Tinjauan yuridis tentang ketentuan corporate social responsibility menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kaitannya dengan penerapan prinsip good corporate governance :: Studi kasus PT. Pertamina

Detalhes bibliográficos
Principais autores:	, ARIFIYANTO, Teguh, , Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Formato:	Tese
Publicado em:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
Assuntos:	ETD

Implikasi yuridis terhadap penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
por: , WIDYTMASARI, Stevia, et al.
Publicado em: (2010)

Perbedaan persepsi tentang pengurus perseroan menurut Undang-undang perseroan terbatas dan Undang-undang pajak
por: , HENDARTO, et al.
Publicado em: (2004)

Ulasan tentang status badan hukum perseroan terbatas menurut undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas
por: Perpustakaan UGM, i-lib
Publicado em: (2005)

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
por: , PRASETIO, et al.
Publicado em: (2009)

Pendirian perseroan terbatas oleh suami isteri menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
por: , ARYANTO, Dery, et al.
Publicado em: (2010)

KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN UNDANG UNDANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP EKSISTENSI PERSEROAN TERBATAS
por: , Djayadi Daeng Mussa, Drs, SH, et al.
Publicado em: (2013)

Tanggung jawab direksi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Kaitannya dengan Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance :: Studi kasus di PT. Indo Acidatama Tbk
por: , WAHJUPRAMONO, Rickjo Anthoni, et al.
Publicado em: (2009)

KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SILANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007
por: , Furkano Farhan Juskal, SH, et al.
Publicado em: (2013)

Kedudukan dan tanggungjawab direksi berkenaan dengan pelaksanaan prinsip Fiduciary Duty menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
por: , MARPAUNG, Daniel Parganda, et al.
Publicado em: (2004)

Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
por: , BERTALISA, et al.
Publicado em: (2010)

Studi perbandingan terhadap kedudukan pengurus suatu Perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan ketentuan dalam KUHD
por: , HARYONO, Raja, et al.
Publicado em: (2007)

Status Badan Hukum Perseroan Terbatas dikaitkan dengan sifat tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam Undang-undang Perseroan Terbatas
por: , NURHAYATI, Irna, et al.
Publicado em: (2004)

TINJAUAN YURIDIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY(CSR) PT. TIRTA INVESTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI PT. TIRTA INVESTAMA, DESA WANGEN, POLANHARJO, KLATEN.)
por: , REZKY PUTRA DEJEY, et al.
Publicado em: (2014)

ANALISA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
por: , Ibnu Maulana Suryo Syahriar, SH, et al.
Publicado em: (2011)

Penerapan doktrin business judgment rule terhadap tanggung jawab direksi pada suatu perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
por: , ANDRIANA, Jerry Valentina, et al.
Publicado em: (2010)

Implementasi prinsip corporate sosial responsibility (CSR) menurut Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT) oleh PT. Lianda Intan Mandiri dalam penambangan pasir besi di Kecamatan Wera Kabupaten NTB
por: , MUCHLIS, et al.
Publicado em: (2010)

Pengaruh doktrin"Piercing the corporate veil"dalam Unanag-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas
por: , WILAMARTA, Misahardi, et al.
Publicado em: (2003)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
por: Perpustakaan UGM, i-lib
Publicado em: (2012)

Implikasi yuridis aspek kepastian hukum pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
por: , ARIYANTI, Dyah, et al.
Publicado em: (2010)

Hak pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
por: , SUTIYAH, Sri, et al.
Publicado em: (2003)

Perseroan Terbatas statusnya sebagai Badan Hukum dikaitkan dengan sifat tanggung jawab komisaris dalam Undang-undang Perseroan Terbatas
por: , ISMAIL, Elva, et al.
Publicado em: (2007)

Peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :: Studi di Kota Ternate
por: , HELMY, et al.
Publicado em: (2009)

Penerapan business judgement rule dalam pertanggungjawaban direksi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
por: , ADRIANUS, Denny, et al.
Publicado em: (2010)

Penyimpangan dalam pengelolaan PT XYZ terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
por: , DJUNAEDY, Eddy, et al.
Publicado em: (2009)

Wajib daftar perusahaan perseroan terbatas setelah berlaku Undang-undang Perseroan Terbatas di Kotamadya Kupang
por: , WEWO, Otlief Jannes Richard, et al.
Publicado em: (2001)

KEDUDUKAN HUKUM PIMPINAN KANTOR CABANG DALAM MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS DI DALAM PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
por: Rifardi Raihan Dafa, et al.
Publicado em: (2022-09-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
por: , Ririn Andayana, et al.
Publicado em: (2011)

PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
por: , Rosdiana, et al.
Publicado em: (2011)

Tinjauan yuridis carding menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
por: , HERWANNURI CH, Raden Rachmat, et al.
Publicado em: (2010)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
por: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Publicado em: (2004)

Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial
por: Sonia Candra Dewi, et al.
Publicado em: (2020-05-01)

Akibat hukum pencabutan izin usaha bank berdasarkan Undang-undang perbankan dan perseroan terbatas
por: , AFFANDI, Silvi Yosefa, et al.
Publicado em: (2006)

Tanggung jawab pribadi pengurus perseroan terbatas terhadap hutang pajak perseroan ditinjau dari Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang PT
por: , BAWADI, et al.
Publicado em: (2008)

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PADA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERSEROAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMER 40/2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (KAJIAN di PT. AINI)
por: , Purwanto Kitung, et al.
Publicado em: (2011)

Pelaksanaan Pasal 88 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu kewajiban Disclosure
por: , SARI, Wahyu, et al.
Publicado em: (2006)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT BANK DANAMON INDONESIA TBK DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
por: , Muhammad Wiman Wibisana, et al.
Publicado em: (2013)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
por: , Arrahmah Dhani, et al.
Publicado em: (2011)

Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
por: Faisal Matogu, et al.
Publicado em: (2023-12-01)

Perubahan status yayasan menjadi perseroan terbatas dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas :: Studi terhadap perubahan Yayasan RS. Selaguri menjadi PT. RS. Selaguri Citratama Medika Padang
por: , YULIANI, Narni Nanda, et al.
Publicado em: (2008)

Analisis yuridis mengenai kebijakan pemotongan pajak penghasilan terhadap uang pensiun berdasarkan pasal 21 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) dalam kaitannya dengan prinsip ability to pay
por: , SIANTURI, Robert, et al.
Publicado em: (2009)

Tinjauan yuridis tentang ketentuan corporate social responsibility menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kaitannya dengan penerapan prinsip good corporate governance :: Studi kasus PT. Pertamina

Registros relacionados

Registros relacionados