Penataan kelembagaan dalam pengembangan e-goverment pemerintah daerah :: Studi kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta

Penataan kelembagaan dalam pengembangan e-goverment pemerintah daerah :: Studi kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta

Bibliographic Details
Main Authors:	, NUPIKSO, Daru, , Dr. Wahyudi Kumorotomo
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2010
Subjects:	ETD

Similar Items

Model evaluasi efektivitas layanan mobile e-goverment di Pemerintah Daerah :: Studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta
by: , LUSIANI, Cicilia, et al.
Published: (2008)

Penataan kelembagaan pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah di Kabupaten tegal
by: , SOELISTYAWAN, Moch. Hery, et al.
Published: (2003)

Analisis penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada pemerintah Provinsi Papua
by: , ARAGAE, Robert, et al.
Published: (2006)

Kebijakan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah :: Studi kasus di Pemerintah Kota Kupang
by: , MANAFE, Abraham David Evil, et al.
Published: (2003)

Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah :: Studi tentang penataan kelembagaan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , JAMALUDDIN, et al.
Published: (2004)

Evaluasi aspek legal formal dalam penataan kelembagaan perangkat daerah :: Studi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
by: , ILMI M., Mif Tarul, et al.
Published: (2005)

Penataan organisasi Pemerintah Kota Magelang
by: , SOEWARNO, et al.
Published: (2003)

KELEMBAGAAN KELUARGA BERENCANA DAERAH: STUDI KASUS PENATAAN LEMBAGA KELUARGA BERENCANA DI KOTA YOGYAKARTA
by: , KHOIRUL SHOLEH, et al.
Published: (2014)

Pengembangan E-government di Pemerintah Kota Yogyakarta
by: , JUNAIDI, et al.
Published: (2005)

Proses kebijakan penataan kelembagaan pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan :: Studi tentang proses pembuatan kebijakan penataan kelembagaan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada awal pelaksanaan otonomi daerah
by: , SURAEDAH, et al.
Published: (2005)

PENGALAMAN PENERAPAN E-PROCUREMENT DI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS : E-PROCUREMENT PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)
by: , Agung Satria Utama, et al.
Published: (2011)

Analisis penataan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Ngada
by: , NGEBU, Yohanes Capistrano Watu, et al.
Published: (2005)

Keberpihakan kebijakan anggaran pemerintah daerah terhadap penduduk miskin :: Studi kasus anggaran bidang kesehatan di Kota Binjai
by: , HARRY, et al.
Published: (2009)

Pelembagaan hubungan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penataan kewenangan/urusan
by: , NUGROHO, Hari Edi Tri Wahyu, et al.
Published: (2005)

Pengembangan struktur kelembagaan Pemerintah Kecamatan dalam menunjang akuntabilitas pelayanan publik di daerah Kabupaten Banjar
by: , AKBAR, Ari Mauluddin, et al.
Published: (2003)

Keragaman Pola Ruang Dalam Kantor Pemerintah Daerah = Interior Pattern Variety Of Local Goverment Office
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

Rencana strategis pengembangan e-government Pemerintah Kota Pekanbaru
by: , DAMANIK, Kanastasia Darma Alam, et al.
Published: (2008)

Implikasi kebijakan restrukturisasi organisasi kelembagaan perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat
by: , ANITASARI, Patricia Heny Dian, et al.
Published: (2005)

Analisis faktor-faktor penyebab kelebihan kas pada pemerintah daerah :: Studi kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta
by: , HERMAN, et al.
Published: (2009)

Formulasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
by: , SUSILO, Fierman, et al.
Published: (2008)

Analisis kinerja pemerintah daerah :: Studi kasus Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Bali
by: , SAPUTRA, Putu Mahardika Adi, et al.
Published: (2001)

Analisis kinerja pemerintah daerah :: Studi kasus pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Bali
by: , SAPUTRA, Putu Mahardika Adi, et al.
Published: (2001)

Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagai bagian perwujudan akuntabilitas publik :: Studi kasus di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , ANONDO, Daru, et al.
Published: (2004)

Formulasi kebijakan penataan organisasi pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya berdasarkan PP No 8 Tahun 2003
by: , PAWANTI, Irna, et al.
Published: (2004)

Penerbitan Obligasi Daerah menuju kemandirian pembiayaan pembangunan daerah :: Studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman
by: , HARDIAN, Iwan Iswanto, et al.
Published: (2005)

Reformasi kelembagaan daerah :: Studi tentang penataan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna
by: , FERIZALDY, et al.
Published: (2007)

Tingkat adopsi E-Government dalam pemerintah kota Yogyakarta
by: , YUSUF, Muhammad Faisal, et al.
Published: (2002)

Peranan pemerintah Kota Surakarta dalam penataan kependudukan di bidang catatan sipil
by: , ERMAWATI, Heny, et al.
Published: (2004)

Formulasi dan dinamika kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam isu perubahan benda cagar budaya :: Studi kasus IMBB YPPN Budya Wacana pada kompleks Klenteng Poncowinatan
by: , SETIYONO, Arifin, et al.
Published: (2008)

Efektivitas struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang :: Studi kasus penataan kelembagaan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003
by: , TAUFIK, et al.
Published: (2006)

Analisis kinerja BUMD Bank Riau sebagai Bank Pemerintah Daerah :: Studi kasus PT Bank Riau Propinsi Riau
by: , FITRI, Ira Selda, et al.
Published: (2009)

Analisis Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
by: , AKIRNO, et al.
Published: (2002)

Kepuasan kerja aparatur pemerintah daerah :: Studi kasus kepuasan PNS di Pemerintah Kota Ambon
by: , MAWENGKANG, Weldon Jonas, et al.
Published: (2010)

PERSEPSI PEGAWAI DINAS KOTA TERHADAP E-GOVERNMENT PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
by: , Drs. Cicuk Kusmarianto, et al.
Published: (2011)

Pola penataan trotoar di daerah perkotaan :: Studi kasus Kota Yogyakarta
by: , SUNETH, Farouk, et al.
Published: (2003)

ANALISIS FAKTOR â�� FAKTOR PENYEBAB PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN DEFISIT PADA PENGANGGARAN DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA)
by: , Sri Delasmi Jayanti, et al.
Published: (2011)

PERKEMBANGAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH PROVINSI DIY 2000 â�� 2011)
by: , Dody Junianto, et al.
Published: (2012)

Implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jayapura
by: , NAA, Enos, et al.
Published: (2005)

Tinjauan hukum terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam penataan bidang pertanahan
by: , DIRMAN, Erfian Nur, et al.
Published: (2010)

Analisis manajemen strategis pengembangan kinerja pemerintah daerah :: Studi kasus strategi pemerintah Daerah Tingkat II Badung dalam pelaksanaan otonomi daerah
by: , SUACANA, I Wayan Gede, et al.
Published: (1997)