Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lampung Selatan

Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lampung Selatan

Bibliografski detalji
Glavni autori:	, MURTOPO, Elik, , Aminoto, S.H., M.Si
Format:	Disertacija
Izdano:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
Teme:	ETD

Slični predmeti

Penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan
od: , SIREGAR, Andri Sya'ban, i dr.
Izdano: (2010)

Pengawasan peraturan daerah kabupaten-kota oleh Provinsi DIY dalam rangka mewujudkan otonomi daerah
od: , HAFIZURRAHMAN, i dr.
Izdano: (2010)

Proses legislasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Morowali tahun 2008-2012
od: , IRHAM, i dr.
Izdano: (2010)

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
od: , KEKE WULANITA D, i dr.
Izdano: (2014)

Makna persetujuan bersama dalam pembentukan peraturan daerah
od: , DWIKURYANTO, Hery, i dr.
Izdano: (2009)

Pelaksanaan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas legislasi di daerah
od: , MULYONO, Subachran Hardi, i dr.
Izdano: (2009)

KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
od: , Eugen Ehrlich Arie, i dr.
Izdano: (2013)

PANCASILA DAN SYARI'AT ISLAM SEBAGAI ASAS-ASAS PEMBENTUKAN QANUN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam )
od: , Delfi Suganda, i dr.
Izdano: (2012)

Relevansi asas keterbukaan bagi pemegang saham publik
od: , BEKTI, H. Budi Untung Surya, i dr.
Izdano: (2006)

Efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
od: , SETIAWANSYAH, i dr.
Izdano: (2003)

Mekanisme harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
od: , PRIBADI, Unan, i dr.
Izdano: (2010)

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI (Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga)
od: , RETNO UTAMI, i dr.
Izdano: (2013)

Tinjauan yuridis penggunaan asas diskresi terhadap akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah
od: , ANDRIANINGSIH, Wheny, i dr.
Izdano: (2010)

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL, DAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Dalam Pembuatan KK dan KTP)
od: , Emiliana Laku Mali, SH, i dr.
Izdano: (2011)

PENERAPAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
od: , Rahmat Muhajir Nugroho, SH, i dr.
Izdano: (2012)

Tata cara pembentukan peraturan daerah yang berkarakteristik lokal di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah
od: , HANGGI, Asmir Julianto, i dr.
Izdano: (2010)

Tanggung jawab emiten dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam rangka perlindungan investor
od: , SITOMPUL, Anggie Malem MH, i dr.
Izdano: (2010)

Fahami peraturan asas pinjaman
od: Sabri, Mohamad Fazli
Izdano: (2019)

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik :: Studi kasus pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Restribusi Pelayanan Pasar
od: , IKHWAN, Muhammad, i dr.
Izdano: (2009)

Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap sertifikasi transportasi laut antar pulau di Kabupaten Kotabaru
od: , ARIADI, i dr.
Izdano: (2010)

Pergeseran pemikiran dalam pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan di kabupaten Gunung Kidul
od: Perpustakaan UGM, i-lib
Izdano: (2004)

Formulasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
od: , SUSILO, Fierman, i dr.
Izdano: (2008)

Proses pembuatan kebijakan pembentukan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
od: , MESRAWAN, i dr.
Izdano: (2005)

Kontribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Selatan
od: , DHARMAFITRIA, Okke, i dr.
Izdano: (2001)

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam penertiban penambangan emas tanpa izin di aliran sungai Samba
od: , SUSILOWATI, Eny, i dr.
Izdano: (2010)

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
od: , ARBAIN, Asnawi, i dr.
Izdano: (2006)

Penegakan peraturan mengenai tindak pidana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta
od: , ANWAR, Saiful, i dr.
Izdano: (2010)

Keterbukaan informasi publik
od: , Suprawoto
Izdano: (2010)

Pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat kabupaten terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah :: Studi terhadap Inspektorat Kabupaten Sleman
od: , CHANDRA, Doni Restindia, i dr.
Izdano: (2010)

Pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 99/PMK/06/2006 tentang modul penerimaan negara dalam rangka tertib administrasi penerimaan negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Semarang II
od: , HARTOYO, Agung, i dr.
Izdano: (2010)

Tinjauan terhadap penerapan prinsip keterbukaan dalam Perjanjian Gadai (RAHN) pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman
od: , PUTRA, Ardhian Wien Triska, i dr.
Izdano: (2006)

KETERBUKAAN INFORMASI MELALUI KARTU AKSES DALAM UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR DI PASAR MODAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL
od: , Erik Tanaya, SHI, i dr.
Izdano: (2012)

Analisis konflik sosial dalam proses penerapan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Makian Malifut di Kabupaten Maluku Utara
od: , HUSAIN, Thamrin, i dr.
Izdano: (2005)

Transmigrasi spontan di Kecamatan Palos Kabupaten Lampung Selatan
od: , YASNI, Siti Nur, i dr.
Izdano: (1987)

Kajian pemahaman kepariwisataan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan
od: , HIDAYAT, i dr.
Izdano: (2006)

Fungsi dan peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam harmonisasi produk hukum daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
od: , YULIANDARI, Susanti, i dr.
Izdano: (2010)

Kajian kinerja peraturan daerah tentang pengelolaan sumberdaya air dalam menentukan kebijakan daerah di Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan
od: , SUBRATA, Wibawa Agung, i dr.
Izdano: (2003)

Ilmu pengetahuan asas pembentukan masyarakat
od: UMP, .
Izdano: (2013)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
od: , Hendra, SH, i dr.
Izdano: (2011)

Konflik pendudukan tanah areal perkebunan antara masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara VII di Kabupaten Lampung Selatan
od: , ABDURRAHMAN, Zaki, i dr.
Izdano: (2003)