Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lampung Selatan

Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lampung Selatan

Bibliographic Details
Main Authors:	, MURTOPO, Elik, , Aminoto, S.H., M.Si
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
Subjects:	ETD

Similar Items

Penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan
by: , SIREGAR, Andri Sya'ban, et al.
Published: (2010)

Pengawasan peraturan daerah kabupaten-kota oleh Provinsi DIY dalam rangka mewujudkan otonomi daerah
by: , HAFIZURRAHMAN, et al.
Published: (2010)

Proses legislasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Morowali tahun 2008-2012
by: , IRHAM, et al.
Published: (2010)

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
by: , KEKE WULANITA D, et al.
Published: (2014)

Relevansi asas keterbukaan bagi pemegang saham publik
by: , BEKTI, H. Budi Untung Surya, et al.
Published: (2006)

Makna persetujuan bersama dalam pembentukan peraturan daerah
by: , DWIKURYANTO, Hery, et al.
Published: (2009)

KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
by: , Eugen Ehrlich Arie, et al.
Published: (2013)

Pelaksanaan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas legislasi di daerah
by: , MULYONO, Subachran Hardi, et al.
Published: (2009)

PANCASILA DAN SYARI'AT ISLAM SEBAGAI ASAS-ASAS PEMBENTUKAN QANUN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam )
by: , Delfi Suganda, et al.
Published: (2012)

Mekanisme harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , PRIBADI, Unan, et al.
Published: (2010)

Efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
by: , SETIAWANSYAH, et al.
Published: (2003)

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI (Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga)
by: , RETNO UTAMI, et al.
Published: (2013)

Tinjauan yuridis penggunaan asas diskresi terhadap akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah
by: , ANDRIANINGSIH, Wheny, et al.
Published: (2010)

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL, DAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Dalam Pembuatan KK dan KTP)
by: , Emiliana Laku Mali, SH, et al.
Published: (2011)

PENERAPAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
by: , Rahmat Muhajir Nugroho, SH, et al.
Published: (2012)

Tanggung jawab emiten dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam rangka perlindungan investor
by: , SITOMPUL, Anggie Malem MH, et al.
Published: (2010)

Tata cara pembentukan peraturan daerah yang berkarakteristik lokal di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah
by: , HANGGI, Asmir Julianto, et al.
Published: (2010)

Fahami peraturan asas pinjaman
by: Sabri, Mohamad Fazli
Published: (2019)

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik :: Studi kasus pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Restribusi Pelayanan Pasar
by: , IKHWAN, Muhammad, et al.
Published: (2009)

Pergeseran pemikiran dalam pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan di kabupaten Gunung Kidul
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

Formulasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
by: , SUSILO, Fierman, et al.
Published: (2008)

Proses pembuatan kebijakan pembentukan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
by: , MESRAWAN, et al.
Published: (2005)

Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap sertifikasi transportasi laut antar pulau di Kabupaten Kotabaru
by: , ARIADI, et al.
Published: (2010)

Keterbukaan informasi publik
by: , Suprawoto
Published: (2010)

Kontribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Selatan
by: , DHARMAFITRIA, Okke, et al.
Published: (2001)

Penegakan peraturan mengenai tindak pidana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta
by: , ANWAR, Saiful, et al.
Published: (2010)

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , ARBAIN, Asnawi, et al.
Published: (2006)

Tinjauan terhadap penerapan prinsip keterbukaan dalam Perjanjian Gadai (RAHN) pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman
by: , PUTRA, Ardhian Wien Triska, et al.
Published: (2006)

KETERBUKAAN INFORMASI MELALUI KARTU AKSES DALAM UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR DI PASAR MODAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL
by: , Erik Tanaya, SHI, et al.
Published: (2012)

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam penertiban penambangan emas tanpa izin di aliran sungai Samba
by: , SUSILOWATI, Eny, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 99/PMK/06/2006 tentang modul penerimaan negara dalam rangka tertib administrasi penerimaan negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Semarang II
by: , HARTOYO, Agung, et al.
Published: (2010)

Analisis konflik sosial dalam proses penerapan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Makian Malifut di Kabupaten Maluku Utara
by: , HUSAIN, Thamrin, et al.
Published: (2005)

Transmigrasi spontan di Kecamatan Palos Kabupaten Lampung Selatan
by: , YASNI, Siti Nur, et al.
Published: (1987)

Kajian pemahaman kepariwisataan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan
by: , HIDAYAT, et al.
Published: (2006)

Pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat kabupaten terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah :: Studi terhadap Inspektorat Kabupaten Sleman
by: , CHANDRA, Doni Restindia, et al.
Published: (2010)

Ilmu pengetahuan asas pembentukan masyarakat
by: UMP, .
Published: (2013)

Kajian kinerja peraturan daerah tentang pengelolaan sumberdaya air dalam menentukan kebijakan daerah di Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan
by: , SUBRATA, Wibawa Agung, et al.
Published: (2003)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
by: , Hendra, SH, et al.
Published: (2011)

Konflik pendudukan tanah areal perkebunan antara masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara VII di Kabupaten Lampung Selatan
by: , ABDURRAHMAN, Zaki, et al.
Published: (2003)

Kajian yuridis pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua
by: , FATARY, Marthen Max, et al.
Published: (2004)