RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS KPU KOTA MAGELANG)
The purpose of this research was to know the provisions about the prohibition of the notary in terms of doing the double position, specifically as the member of public electoral commision, and to know the provisions which were valid for a notary in terms of doing the double position that he bears. T...
Main Authors: | , Dora Pawitra Setyorini, , Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2011
|
Subjects: |
Similar Items
-
Independensi komisi pemilihan umum (KPU) pada pemilu 2004 dan 2009
by: , HUSNA, Khuriyatul, et al.
Published: (2010) -
Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala daerah Langsung Kota Magelang tahun 2005
by: , SAEFUDIN, Muhammad, et al.
Published: (2006) -
IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN NOTARIS
YANG MENJADI ANGGOTA LEGESLATIF MENURUT
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN
UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
by: Mukhlisin, Thoad Bakhtiar, et al.
Published: (2011) -
Implementasi formasi jabatan notaris di Sumatera Barat
by: , NESTALIA, et al.
Published: (2009) -
Tinjauan pelaksanaan jabatan notaris sebagai penerima protokol akta notaris di Kabupaten Sleman
by: , BARULIANASARY, Neny, et al.
Published: (2010)