Pelaksanaan pelayanan perijinan terpadu (one stop service) dalam perspektif good governance :: Studi kasus ijin lokasi dan ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan pelayanan perijinan terpadu (one stop service) dalam perspektif good governance :: Studi kasus ijin lokasi dan ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Bibliographic Details
Main Authors:	, WAHAB, Abdul, , Prof. Ir. Achamd Djunaedi, MUP., Ph.D
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2009
Subjects:	ETD

Similar Items

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN PACITAN
by: , Erwanto, et al.
Published: (2014)

Sikap dan perilaku masyarakat terhadap ijin mendirikan bangunan di Yogyakarta
by: , ARNAWATI, Eka, et al.
Published: (2003)

Kinerja pelayanan publik :: Studi kasus ijin mendirikan bangunan di Kota Jayapura
by: , YOHANES, Sewo, et al.
Published: (2002)

Evaluasi pelayanan ijin mendirikan bangunan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli
by: , UPARIAWAN, Putu Dedy, et al.
Published: (2008)

Pemanfaatan sistem basis data dalam pengolahan data ijin mendirikan bangunan (IMB) guna pemantauan perkembangan kota
by: Djunaedi, Achmad
Published: (1989)

Analisis proses perijinan untuk pengendalian pemanfaatan ruang di kota Salatiga :: Studi kasus ijin usaha kegiatan industri
by: , MATSUM, et al.
Published: (2002)

Hubungan antara ketaatan wajib retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda
by: , HAMONGPRANOTO, Sarosa, et al.
Published: (2002)

Evaluasi implementasi ijin mendirikan bangunan (IMB) sebagai instrumen pengendalian penggunaan lahan kota :: Studi kasus Kotamadya Mataram
by: , ARDHI, Wedha Magma, et al.
Published: (2001)

Implementasi kebijakan retribusi ijin mendirikan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah :: Studi kasus di Kab. Sukoharjo Jawa Tengah
by: , RAHARDJO, Budhi, et al.
Published: (2000)

Efektivitas ijin mendirikan bangunan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan lahan kota :: Studi kasus desa Ciputat kecamatan Ciputat kabupaten Tangerang
by: , SURYATI, Tati, et al.
Published: (2003)

TUMPANG-TINDIH IJIN LOKASI PERTAMBANGAN BATUBARA KASUS TUMPANG-TINDIH IJIN LOKASI PERTAMBANGAN BATUBARA PT.KARYA BUMI BARATAMA DAN PT. SUNGAI BELATI COAL DI KABUPATEN SAROLANGUN
by: , HADIWIYONO, et al.
Published: (2012)

KAJIAN YURIDIS MENGENAI IJIN PENDIRIAN BENGKEL
by: , GITA SONATA DEWI, et al.
Published: (2013)

Studi evaluasi kebijakan penyederhanaan ijin usaha :: Studi kasus kebijakan penyelenggaraan pelayanan perijinan satu atap di Kabupaten Dati II Banyumas
by: RUDIYANTO, RUDIYANTO
Published: (1998)

Studi evaluasi kebijakan penyederhanaan ijin usaha :: Studi kasus kebijakan penyelenggaraan pelayanan perijinan satu atap di Kabupaten Dati II Banyumas
by: , RUDIYANTO, et al.
Published: (1998)

STATUS PERKAWINAN ANAK BELUM DEWASA TANPA IJIN ORANG TUA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Kualitas Pelayanan Ijin Trayek Angkutan Kota Pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon
by: , WIBOWO, Rika Ariyani, et al.
Published: (2003)

PROFIL LAYANAN PUBLIK PERIJINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DITINJAU DARI PRINSIP GOOD GOVERNANCE Studi tentang Perijinan Apotek pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Tangerang
by: , Maritha Nilawati., S.Si., Apt, et al.
Published: (2011)

Akibat hukum terhadap pencabutan ijin usaha asuransi dan perlindungan hukum bagi nasabahnya
by: , NUGROHO, Banu Aji, et al.
Published: (2005)

Penambangan emas tanpa ijin :: Eksploitasi dan kerusakan ekologi di Mandor, Kalimantan Barat
by: , ANSARI, Isa, et al.
Published: (2007)

Evaluasi efektivitas implementasi peraturan tentang ijin perubahan penggunaan tanah (IPPT) di Kabupaten Sleman
by: , WAHYUDI, Taupiq, et al.
Published: (2002)

Kebijakan peningkatan kualitas aparat melalui pemberian ijin belajar bagi PNS di Kabupaten Gunungkidul
by: , WASITO, et al.
Published: (2004)

PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN IJIN TINGGAL ORANG ASING DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Indah Susanti, SE., et al.
Published: (2014)

Ijin usaha bagi usaha kecil di Pasar Kidul Bangli Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli
by: , HUDA, Sairul, et al.
Published: (2005)

Kinerja pelayanan perijinan usaha Dinas Pelayanan Terpadu di Kabupaten Wonosobo
by: , PRASTYA, Imam Yudhi, et al.
Published: (2008)

Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan :: Komunikasi dan kepentingan Stakeholder dalam kinerja Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul
by: , WINARYO, et al.
Published: (2005)

KEDUDUKAN SURAT IJIN PENEMPATAN (SIP) DALAM SEWA MENYEWA SATUAN UNIT RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA SEMANGGI SURAKARTA
by: , Nafiaturrohmah, et al.
Published: (2013)

Analisis pengukuran kinerja pemberian ijin trayek di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan Balanced Scorecard
by: , El QUDSIY, Asroyuddin, et al.
Published: (2007)

Stopped at one
by: Aw Yeong, Maxie Jia Jia, et al.
Published: (2012)

Evaluasi implementasi Perda Nomor 11 tahun 1995 tentang ijin kendaraan tidak bermotor khusus becak di Kecamatan Wamena
by: , RUMFABE, Steven, et al.
Published: (2002)

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA MANOKWARI
by: , IRMAN MURAFER, et al.
Published: (2012)

KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MENENTUKAN RETRIBUSI IJIN TRAYEK DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
by: , Octavia Mariana Wijayanti, SH, et al.
Published: (2011)

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam praktek Peradilan
by: , KERTIYASA, Made Rolly, et al.
Published: (2005)

Peran Pemerintah Daerah dalam penanganan kerusakan lingkungan :: STudi kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat
by: , PALENTINUS, et al.
Published: (2004)

EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN SLEMAN
by: , FANNI FADHILASARI, et al.
Published: (2014)

Perkembangan hukum dan pemberdayaan investasi di Indonesia berkaitan dengan pemberian wewenang ijin investasi kepada daerah berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah
by: , KUSWANDI, Daniel Sunarya, et al.
Published: (2003)

One-Stop Ticketing System
by: New Straits Times,
Published: (2008)

One stop solution for logistics
by: Chew, Heather Mei Fang
Published: (2021)

One-stop application for scrapbooking
by: Zhou, Wanxuan
Published: (2023)

Telaah ijin hakim terhadap Wali dalam penjualan tanah milik anak di bawah umur setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , SUGIYARTO, et al.
Published: (2004)

Efektivitas implementasi izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan lahan kota :: Kasus di Kota Bantul
by: , SAYOGO, Decky, et al.
Published: (2008)