Dasar pembenar Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali yang diajukan jaksa penuntut umum dengan terdakwa Pollycarpus

Dasar pembenar Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali yang diajukan jaksa penuntut umum dengan terdakwa Pollycarpus

Bibliographic Details
Main Authors:	, NAHASON, , Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2009
Subjects:	ETD

Similar Items

PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM: ANTARA KEPASTIAN DAN KEADILAN
by: Yayang Susila Sakti
Published: (2015-06-01)

Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016
by: Ajie Ramdan
Published: (2017-07-01)

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali
by: Delfina Gusman
Published: (2023-10-01)

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN TERHADAP TERDAKWA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
by: , ARIEF WICAKSONO, et al.
Published: (2013)

Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali
by: Dudu Duswara Machmudin
Published: (2016-05-01)

Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
by: M. Lutfi Chakim
Published: (2016-05-01)

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BROKIR ASURANSI DALAM PERJANJIAN REASURANSI (STUDI KASUS: PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 433/PK/PDT/2008)
by: , Rico Daniel, et al.
Published: (2012)

Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden
by: Riri Nazriyah
Published: (2016-05-01)

MENGEMBALIKAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI SESUAI ASAS HUKUM
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Peninjauan kembali marga Vallaris Burm. F. (Apocynaceae)
by: , RUDJIMAN, et al.
Published: (1983)

PERUBAHAN PERSEPSI JAKSA TERHADAP PRIBADI TERSANGKA DAN TERDAKWA YANG SEDANG DIPERIKSA DARI SISI PSIKOLOGIS
by: Mukhlis Ridwan, et al.
Published: (2023-03-01)

Perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap dalam sistem peradilan pidana
by: , ROHMAN, Arif, et al.
Published: (2009)

Permohonan peninjauan kembali dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan
by: , UTAMA, Nanda, et al.
Published: (1994)

PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 30C UU NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MK NO. 33/PUU-XIV/2016 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
by: Arman Tjoneng, et al.
Published: (2023-05-01)

REHABILITASI MEDIS TERHADAP TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF DAKWAAN DAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
by: Riki Afrizal, et al.
Published: (2023-07-01)

Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung
by: Dudu Duswara Machmudin
Published: (2016-05-01)

Rekuisitur jaksa penuntut umum dan kepribadian otoritarian hakim dalam proses pemidanaan di Indonesia
by: RAHAYU, Yusti Probowati
Published: (2001)

Rekuisitur jaksa penuntut umum dan kepribadian otoritarian hakim dalam proses pemidanaan di Indonesia
by: , RAHAYU, Yusti Probowati, et al.
Published: (2001)

Penuntut IPT dijangka kembali ke kampus Mac
by: Halid, Suzalina
Published: (2020)

Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung
by: Budi Suhariyanto
Published: (2016-05-01)

Kontroversi RUU Mahkamah Agung 2008
by: , Mohammad Fajrul Falaakh
Published: (2008)

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-XV/2017 Terkait Pembatalan Sanksi Pidana Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum
by: Harry Rachmat
Published: (2019-05-01)

Penyelesaian sengketa sewa menyewa rumah yang disewakan kembali :: Analisis putusan Mahkamah Agung No. 1550 K/PDT/2002
by: , HIDAYANAH, Trisari, et al.
Published: (2008)

Peninjauan kembali jenis-jenis tumbuhan yang tergolong dalam marga saccharum di Jawa
by: , INAWATI, F.X, et al.
Published: (1982)

PERMOHONAN UPAYA PENINJAUAN KEMBALI YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA
by: Herri Swantoro
Published: (2019-11-01)

Kekuatan Eksekutorial Jaksa dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/PID.SUS.LH/2016 Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup
by: Aben Bintang Manondang Situmorang, et al.
Published: (2022-08-01)

Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
by: Maruarar Siahaan
Published: (2021-01-01)

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN DI INDONESIA (STUDI DI MAHKAMAH AGUNG RI)
by: Raditya F. Rifandhana
Published: (2016-03-01)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSISTENSI ASAS DOMINUS LITIS DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALISME DAN PROPORSIONALISME JAKSA PENUNTUT UMUM
by: Gede Putera Perbawa
Published: (2016-02-01)

Keberadaan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Dalam Upaya Menyelamatkan Kekayaan Negara
by: , KADIR, Syamsiah, et al.
Published: (2003)

RATIO LEGIS TIDAK ADANYA PENGATURAN UPAYA HUKUM DARI DEPONERING YANG DIKELUARKAN OLEH JAKSA AGUNG
by: Aris Mustriadhi
Published: (2020-01-01)

Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jam Datun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia
by: Asep Mulyana, et al.
Published: (2022-09-01)

PENGHAKIMAN BERSEJARAH MAHKAMAH AGUNG PAKISTAN BERKENAAN RIBA /
by: Muhammad Taqi Usmani, author, et al.
Published: (2017)

Implikasi Putusan Mk Nomor 68/Puu-XV/2017 Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
by: Lutfia Nazla
Published: (2019-05-01)

Tanggungjawab penjual (Panitia urusan piutang negara) dan pejabat lelang kelas I pada pelaksanaan lelang piutang negara terhadap gugatan pihak ketiga :: Studi kasus Putusan pengadilan negeri No. 30/Pts.Pdt.G/1997/PN.TK, Putusan pengadilan tinggi No. 58/Pdt/1997/PT.TK, Putusan kasasi mahkamah agung No. 3127/K/Pdt/1998, Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 415/PK/Pdt/2003)
by: , RISMALYANI, et al.
Published: (2008)

"Peradilan Konstitusional" oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret
by: Titon Slamet Kurnia
Published: (2019-04-01)

Identifikasi pertanyaan yang diajukan mahasiswa dalam memecahkan masalah matematika
by: Mohamad Aminudin, et al.
Published: (2022-12-01)

Tinjauan yuridis mengenai permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , AMBORO, Yudhi Priyo, et al.
Published: (2005)

Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk Memberikan Kepastian Hukum Indonesia
by: Candra Maulidi Syahputra
Published: (2019-10-01)

Peranan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) dalam upaya penegakan hukum sengketa perdata penyelesaian pembayaran uang pengganti
by: , LOPA, Achmad, et al.
Published: (2008)