Efektifitas tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Ppersaingan Usaha sesuai dengan Undang-undang No 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya :: Studi kasus Cross Ownership Temasek Holdings PTE.LTD

Efektifitas tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Ppersaingan Usaha sesuai dengan Undang-undang No 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya :: Studi kasus Cross Ownership Temasek Holdings PTE.LTD

Bibliographic Details
Main Authors:	, PRADITHYA, Siti Rahma, , Prof. Emmy S. Simanjuntak, S.H
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2009
Subjects:	ETD

Similar Items

Peranan komisi pengawas persaingan usaha dalam persaingan usaha yang sehat menurut Undang-undang No.5 Tahun 1999
by: , AZMI, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Wali Amanat sesuai Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 dan hambatan-hambatannya dalam praktek penerbitan obligasi
by: , HARWANTO, et al.
Published: (2003)

Peranan Majelis Pengawas Daerah sebagai Pengawas Notaris sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris di daerah Kota Banjarmasin
by: , LINTIANI, Endri, et al.
Published: (2008)

Hak jagaan anak/hadanah menurut undang-undang Islam & pelaksanaannya di Malaysia
by: Abd Malek, Normi
Published: (2009)

Pelaksanaan putusan komisi pengawas persaingan usaha
by: , DWIATMODJO, Himawan, et al.
Published: (2008)

Implementasi putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat
by: , DJAJADI, Zoeber, et al.
Published: (2003)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 perluasan kewenangan yang setengah hati
by: , Samuel Robert Djukuw
Published: (2010)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
by: , MAMMINANGA, Andi, et al.
Published: (2008)

Kedudukan dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
by: , PALAYUKAN, Sirande, et al.
Published: (2007)

TINJAUAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS PERBANKAN DI INDONESIA
by: , Imam Soekarno, et al.
Published: (2011)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2008)

Kedudukan dan wewenang komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas usaha di Indonesia
by: , YAHYA, Bettina, et al.
Published: (2003)

Kemandirian komisi pengawas persaingan usaha dalam penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
by: , HAYATI, Iffah Nur, et al.
Published: (2004)

IMPLIKASI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI TERH.ADAP PROSPEK PENANGANAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2007)

Analisis kewenangan memeriksa dan memutus kasus persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha :: Studi kasus Putusan KPPU No:05/KPPU-L/2003
by: , MANDARI, Valensi Tirta, et al.
Published: (2006)

EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
by: , PRAMANA SYAMSUL IKBAR, et al.
Published: (2013)

Pembentukan Joint Venture antara Newcrest Singapore Holdings PTE.Ltd. dengan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk Indonesia dalam mengelola emas-perak di kawasan Malifut-Kao Provinsi Maluku Utara
by: , BENDAR, Amin, et al.
Published: (2005)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) PERKARA NOMOR 05/KPPU-L/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
by: , Aldian Syahreza Nasution, SH, et al.
Published: (2011)

Tinjauan konseptual majelis pengawas daerah notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , PURWANINGRUM, Dyah Antarukmi, et al.
Published: (2009)

Tinjauan konseptual Majelis Pengawas Daerah Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , FARIASANDY, Dwi, et al.
Published: (2007)

Kewenangan otorisator dan ordonator dalam Undang-undang Keuangan Negara ditinjau dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara
by: , HARYADI, Sidik, et al.
Published: (2010)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , MASRUR AUF, SH, et al.
Published: (2012)

PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEWENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Yunita Astuti, SH, et al.
Published: (2013)

Implementasi kewenangan pembuatan akta tanah oleh notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris di Sumatera Barat
by: , HADI, Muskamal, et al.
Published: (2009)

PERALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PROTOKOL NOTARIS SETELAH BERLAKUNYAUNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2011)

ANALISIS YURIDIS PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ALFA RETAILINDO Tbk OLEH PT. CARREFOUR INDONESIA Tbk DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999: Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 2009
by: , yuniyar kristi, et al.
Published: (2014)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (KPPU) DAN KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN KPPU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
by: , Marthin Hasian Panggabean, et al.
Published: (2012)

Efektifitas pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa hak cipta berdasarkan undang-undang No. 19 Th 2002 tentang hak cipta
by: , RUSDI, Edwin, et al.
Published: (2003)

KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MELAKSANAKAN WEWENANG PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

Upaya hukum terhadap keputusan majelis pengawas daerah tentang persetujuan notaris untuk diperiksa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris
by: , SYAMSUL, Zulfikar, et al.
Published: (2010)

Tinjauan pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 :: Mitra Pemilda
by: , PEMILDA, Mitra, et al.
Published: (2008)

Eksistensi kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan implementasinya dalam praktek
by: , PAYAMAN, et al.
Published: (2002)

Report on industrial attachment with Temasek Lab
by: Snowy, Leo.
Published: (2008)

Kajian yuridis normatif kewenangan notaris dalam pembuatan akta tanah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , ADNAN, et al.
Published: (2006)

Studi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2000-2006
by: , ROZALDI, Heru, et al.
Published: (2008)

Undang-undang antarabangsa
by: Ahmad Zakuan, Ummu Atiyah
Published: (2003)

Undang-undang pekerjaan
by: Hassan, Kamal Halili, et al.
Published: (2007)