Tinjauan terhadap kedudukan surat tentang penolakan pengurangan BPHTB yang digugat ke Pengadilan Pajak Jakarta :: Studi kasus gugatan PT. Affinity Health Indonesia

Tinjauan terhadap kedudukan surat tentang penolakan pengurangan BPHTB yang digugat ke Pengadilan Pajak Jakarta :: Studi kasus gugatan PT. Affinity Health Indonesia

Bibliographic Details
Main Authors:	, SANTOSO, Hari Agus, , Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2009
Subjects:	ETD

Similar Items

Tinjauan yuridis atas kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia
by: , ABDILLAH, Wildan, et al.
Published: (2007)

Penyelesaian banding atas keputusan keberatan mengenai surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan orang pribadi di Pengadilan Pajak Jakarta
by: , HANDAYANI, Tri, et al.
Published: (2005)

Kemandirian Pengadilan Pajak dalam rangka Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka
by: , HADIYANTO, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dengan surat paksa di yogyakarta
by: , SUMIATI, et al.
Published: (2006)

Eksistensi pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikannya terhadap wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak
by: , ERITA, Santi, et al.
Published: (2007)

Akibat hukum putusan pengadilan pajak atas gugatan PPh badan terhadap pemberian imbalan bunga
by: , KHARTIWA, Sutopo, et al.
Published: (2008)

Akibat hukum putusan pengadilan pajak atas gugatan pph badan terhadap pemberian imbalan bunga
by: , KHARTIWA, Sutopo, et al.
Published: (2008)

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sehubungan dengan adanya sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta
by: , ADI, Meilan Utomo, et al.
Published: (2008)

Tinjauan atas tindakan Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak :: Studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pontianak
by: , WARMAN, Rusdi, et al.
Published: (2008)

Kedudukan utang pajak dalam lembaga kepailitan :: Tinjauan kriteria utang menurut Pasal 1 Angka 6 UU No.37 Tahun 2004
by: , PAREDOS, et al.
Published: (2007)

Peranan PPAT dan Kantor Pertanahan dalam pemungutan BPHTB sebagai upaya meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
by: , NUR'AINI, Siti, et al.
Published: (2004)

FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN DALAM PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SYSTEM PADA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI PROVINSI MALUKU
by: , HEILLEN MARTHA YOSEPHINE TATA, et al.
Published: (2014)

Gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kekayaan negara dalam tindak pidana korupsi
by: , WARDANIE, Ismaya Hera, et al.
Published: (2005)

Obscuur libel dalam gugatan perdata di pengadilan negeri
by: , RIYANTO, R. Benny, et al.
Published: (1995)

Pengenaan Pajak Berganda atas Objek Pajak Hiburan di Kota Denpasar
by: , GANTORO, et al.
Published: (2008)

Kamal Farhan sukar digugat
by: Harian Metro
Published: (2023)

Kelantan digugat dan digigit /
by: 294875 Tarmizi Mohd. Jam
Published: (1993)

SALAFI DIGUGAT SALAFI MENJAWAB /
by: Shalih Fauzan Al-Fauzan, author 430549, et al.
Published: (2005)

Implementasi regulasi Ontbinding menurut KUH Perdata dan peran Hakim dalam gugatan perkara Ontbinding di Kota Palu
by: , MAPPATOBA, Baso, et al.
Published: (2005)

Pelaksanaan pemblokiran tanpa nomor rekening dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa :: Studi kasus di KPP Pratama Jakarta Grogol, Petamburan
by: , WIJAYANTO, Yoga Gayuh, et al.
Published: (2009)

Implikasi hukum penahanan validasi BPHTB terhadap developer sebagai wajib pajak mineral
by: Alvira Aslam, et al.
Published: (2022-04-01)

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui fasilitas perbankan elektronik di Yogyakarta
by: , RAHMINI, et al.
Published: (2004)

Tinjauan atas pengenaan pajak penghasilan final dalam hukum pajak di Indonesia
by: , PERDANA, Bayu, et al.
Published: (2010)

Penyelesaian secara yuridis akibat wanprestasi dalam pinjam meminjam uang di Pengadilan Negeri Sleman
by: , SOEHARTONO, et al.
Published: (2006)

Penghindaran terhadap pengenaan pajak penghasilan (PPH) dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di Kota Padang
by: , JUMARDI, et al.
Published: (2010)

Efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Pekalongan
by: , AZIZ, Khudhori, et al.
Published: (2008)

EFEKTIFITAS KOMPETISI PERADILAN ANTARA PENGADILAN NIAGA DAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP GUGATAN ACTIO DALAM SENGKETA KEPAILITAN PAULINA
by: , Suhardi La Maira, et al.
Published: (2011)

Perbedaan persepsi objek pajak penghasilan pasa 21, 23 dan pasal 26 antara wajib pajak dan fiskus
by: , SOEDIRDJO, Surjotamtomo, et al.
Published: (2003)

POLEMIK SALAFI : SALAFI Digugat SALAFI Menjawab /
by: Ahmad Farid 342564, author, et al.
Published: (2009)

BATASAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PAJAK ANTARA PENGADILAN PAJAK DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Nabitatus Sa'adah, et al.
Published: (2023-03-01)

PENOLAKAN PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
by: , BAMBANG SUHARTO, et al.
Published: (2013)

Tanggung jawab pribadi pengurus perseroan terbatas terhadap hutang pajak perseroan ditinjau dari Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang PT
by: , BAWADI, et al.
Published: (2008)

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dictumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
by: , FAKRIAH, Efa Laela, et al.
Published: (1996)

Penyelesaian gugatan wanprestasi melalui mediasi
by: , YUDIANI, et al.
Published: (2006)

Kedudukan anak perempuan dalam pelaksanaan hukum waris oleh masyarakat Tionghoa di Makassar
by: , MULJADI, Sesilia, et al.
Published: (2004)

ANALISIS BIAYA TRANSAKSI EKONOMI DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Agung Manggung, et al.
Published: (2012)

Penerapan pajak penghasilan pada transaksi E-Commerce di Yogyakarta
by: , MAHU, Nur Aini, et al.
Published: (2005)

Pengaruh putusan kepailitan pada pengadilan niaga terhadap kewenangan debitur sebagai pihak dalam proses gugatan perdata pada pengadilan negeri
by: , ZULFAHRI, et al.
Published: (2004)

Penentuan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan ditinjau dari asas keadilan di wilayah Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman
by: , SUMARNO, et al.
Published: (2009)

PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN BUNGO
by: Widya Pratiwi, et al.
Published: (2020-01-01)