Analisis hukum terhadap upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi tanah-tanah terlantar :: Studi kasus di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Analisis hukum terhadap upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi tanah-tanah terlantar :: Studi kasus di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Bibliographic Details
Main Authors:	, NURMAN A.S., Muhammad, , Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
Subjects:	ETD

Similar Items

MODEL PENATAAN YURIDIS TANAH TERLANTAR (STUDI KASUS TANAH-TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN MALANG)
by: Diah Aju Wisnuwardhani
Published: (2013-06-01)

TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR DAN PENERTIBANNYA
by: Dayat Limbong
Published: (2017-08-01)

TANAH TERLANTAR, MENYALAHI FUNGSI SOSIAL TANAH
by: Yuwono Yuwono
Published: (2009-06-01)

KOMPOSISI MAKROFAUNA TANAH PADA BEBERAPA LAHAN PERTANIAN DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG
by: Hasyimuddin Hasyimuddin, et al.
Published: (2020-07-01)

Peranan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam penertiban tanah terlantar hak guna usaha
by: , PUTRA, Hendi Sastra, et al.
Published: (2010)

Optimalisasi Limbah Ternak sebagai Pupuk Organik di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan
by: Nurhapsa Nurhapsa, et al.
Published: (2021-05-01)

Emotional Maturity of Teenagers Who Have Mothers as Single Parents in SMA Negeri 1 Maiwa Enrekang
by: Faradiba Faradiba, et al.
Published: (2016-08-01)

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Tanah Objek Hak Tanggungan yang Dinyatakan Terlantar Oleh Pemerintah
by: KHALISA, YULIA
Published: (2015)

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan kaitannya dengan pendapatan pemerintah daerah :: Studi kasus Kota Padang
by: , ARIANTO, Dian, et al.
Published: (2008)

Politik Hukum Pancasila dalam Menanggulangi Gerakan Radikalisme di Indonesia
by: , IMAM MUHLIS, et al.
Published: (2014)

Pengadaan tanah untuk pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau
by: , PUTRA, Hendrizal, et al.
Published: (2007)

Sengketa tanah adat keluarga Saubaki dengan Pemerintah Daerah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur
by: , IZAAC, Elia Asaria, et al.
Published: (2008)

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR AGRIBISNIS DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG
by: Muhammad Syukur, et al.
Published: (2012-04-01)

POTENSI DAN PERMASALAHAN PULAU SANGIANG SEBAGAI OBJEK TANAH TERLANTAR
by: Dian Aries Mujiburohman
Published: (2015-11-01)

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN KARAWANG
by: Wulansari, S.H., M.H
Published: (2017-05-01)

UPAYA KANTOR PERTANAHAN DALAM MENANGGULANGI SERTIPIKAT GANDA DI KABUPATEN KUBU RAYA PONTIANAK
by: , Henny, S.H.,, et al.
Published: (2014)

Aplikasi Citra Satelit Penginderaan Jauh untuk Percepatan Identifikasi Tanah Terlantar
by: Westi Utami, et al.
Published: (2018-08-01)

KONSEP PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA
by: Saripudin Saripudin
Published: (2015-02-01)

Perbandingan konsep jual beli tanah antara hukum positif dan Hukum Islam
by: , BASUKI, Udiyo, et al.
Published: (2006)

Eksistensi tanah ulayah kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , YUFDIANO, Anneka Demitri, et al.
Published: (2008)

Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya)
by: donny ferdiansyah sanjaya
Published: (2019-05-01)

Analisis manajemen aset (tanah dan bangunan) Pemerintah Daerah :: Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Nias
by: , ZEBUA, Bazatulo, et al.
Published: (2009)

Aspek hukum upaya pemerintah daerah dalam mengatur pemilikan hak atas tanah bagi investor asing pada era otonomi daerah di Kabupaten Jembrana-Bali
by: , ROSITA, Ida, et al.
Published: (2009)

Upaya serifikasi hak atas tanah adat suku Dayak Benuaq menjadi tanah hak milik perorangan di Kabupaten Kutai Barat
by: , ERIKA, et al.
Published: (2009)

Manajemen aset (Tanah dan bangunan) Pemerintah Daerah :: Studi kasus di Kabupaten Pontianak
by: , AGUSTINA, Maria, et al.
Published: (2005)

KASUS TUKAR BANGUN TANAH YANG DIKUASAI INSTANSI PEMERINTAH DENGAN INVESTOR (SUATU KAJIAN HUKUM)
by: , Wahyu Wldodo
Published: (2003)

Pelaksanaan program kredit pensertifikatan tanah dalam rangka pemberdayaan masyarakat/petani untuk mendukung ekonomi kerakyatan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Merangin
by: , SHOLIHIN, et al.
Published: (2008)

Pendaftaran tanah sebagai upaya dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
by: , CAHYOWATI, Sri Wahyu Endah, et al.
Published: (1989)

Status kepemilikan dan praktek jual beli tanah Domein Keraton Surakarta (DKS) :: Studi kasus Tanah Baluwarti Surakarta
by: , KRISTIANI, Natalia Ambar, et al.
Published: (2008)

Peralihan atas tanah adat melalui hibah dalam sistem matrilineal Minangkabau dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , PERDANA, Ivan, et al.
Published: (2008)

Kajian hukum terhadap jual beli tanah pusako tinggi :: Studi kasus di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang
by: , ROSDIANTI, Alita, et al.
Published: (2009)

Perbedaan luas tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali di Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman
by: , CAHYADI, Lazarus Trias, et al.
Published: (2008)

Kepastian hukum surat kuasa menjual dalam peralihan hak atas tanah
by: , THAPPY, Arifin, et al.
Published: (2009)

Kedudukan tanah adat dati dan permasalahannya dalam hukum agraria nasional
by: , SAIMIMA, Max, et al.
Published: (2009)

Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian Hukum
by: Dian Agustina Wulandari
Published: (2015-09-01)

Aplikasi Peta Jenis Tanah dalam Mengidentifikasi Lahan Berpotensi untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang
by: Hasriyanti Hasriyanti, et al.
Published: (2016-01-01)

Peran Pemerintah Desa Dalam Pendaftaran Tanah: Sebuah Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Atas Tanah
by: Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, et al.
Published: (2023-12-01)

Tinjauan hukum terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam penataan bidang pertanahan
by: , DIRMAN, Erfian Nur, et al.
Published: (2010)

Jaminan kepastian hukum terhadap status tanah sultan ground di Propinsi DIY
by: , MOECHTAR, Mantiko Sumanda, et al.
Published: (2008)

Pemodelan nilai tanah untuk pembentukan zona nilai tanah :: Studi kasus Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo
by: , SURYANTARA, I Gede, et al.
Published: (2005)