Proses pembangunan di daerah Kabupaten Pamekasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Proses pembangunan di daerah Kabupaten Pamekasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bibliographic Details
Main Authors:	, GUNAWAN, Adi, , Prof. Dr.Muchsan, S.H
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
Subjects:	ETD

Similar Items

Pemeliharaan benda sitaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
by: , PRIYANTO, Budi, et al.
Published: (2010)

HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DI KABUPATEN BANTUL
by: , S. Dhandy Dhermawan. Aks., et al.
Published: (2013)

Hirarki baru peraturan perundang-undangan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

Penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan
by: , SIREGAR, Andri Sya'ban, et al.
Published: (2010)

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2010)

Hak uji materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang oleh Mahkamah Agung
by: , WIDIASTUTI, Francisca, et al.
Published: (2006)

Pemberian izin pengusahaan pariwisata alam di Taman Nasional Ujung Kulon dalam upaya menjamin kepastian kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan
by: , UNTARI, Dewi, et al.
Published: (2008)

Tinjauan yuridis atas peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum
by: , BUDIARSO, Wahyu, et al.
Published: (2010)

KEDUDUKAN DAN PENGUJIAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
by: , Frangky Zachawerus, et al.
Published: (2014)

Perlindungan hukum bagi pasien tidak mampu di lihat dari peraturan perundang-undangan
by: , PUTRANTO, Adri Dwi, et al.
Published: (2010)

Tinjauan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaanya pada pengobatan tradisional di Kota Yogyakarta
by: , SUNARTO, et al.
Published: (2009)

Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia
by: , PRAWIROHAMIDJOJO, R. Soetojo, et al.
Published: (1986)

PERUNDANG-UNDANGAN & PERATURAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1990)

Tinjauan Yuridis Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE â�� 3/PJ/2011 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasukan Film Impor Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
by: , Juhartini, SH, et al.
Published: (2012)

Kesenjangan perlindungan pekerja wanita menurut konvensi perserikatan bangsa-bangsa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

Tinjauan atas pelaksanaan kewajiban pembukuan bagi wajib pajak Badan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan :: Studi kasus di KPP Jakarta Kebon Jeruk
by: , FAISAL, Emil, et al.
Published: (2007)

KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERPEKTIF HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2010)

Tinjuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemeriksaan pajak dalam sistem self assessment menurut asas-asas perpajakan
by: , PRABOWO, Hari Eko, et al.
Published: (2009)

Status hukum direktur perseroan terbatas dalam perundang-undangan dan praktek
by: ADWANI, Nafis
Published: (2010)

KETERBUKAAN INFORMASI MELALUI KARTU AKSES DALAM UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR DI PASAR MODAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL
by: , Erik Tanaya, SHI, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Traksaksi Elektronik :: Studi terhadap konsisten peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik dan hambatan penerapannya
by: , KARA, Muhamamd Yasin, et al.
Published: (2010)

Kajian ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai salah satu penyebab opini disclaimer badan pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP)
by: , SAFIRA, Meutia, et al.
Published: (2010)

Dampak Implementasi Asas Perlakuan Yang Sama Kepada Semua Penanam Modal Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penanaman Modal Pada Sektor Pertambangan Minyak Di Kabupaten Blora Jawa Tengah
by: , Ucok Rolando Parulian Tamba, SH, et al.
Published: (2012)

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan keontetikan akta yang dibuatnya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia
by: , HERWIBOWO, Galih, et al.
Published: (2007)

PENJABARAN ASAS-ASAS PEMBAHARUAN AGRARIA BERDASARKAN TAP MPR NO IX/MPR/2001 DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERTANAHAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2010)

Kedudukan instruksi Kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 dalam perundang-undangan Indonesia dan pelaksanaannya di Kabupaten Bantul
by: , YUDARIANTO, Satrio, et al.
Published: (2007)

Aspek hukum batas maksimum pemberian kredit sebagai upaya penanggulangan risiko kredit menurut perundang-undangan di bidang perbankan
by: , ROSSAFLINA, Milia, et al.
Published: (2009)

Proses pelaksanaan peraturan daerah pajak dan retribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul
by: , SETIAWATI, Anastasia Diah, et al.
Published: (2006)

EVALUASI PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TEKNIS CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB) PADA APOTEK DI KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH
by: , DITHA PARAMITA, et al.
Published: (2014)

Proses pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ende
by: , KOPONG, Kristoforus, et al.
Published: (2009)

Proses legislasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Morowali tahun 2008-2012
by: , IRHAM, et al.
Published: (2010)

Proses pelaksanaan peraturan daerah Kota Kupang tentang anggaran pendapatan dan belanja (TA 2006-TA 2008)
by: , LOBO, Ferdinandus Ngau, et al.
Published: (2010)

Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Kapuas
by: , PERWITAJATI, Arnes Satyari, et al.
Published: (2010)

Studi tentang realisasi pancasila dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan perundang-undangan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 1978
by: Soejadi, R.
Published: (1981)

Keabsahan penandatanganan New York Agreements 5 Mei 1999 oleh Pemerintah Indonesia kaitannya dengan Konvensi Wina 1969 dan sistem Perundang-undangan di Indonesia
by: , SUSANTI, Rahtami, et al.
Published: (2004)

PROSES PERUMUSAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIY
by: , SIDIQ CAHYA NUGRAHA, et al.
Published: (2014)

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik :: Studi kasus pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Restribusi Pelayanan Pasar
by: , IKHWAN, Muhammad, et al.
Published: (2009)

Kesalahan-kesalahan yang lazim berlaku dalam masjid
by: Bali, Wahid 'Abd al-Salam
Published: (2010)

Hukum Yang Berlaku Untuk Pengangkatan Anak Internasional
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Menegakan Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Perizinan di Kabupaten Halmahera Tengah
by: , SUDIRMAN, Bahri, et al.
Published: (2009)