Tinjauan hukum terhadap holding badan usaha milik negara (BUMN) pupuk

Tinjauan hukum terhadap holding badan usaha milik negara (BUMN) pupuk

Bibliographic Details
Main Authors:	, POERNOMO, Harry, , Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
Subjects:	ETD

Similar Items

Pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi
by: , BASUNING, Efran, et al.
Published: (2007)

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM MEMPAILITKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
by: , hendry septiawan, et al.
Published: (2014)

Telaah yuridis transaksi medium term note (MTN) pada badan usaha milik negara (BUMN) menurut perusahaan Indonesia
by: , QOHAR, Slamet Abd, et al.
Published: (2008)

PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA
by: Ita Pingkan Rorong
Published: (2012-05-01)

PENGARUH PRIVATISASI DALAM KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
by: Karisma Karisma, et al.
Published: (2021-12-01)

KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARAYANGDIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
by: Henny Juliany
Published: (2015-07-01)

Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :: Suatu tinjauan dari perpektif sistem perekonomian nasional berdasarkan UUD 1945
by: , GUNADI, Agus, et al.
Published: (2009)

Perjanjian pinjam meminjam antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan sindikasi bank luar negeri :: Studi kasus pada PT. (Persero) Aneka Tambang Tbk
by: , YUSTISI, Indry, et al.
Published: (2004)

Analisis pengaruh privatisasi terhadap kinerja badan usaha milik negara (BUMN)
by: , SETYADI, Aris, et al.
Published: (2008)

NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) : KAJIAN SISTEMATIS
by: Erika Puspita Sari, et al.
Published: (2021-07-01)

Penyelesaian hukum bagi pekerja yang melakukan pemogokan di perusahaan badan usaha milik negara :: Studi kasus PT. Dirgantara Indonesia
by: , MADYO, Nurcahyo Jungkung, et al.
Published: (2010)

Penyelesaian hukum bagi pekerja yang melakukan pemogokan di perusahaan Badan usaha Milik Negara :: Studi kasus PT Dirgantara Indonesia
by: , MADYO, Nurcahyo Jungkung, et al.
Published: (2010)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-117/M-MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTEK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS: PERUM BULOG)
by: , Raditya Wulandari, et al.
Published: (2011)

Analisis risiko Badan Usaha Hak Milik Negara (BUMN) dengan menggunakan Balanced Scorecard
by: , RAMLY, Adi Fajar, et al.
Published: (2006)

EFEKTIVITAS BALANCED SCORECARD DALAM MANINGKATKAN KINERJA MANAJERIAL BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
by: R. Weddie Andriyanto, et al.
Published: (2016-02-01)

Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk
by: Rizal Choirul Romadhan
Published: (2021-02-01)

Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan :: Analisis aliansi politik pada BUMN 1988-1996
by: , MUSTOFA, Amirul, et al.
Published: (1997)

INSTITUTIONAL OWNERSHIP AND TAX AVOIDANCE: COMPARATIVE STUDY IN BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) AND PRIVATE COMPANIES
by: Ellyzabeth Putri Vizandra, et al.
Published: (2021-11-01)

STATUS KEPEMILIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO SETELAH DIKUASAI OLEH PIHAK SWASTA
by: I Made Asu Dana Yoga Arta
Published: (2017-08-01)

Tinjauan hapus buku dan hapus tagih atas piutang negara pada Bank BUMN
by: , PURWADI, et al.
Published: (2006)

Kajian hukum tentang restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah :: Studi kasus PT. nhutani I
by: , SURIANSYAH, Agus, et al.
Published: (2004)

Perbandingan kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta di Bursa Efek Jakarta
by: , ISCHAK F., M. Arief, et al.
Published: (2002)

Penggabungan PT. Perkebunan Nusantara X, XI dan XII sebagai strategi peningkatan efisiensi dan produktivitas Badan Usaha Milik Negara
by: , ARISANTI, Irine Wid, et al.
Published: (2003)

Hak monopoli penyelenggaraan jasa perkeretaapian oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai baadn usaha milik negara (BUMN) dikaitkan dengan perlindungan terhadap pengguna jasa kereta api
by: , AZNAL, et al.
Published: (2010)

Implementasi penentuan nilai subsidi pupuk Urea pada Badan Usaha Milik Negara produsen pupuk tahun anggaran 2004
by: , NUSRIADI, Laode, et al.
Published: (2005)

Pengaruh penerapan informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero di Jawa Timur
by: , SARWANI, et al.
Published: (1993)

KRITERIA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIBERIKAN HAK MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
by: Rory Jeff Akyuwen
Published: (2016-12-01)

Imbas strategi kompetitif dan kematangan teknologi informasi sebagai respon strategik badan usaha milik negara (BUMN)terhadap globalisasi
by: , ASLAM, Chibanu, et al.
Published: (2003)

Imbas Strategi Kompetitif Dan Kematangan Teknologi Informasi Sebagai Respon Strategik Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Terhadap Globalisasi
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

Kajian yuridis konversi utang badan usaha milik negara yang bersumber dari perjanjian penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement-SLA) dan perjanjian pinjaman rekening dana investasi (IRDI) menjadi penyertaan modal negara
by: , RAMDANI, Dani, et al.
Published: (2009)

Pengembangan pola perencanaan pengusahaan badan usaha milik negara
by: , Al Haryono Jusup
Published: (1985)

Mutu satuan pengawasan interen badan usaha milik negara
by: , DARWIS, Murdjani, et al.
Published: (1989)

Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Korporasi
by: Muhammad Insa Ansari
Published: (2017-12-01)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DI KABUPATEN BANYUMAS
by: Rizky Priambodo
Published: (2019-03-01)

Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa
by: Putri Nugrahaningsih, et al.
Published: (2023-03-01)

Tinjauan hukum pada kredit usaha kecil dan menengah yang bermitra dengan PT. Pupuk Kaltim melalui Bank Pembangunan Daerah Samarinda dihubungkan dengan masalah riba dan Syariah Islam
by: , MURSIDI, et al.
Published: (2005)

Tinjauan hukum terhadap opini badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan pemerintah
by: , DWIYANTO H, Isidorus, et al.
Published: (2010)

Tinjauan hukum kontrak renovasi pasar dan dampaknya terhadap kegiatan usaha pedagang di Samarinda
by: , USRIANSYAH, et al.
Published: (2002)

Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
by: Josefhin Mareta
Published: (2018-03-01)

Ownership Structures Badan Usaha Milik Negara : Internet Financial Reporting
by: Shinta Ningtiyas Nazar, et al.
Published: (2019-11-01)