Pengawasan peraturan daerah kabupaten-kota oleh Provinsi DIY dalam rangka mewujudkan otonomi daerah

Pengawasan peraturan daerah kabupaten-kota oleh Provinsi DIY dalam rangka mewujudkan otonomi daerah

Bibliographic Details
Main Authors:	, HAFIZURRAHMAN, , Aminoto, S.H., M.Si
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
Subjects:	ETD

Similar Items

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , ARBAIN, Asnawi, et al.
Published: (2006)

Pelaksanaan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas legislasi di daerah
by: , MULYONO, Subachran Hardi, et al.
Published: (2009)

Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah :: Studi pada BPK-RI Perwakilan Provinsi DIY
by: , SETYAWAN, Dedi, et al.
Published: (2010)

Pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemerintah daerah menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008
by: , HIDAYAT, Beni, et al.
Published: (2009)

KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
by: , Eugen Ehrlich Arie, et al.
Published: (2013)

MEKANISME PENGAWASAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN dan KOTA
by: , RATNA DEWI TISNASARI, et al.
Published: (2013)

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
by: , GUNARDI, Fu'at, et al.
Published: (2005)

Penegakan peraturan mengenai tindak pidana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta
by: , ANWAR, Saiful, et al.
Published: (2010)

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Agus Triono, SH, et al.
Published: (2011)

Pengawasan penggunaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
by: , HARIASENA, et al.
Published: (2002)

Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah
by: SOEBAGYO, SOEBAGYO
Published: (1998)

Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah
by: , SOEBAGYO, et al.
Published: (1998)

Kemampuan keuangan daerah kota Tangerang dalam rangka otonomi daerah
by: , KUSNENDAR, Dadan, et al.
Published: (2002)

Kemampuan keuangan daerah kota Cirebon dalam rangka otonomi daerah
by: , LEGOWO, Irianto, et al.
Published: (2001)

Proses legislasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Morowali tahun 2008-2012
by: , IRHAM, et al.
Published: (2010)

Pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban penggunaan APBD Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Sampang
by: , MARTULI, et al.
Published: (2004)

PROSES PERUMUSAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIY
by: , SIDIQ CAHYA NUGRAHA, et al.
Published: (2014)

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Timor Tengah Selatan
by: , BANUNAEK, Yusak E, et al.
Published: (2004)

Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lampung Selatan
by: , MURTOPO, Elik, et al.
Published: (2010)

Peranan Badan Pengawas Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , MUASHOMAH, et al.
Published: (2003)

Strategi pembangunan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah di Kabupaten Tabalong
by: , NOOR, Mahdi, et al.
Published: (2001)

Restrukturisasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah
by: , SUDARYANTO, et al.
Published: (2004)

Upaya-upaya peningkatan kemampuan aparatur dan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah di Kabupaten Dati II Karanganyar
by: , GUNAWAN, Sri, et al.
Published: (1999)

Peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka otonomi daerah di Kota Bengkulu
by: , KORI, Elyandes, et al.
Published: (2001)

Kajian yuridis pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua
by: , FATARY, Marthen Max, et al.
Published: (2004)

Peranan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di kota Yogyakarta
by: , YULIARTO, Moh, et al.
Published: (2001)

Fungsi dan peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam harmonisasi produk hukum daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , YULIANDARI, Susanti, et al.
Published: (2010)

PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH YOGYAKARTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
by: , FL. Switi Andari, SH, et al.
Published: (2011)

Kajian yuridisproses pelaksanaan pengawasan terhadap bendahara pengeluaran dalam rangka mewujudkan tertib keuangan negara
by: , YULIANTO, et al.
Published: (2010)

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
by: , ESTININGSIH, Mudji, et al.
Published: (2003)

Fungsi penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka menegakkan peraturan daerah di kota Tarakan
by: , WIDODO, et al.
Published: (2003)

EKSISTENSI PEMILUKADA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DEMOKRATIS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2011)

Peranan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan otonomi daerah :: Studi kasus Kabupaten Mamuju
by: , MAKMUR, et al.
Published: (2001)

Supporting Policy Pemerintah Provinsi DIY terhadap pendidikan tinggi di era otonomi daerah
by: , HARJANTO, Sri Lestari, et al.
Published: (2007)

Pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat kabupaten terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah :: Studi terhadap Inspektorat Kabupaten Sleman
by: , CHANDRA, Doni Restindia, et al.
Published: (2010)

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Timor TengahUtara
by: , FANU, Alexander, et al.
Published: (2006)

Pelaksanaan pengawasan pemerintah pusat dalam rangka pembentukan produk hukum daerah
by: , MUHADI, et al.
Published: (2009)

Kesiapan keuangan daerah Kabupaten Sambas dalam rangka otonomi daerah
by: , SIDDIQ, Bakri, et al.
Published: (2000)

Pelaksanaan pengawasan majelis pengawas daerah terhadap notaris di Kota Padang
by: , LUMUMBA, Star, et al.
Published: (2010)

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI (Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga)
by: , RETNO UTAMI, et al.
Published: (2013)