Analisis yuridis larangan pengalihan obyek warisan dalam suatu akta perdamaian (akta van dading) :: Studi kasus Perkara Nomor 206/Pdt.G/2008/PN.MKS

Bibliographic Details
Main Authors:	, RASTAWATY, Evita Chadija, , Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie S.H., C.N
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
Subjects:	ETD

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG BERSETIFIKAT ( Studi Kasus Perdata: No.217/Pdt.G/1998/PN.Uj.Pdg. dan No.167/Pdt.G/2003/PN.Mks.)
by: , Tri Buana Dewi, SH, et al.
Published: (2012)

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2871K/PDT/2017 DALAM KASUS PENGINGKARAN AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN NO.04/PDT.G/2000/PN.PROB
by: Risma Puspita Ningrum, et al.
Published: (2021-03-01)

Analisis perjanjian pengalihan boedel waris dalam akta pemisahan dan pembagian menurut hukum perdata
by: , USMAN, Sitti Salmah, et al.
Published: (2010)

KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DAN PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN PENGADILAN
by: Yanuar Rozi Firmansyah
Published: (2017-12-01)

Akta (LARANGAN) Kumpulanwang Kutu 1971.

Akta (Larangan) Kumpulanwang Kutu, 1971
by: 482513 Malaysia
Published: (1971)

KAJIAN PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DISERTAI AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN TANAH OBYEK PERJANJIAN (Studi Kasus Perkara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 309/Pdt.G/2006/PN.Dps)
by: , KOMANG PRAYOGA KUSUMA DIHARTA, et al.
Published: (2011)

TINJAUAN TERHADAP AKTA OTENTIK NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PUTUSAN REG. NOMOR 53/PDT.G/2008/PN BANTUL
by: , Ari Noprianto, S.H., et al.
Published: (2012)

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap akta yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan :: Studi kasus Perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2005/PN.Btl
by: , PRASETYOWATI, et al.
Published: (2009)

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM GUGATAN ATAS AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH PPAT (Studi Kasus Perkara No.66/Pdt.G/2007/PN.Sleman jo No.44/Pdt.G/2008/PT.Yogyakarta)
by: , Maria Angelina Anom Herningtyas Cahyowati, et al.
Published: (2013)

GUGATAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Nomer 18/Pdt.G/2004/PN.YK)
by: , Martha, et al.
Published: (2014)

Analisis putusan No.42/PDT.G/2005/PN-YK tentang akta PPAT yang cacat hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
by: , TASRIF, et al.
Published: (2010)

PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG TIDAK MEMILIKI AKTA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN NO. REG. 81/Pdt.G/2018.PN.Pdg
by: Dora Tiara, et al.
Published: (2020-04-01)

ANALISIS KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PEDOMAN PENGISIAN AKTA JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Kds)
by: , SHINTA NIKE AYUDIA, et al.
Published: (2013)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PENERIMA PROTOKOL (Studi Kasus Putusan Nomor 83/Pdt.G/2011/PN.SKA)
by: , GHUSNIE ARINI A, et al.
Published: (2014)

Pembatalan akta jual beli tanah di Pengadilan Negeri Surakarta :: Studi kasus Putusan Perkara Nomer : 20/Pdt.G/2003/PN.Ska
by: , FATIKHA, Maulina, et al.
Published: (2009)

Analisis Mengenai Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Tidak Berdasarkan Kehendak Pihak Didalamnya (Studi Putusan No.621/Pdt.G/2019/PN.Sgr)
by: Arnaz Adiguna Kuntadi, et al.
Published: (2023-12-01)

Tinjauan Pembatalan Akta Hibah Tanah yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Luar Wilayah Kewenangannya :: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.11/Pdt.G/2002/PN.Kalianda
by: , KURNIASIH, Desy, et al.
Published: (2007)

Analisis yuridis terhadap akta notaris yang dibatalkan melalui putusan pengadilan :: Studi kasus terhadap putusan pengadilan No. 75/Pdt.G/2006/PN.MDN
by: , HARAHAP, Muhammad Rizky Akbar, et al.
Published: (2010)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DITOLAK MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 09/PDT.G/2009/PN.SLMN
by: , DESI RATNANINGRUM, et al.
Published: (2013)

TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN PARA PIHAK DI HADAPAN NOTARIS
by: RAZIKIN, ABDUL KHAIR
Published: (2012)

TINJAUAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
by: , AHMAD ANTA SETIAWAN, et al.
Published: (2013)

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH â��PURAâ��PURAâ�� (SCHIJN HANDELING) : Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 08/PDT.G./2009.PN.BTL
by: , Hersa Krisna Muslim, et al.
Published: (2012)

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS/PPAT SEBAGAI ALAT BUKTIDALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2001/PN.Klt)
by: , SULASTRI, et al.
Published: (2012)

Pembatalan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) jual beli hak atas tanah sebagai alat bukti peralihan hak oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta :: Studi kasus perkara perdata No. 87/Pdt.G/2004/PN.YK
by: , ARISTIANI, Yuni, et al.
Published: (2009)

RELEVANSI DAN KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG EKONOMI
by: Rilda Murniati
Published: (2016-04-01)

KEKUATAN PERJANJIAN PERDAMAIAN BAWAH TANGAN TERHADAP PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor: 97/PDT/2005/PT.PDG)
by: , MUHAMMAD ADIPERWIRA MUSLIM, et al.
Published: (2012)

Tinjauan terhadap Perceraian pada Pengadilan Agama di Temanggung :: Studi Kasus Putusan PA No. 779/Pdt.G/1999/PA.TMG No. 371/Pdt.G/2001/PA.TMG dan No. 620/Pdt.G/PA.TMG
by: , PRIMIANA, Ajeng, et al.
Published: (2007)

Perlindungan hukum notaris dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya manakala ada sengketa di Pengadilan Negeri :: Studi Putusan No. 72/PDT.G/2006/PN.PTK
by: , KURNIAWAN, Ratno, et al.
Published: (2009)

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah atas tanah yang disewa :: Studi kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 59/Pdt.G/1995/PN.YK
by: , ANGGRAINI, Paramita, et al.
Published: (2004)

Upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata diPengadilan Negeri Samarinda :: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.25/Pdt.G/2004/PN. Smda
by: , SUMINO, et al.
Published: (2005)

Tinjauan tentang pembatalan akta perubahan anggaran dasar yayasan :: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 12/Pdt.G/2001/PN.YK, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 30/PDT/2002/PTY dan Putusan Mahkamah Agung No. 318 K/Pdt/2003)
by: , ANDRIYANA, Gina Indri, et al.
Published: (2008)

TANGGUNG JAWAB PPAT TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/PDT.G/1997/PN.BJM) TANGGAL 28 MARET 1997
by: , Miming Yuliati, et al.
Published: (2013)

Eksekusi Grosse akta pengakuan hutang sebagai upaya melindungi kepentingan PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar Bali :: Studi kasus Putusan No.62/Pdt.G/2001/PN.Dps
by: , SULASIH, Komang Nunuk, et al.
Published: (2004)

Pertanggungjawaban PPAT dalam gugatan perdata atas akta yang dibuatnya :: Analisis perkara perdata nomor: 09/Pdt.G/2000/PN.Wt di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo
by: , WIJAYANTI, Indri, et al.
Published: (2006)

Penyelesaian sengketa waris berdasarkan putusan perdamaian di Pengadilan Agama Pekanbaru :: Studi kasus Pustusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 376/PDT.G/2000/PA.PBR
by: , YOSE, Eka Eliyan, et al.
Published: (2008)

URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PERJANJIAN PENGALIHAN LISENSI RAHASIA DAGANG SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK
by: Herdy Ryzkyta Ferdiana, et al.
Published: (2021-04-01)

PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA HIBAH KARENA ADANYA CACAT HUKUM (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 111/Pdt.G/2001/PN.Ska., Putusan PengadilanTinggi Semarang No. 370/Pdt/2003/PT.Smg., dan Putusan Mahkamah Agung No. 2590 K/Pdt/2004)
by: , IKA DYAH WIJAYANTI, et al.
Published: (2014)

Tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli hak atas tanah yang menimbulkan sengketa di pengadilan :: Studi kasus Putusan Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2007/PN.Btl
by: , SUYIKATI, et al.
Published: (2009)

KAJIAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg)
by: Teddy Hartanto
Published: (2018-10-01)

Analisis yuridis larangan pengalihan obyek warisan dalam suatu akta perdamaian (akta van dading) :: Studi kasus Perkara Nomor 206/Pdt.G/2008/PN.MKS

Similar Items

Similar Items