Pelaksanaan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas legislasi di daerah

Pelaksanaan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas legislasi di daerah

Bibliographic Details
Main Authors:	, MULYONO, Subachran Hardi, , Aminoto, S.H., M.Si
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2009
Subjects:	ETD

Similar Items

Kebijakan Pembatalan Oleh Pemerintah Pusat
by: , Gensly, SE., et al.
Published: (2012)

Proses legislasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Morowali tahun 2008-2012
by: , IRHAM, et al.
Published: (2010)

Pengawasan peraturan daerah kabupaten-kota oleh Provinsi DIY dalam rangka mewujudkan otonomi daerah
by: , HAFIZURRAHMAN, et al.
Published: (2010)

Proses legislasi Peraturan Daerah yang tidak masuk dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) di Kabupaten Kulon Progo
by: , ATMIKAWATI, Tisna Sari, et al.
Published: (2007)

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , ARBAIN, Asnawi, et al.
Published: (2006)

Pelaksanaan pengawasan pemerintah pusat dalam rangka pembentukan produk hukum daerah
by: , MUHADI, et al.
Published: (2009)

Pelibatan partisipasi publik: Perspektif pemerintah :: Studi proses penyusunan dan legislasi Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara
by: , KUSNADI, Daden, et al.
Published: (2007)

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Atas Pelaksanaan Prolegda di Provinsi Nusa Tenggara Timur)
by: , YORDANUS HOGA DATON, et al.
Published: (2013)

Pemberian izin lokasi oleh Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan deregulasi dalam rangka peningkatan investasi di Kota Samarinda
by: , RUSLIANSYAH, Rusean, et al.
Published: (2004)

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah :: Studi tentang proses legislasi daerah di bidang Pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan
by: , DARMAYANI, et al.
Published: (2005)

Kepentingan dibalik resistensi pemerintah daerah terhadap keputusan pemerintah pusat di era otonomi daerah :: Kasus pembatalan Perda Kabupaten Indramayu tentang pajak pengolahan migas (PPM)
by: , DARYANI, et al.
Published: (2004)

Restrukturisasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
by: , SUDARYANTO, et al.
Published: (2004)

Kebijakan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah :: Studi kasus di Pemerintah Kota Kupang
by: , MANAFE, Abraham David Evil, et al.
Published: (2003)

Strategi peningkatan kinerja aparatur birokrasi pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah
by: , ASRY, Tahmid, et al.
Published: (2001)

Rencana strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah :: Studi kasus Pemerintah Kota Bogor
by: , TAMBUNAN, Jonggi, et al.
Published: (2007)

Proses pelaksanaan peraturan daerah pajak dan retribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul
by: , SETIAWATI, Anastasia Diah, et al.
Published: (2006)

Proses legislasi Lembaga DPRD Kabupaten Sumbawa masa bakti 1999-2004 dalam menyerap aspirasi masyarakat :: Proses penyusunan Peraturan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan
by: , UDAYANA, Rahmad, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Menegakan Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Perizinan di Kabupaten Halmahera Tengah
by: , SUDIRMAN, Bahri, et al.
Published: (2009)

Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lampung Selatan
by: , MURTOPO, Elik, et al.
Published: (2010)

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kotamadya Jambi dalam rangka otonomi daerah
by: , DIANTO, M, et al.
Published: (2000)

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka otonomi daerah
by: , SALJUKDIN, Raja, et al.
Published: (2001)

Implementasi kebijakan kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan Propinsi terhadap aset-aset budaya di daerah :: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
by: , ISHAQ, M. Daud, et al.
Published: (2004)

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah
by: , UTAMI, Hermy Dwi, et al.
Published: (2003)

Analisis Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
by: , AKIRNO, et al.
Published: (2002)

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
by: , GUNARDI, Fu'at, et al.
Published: (2005)

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Banyuwangi
by: , FIANTO, Gani, et al.
Published: (2001)

Implementasi kebijakan luar negeri :: Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
by: , SABRAN, Abdurrahman, et al.
Published: (2003)

Pemanfaatan Perpustakaan Daerah oleh Masyarakat di Badan Pusat Perpustakaan Daerah Yogyakarta
by: , ROHMIYATI, Yuli, et al.
Published: (2006)

Fungsi penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka menegakkan peraturan daerah di kota Tarakan
by: , WIDODO, et al.
Published: (2003)

Peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah :: Studi banding Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Sidoarjo
by: , LAILY, Hevi Meida, et al.
Published: (2001)

Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
by: Purwanto, Erwan Agus
Published: (2006)

Mengurai Konflik Desentralisasi Di Indonesia Arogansi Pemerintah Daerah Atau Pemerintah Pusat?
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
by: , NELI, Syahdar, et al.
Published: (2009)

Pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemerintah daerah menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008
by: , HIDAYAT, Beni, et al.
Published: (2009)

Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka otonomi daerah di Kota Manado
by: , TUMIMOMOR, Mecky Ronald Tedi, et al.
Published: (2002)

Pengembangan sektor unggulan dalam rangka peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Pasuruan
by: , PRASETYA, Yudie Andi, et al.
Published: (2001)

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Tuban
by: , DIYONO, Joko Agus, et al.
Published: (2001)

Strategi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan wirausaha birokrasi menyongsong otonomi daerah :: Studi kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Propinsi Jawa tengah
by: , MUNATUN, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan asas tugas pembantuan bidang fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah :: Studi kasus pelaksanaan tugas pembantuan dalam pemungutan pajak pemerintah pusat oleh daerah di Kabupaten Banyumas
by: , PRIYONO, Bambang, et al.
Published: (2003)

Politik implementasi kebijakan publik :: Deviasi birokrasi pemerintah kota Pekanbaru terhadap peraturan daerah
by: , PAKPAHAN, Saiman, et al.
Published: (2003)