Kajian yuridis implikasi perubahan status pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah terhadap kewenangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Kajian yuridis implikasi perubahan status pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah terhadap kewenangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Bibliographic Details
Main Authors:	, HANDOYO, MC. Wuri, , Andi Sandi ATT, S.H., LL.M
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
Subjects:	ETD

Similar Items

Tinjauan yuridis atas kewenangan penelaahan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) di kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , SETYAWAN, Rochmad Arif Tri, et al.
Published: (2010)

Tinjauan yuridis mengenai kedudukan dan peranan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam sistem peneglolaan keuangan negaar
by: , HARYANTO, Jemi Dodik, et al.
Published: (2010)

Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Muna
by: , NSUMULI, La Ode, et al.
Published: (2003)

Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Boalemo 2005
by: , SURATINOYO, Rahmat, et al.
Published: (2008)

Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Indramayu tahun 2001
by: , SYAFRUDIN, Iding, et al.
Published: (2002)

Potensi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sebagai sumber penerimaan di Kabupaten Bengkulu Selatan
by: , ERSAN, Joni, et al.
Published: (2001)

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Sikka
by: , PARERA, Adrianus Firminus, et al.
Published: (2007)

IMPLEMENTASI PROSES PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SERTA EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSINYA SEBAGAI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANTUL
by: , ROCHIM WAJIANTI, et al.
Published: (2014)

Perhitungan potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, 2004
by: , SUDARMAN, et al.
Published: (2004)

Tinjauan yuridis kewenangan badan pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara
by: , JATNIKA, Dicky, et al.
Published: (2010)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Gianyar periode 1983-2000
by: , JAGO, Nengah, et al.
Published: (2002)

POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
by: , Irwansyah D.A. Taha, S.H., et al.
Published: (2012)

FAKTOR â�� FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN: STUDI PADA KABUPATEN MERANGIN, 2010-2012
by: , Lydia Gusmalita, et al.
Published: (2013)

Dampak pemisahan kotamadya Kupang dari Kabupaten Kupang terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kupang
by: , EDO, Yulius Edward Ratu, et al.
Published: (2001)

Potensi obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan sektor perkotaan tingkat Kecamatan di Kabupaten Batang tahun 1995-1999
by: , ISNANTO, Mukh, et al.
Published: (2001)

Potensi dan prospek penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Selatan 1996/1997-2000
by: , ININDRIA, et al.
Published: (2001)

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENERAPAN PRINSIP UNIDROIT DI DALAM KONTRAK EPCI TERHADAP PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI (COST RECOVERY) DAN KETENTUAN PAJAK PENGHASILAND I EIOANE USAHAH ULU MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
by: , LUHUR HANDOYO, et al.
Published: (2013)

Potensi pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu
by: , ALEXANDER, Yoseph, et al.
Published: (1996)

Tinjauan yuridis perubahan kekuasaan Dewan PerwakilanRakyat dan Presiden dalam pembentukan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945
by: , HIDAYAT, Zamroni Ahmad, et al.
Published: (2010)

POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG, TAHUN 2010
by: , Alam Purnomo Aji, et al.
Published: (2012)

Tinjauan yuridis lembaga keebratan pajak dalam sistem hukum Indonesia
by: , JAYA, Mohamad Rizal Bayangkara, et al.
Published: (2010)

Pemanfaatan data Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan untuk pemantauan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
by: , SUBHAN, M, et al.
Published: (2003)

Peningkatan kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan di Kabupaten Sorong
by: , SISWADI, Bambang, et al.
Published: (2000)

Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di wilayah eks Karesidenan Surakarta
by: , SARNOWO, Henry, et al.
Published: (2003)

Proyeksi potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perkotaan di Kota Gorontalo, 2008-2013
by: , MISILU, Iskandar, et al.
Published: (2009)

Analisis efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan di Kabupaten Sleman
by: , ROKHMAD, et al.
Published: (2007)

Tinjauan yuridis pemrosesan surat perintah membayar kelebihan pajak pada kantor pelayanan perbendaharaan negara dan implikasinya terhadap pengawasan pencairan dana APBN
by: , UTAMI, Bekti, et al.
Published: (2010)

Realisasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Yogyakarta
by: , SUGIHARTO, Bambang, et al.
Published: (2008)

Implikasi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian terhadap nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan :: Studi kasus di Kotamadya Dati II Magelang
by: , HARIADI, Djoko Juwono, et al.
Published: (1997)

Penyediaan data dan informasi dari citra satelit Quickbird untuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan :: Studi kasus di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan II
by: , BAGASKORO, Hendro Kusumo, et al.
Published: (2003)

KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
by: , ANDRYKA, et al.
Published: (2014)

Perlakuan penagihan pajak terhadap investor asing yang meninggalkan hutang pajak dalam rangka Law Enforcement
by: , WARDANA, Wisnu Kusuma, et al.
Published: (2008)

Status pengusaha kena pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai :: Studi kasus atas putusan Pengadilan Pajak No: Put. aaaaa/PP/M.X/99/2008
by: , HALIM, Tonyandi, et al.
Published: (2010)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

Kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan di Kabupaten Kupang tahun 1997-2002
by: , RADE, Fredrik Hendrik, et al.
Published: (2003)

Pengaruh penerapan aspek kartografis pada peta Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kualitas pelayanan kepada wajib pajak :: Studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta
by: , PAMUDJIWIDODO, Hery, et al.
Published: (2003)

Insiden Pajak Bumi Dan Bangunan: Pendekatan Keseimbangan Umum
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Analisis kebijakan stimulus fiskal pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , HARMONO, Dwi, et al.
Published: (2010)

Pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan
by: , SUHARDITO, Bambang, et al.
Published: (1996)

Implementasi putusan mahkamah konstitusi tentang anggaran bidang pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2008
by: , WICAKSANA, Kuscahya, et al.
Published: (2010)