Dampak desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP) pada penerimaan daerah (PD) studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) :: Simulasi data APBD, PBBPP tahun 2002 sampai dengan 2008

Dampak desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP) pada penerimaan daerah (PD) studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) :: Simulasi data APBD, PBBPP tahun 2002 sampai dengan 2008

Bibliographic Details
Main Authors:	, YAMIN, Much, , Dr. Akhmad Makhfatih, MA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
Subjects:	ETD

Similar Items

Proyeksi potensi retribusi Daerah DKI Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
by: , ZAINAL, et al.
Published: (1997)

Dampak undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pajak di DKI Jakarta
by: , IRWANSYAH, et al.
Published: (1997)

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah dan implikasinya
by: , FAHRUDIN, et al.
Published: (2000)

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Grobogan
by: , MARIMAN, et al.
Published: (2000)

Implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah (Studi kasus mengenai implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka otonomi daerah di Kota Surakarta)
by: , SETYOWATI, Kristina, et al.
Published: (2000)

PROSPEK PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SORONG
by: , Lazarus Osok, S.E., et al.
Published: (2011)

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Magelang
by: , UTOMO, Wibowo Setyo, et al.
Published: (2000)

Desentralisasi pajak properti dalam implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009: pelaksanaan transisi, tantangan dan harapan
by: , Budi Harjanto
Published: (2010)

PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU
by: , RUTH ROSIANA, et al.
Published: (2011)

Perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Nunukan
by: , LIANTHONI, et al.
Published: (2004)

IMPLEMENTASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH DAN BANGUNAN PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
by: SUKMANA, R ANDI
Published: (2015)

Estimasi potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka
by: , ALAMSYAH, et al.
Published: (2005)

Strategi peningkatan pendapatan asli daerah pasca reformasi pajak dan retribusi daerah
by: , LABELO, Syahrial, et al.
Published: (1999)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka otonomi daerah di Kota Bengkulu
by: , KORI, Elyandes, et al.
Published: (2001)

Potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , WAIRATA / K., F.E. Tiesye, et al.
Published: (2001)

Identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bengkalis
by: , MAKMUR, Surya, et al.
Published: (2005)

Identifikasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta potensinya di kota Dumai
by: , HARIYANDI, et al.
Published: (2002)

Manajemen Strategi Dipenda Dalam Peningkatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Denpasar
by: , PARTAMA, I Gusti Agung Ngurah, et al.
Published: (2002)

Strategi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah :: Suatu studi kasus di Kabupaten Purworejo
by: , SOEMARDI, et al.
Published: (2000)

Implementasi kebijakan Undang-undang No.18 Tahun 1997 dari sektor pajak daerah di Propinsi Sumatera Barat :: Study kasus pemungutan PKB dan BBN-KB
by: , REFDIAMOND, et al.
Published: (2001)

Peranan pajak penghasilan perorangan (Undang-undang nomor 7 tahun 1983) dalam pemerataan distribusi pendapatan diantara wajib pajak
by: , SUYOKO, et al.
Published: (1987)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 90 AYAT (1) HURUF d DAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT OLEH NOTARIS DAN PPAT
by: , Ayu Hapsari Mufti, et al.
Published: (2013)

Tanggung jawab pribadi pengurus perseroan terbatas terhadap hutang pajak perseroan ditinjau dari Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang PT
by: , BAWADI, et al.
Published: (2008)

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa
by: , TAUFIKURAHMAN, et al.
Published: (2007)

Strategi peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
by: , FATONAH, Siti, et al.
Published: (2002)

Analisis potensi jenis pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan otonomisasi Daerah Tingkat II Sorong
by: , WAROY, Nicolas, et al.
Published: (1997)

Pengembangan sektor unggulan dalam rangka peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Pasuruan
by: , PRASETYA, Yudie Andi, et al.
Published: (2001)

Uji efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah pada pemerintah Kabupaten Tulungagung
by: , PRIBADI, Fancholiq Joko, et al.
Published: (2002)

Prakiraan penerimaan daerah dan desentralisasi fiskal Kabupaten Aceh Utara menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 :: Khusus penerimaan PAD, BHP
by: , AZHARI, et al.
Published: (2001)

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
by: , WIRANTO, Singgih, et al.
Published: (2004)

Identifikasi potensi jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sintang
by: , YUSI, et al.
Published: (2001)

Evaluasi proses pelaksanaan kebijakan pajak dan retribusi daerah bidang peternakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , SYAYIDI, Madfuri, et al.
Published: (2002)

Proses pelaksanaan peraturan daerah pajak dan retribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul
by: , SETIAWATI, Anastasia Diah, et al.
Published: (2006)

Upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara
by: , NURHALIS, et al.
Published: (2006)

ANALISIS TAX GAP ANTARA REALISASI PENERIMAAN PAJAK DENGAN POTENSI PAJAK DARI BELANJA APBD: STUDI KASUS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
by: , Ambar Arum Ari Mulyo, et al.
Published: (2012)

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sehubungan dengan adanya sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta
by: , ADI, Meilan Utomo, et al.
Published: (2008)

Implementasi undang-undang 28 tahun 2009 bagi daerah baru: antara harapan dan permasalahan
by: , H. Ruslie Habibie
Published: (2010)

Perbedaan persepsi tentang pengurus perseroan menurut Undang-undang perseroan terbatas dan Undang-undang pajak
by: , HENDARTO, et al.
Published: (2004)

Manajemen pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Barat :: Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Raba Bima
by: , HUSNI, Muhd, et al.
Published: (2005)