriyono
Published: (2002)

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)
by: , Fauzin, et al.
Published: (2012)

Perlindungan hukum di bidang merek dan upaya mencegah pelanggaran terhadap hak merek setelah berlakunya Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001
by: , HARTONO, Sigit Bambang, et al.
Published: (2004)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Uang Muka Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960â�� (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 30/Pdt.G/2002/PN.Smda)
by: , IDA RAYHANA, et al.
Published: (2013)

Demokratisasi lokal Tiga Nagari di Kabupaten Solok Sumatera Barat
by: , VALENTINA, Tengku Rika, et al.
Published: (2009)