Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berkaitan Dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kapubaten Sleman
The research deals with the responsibilities of Land Deed Officials in relation to Article 24 Law No. 20 Year 2000 on Tax on Acquisition of Land and Building (BPHTB). Data employed in the research are primary and secondary data. Primary data are obtained from the respondents and informants through i...
Main Authors: | , Andrie Saputra, , Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2011
|
Subjects: |
Similar Items
-
Tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap keotentikan akta yang dibuatnya
by: , MULYANA, et al.
Published: (2008) -
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN
DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Ardani, et al.
Published: (2011) -
AKIBAT HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS COVERNOTE MENGENAI PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN
by: , ARI TRI WIBOWO, et al.
Published: (2014) -
Peranan pejabat pembuat akta tanah terhadap penyetoran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada negara
by: , NASIR, Muh, et al.
Published: (2009) -
PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: , IDA FITHRIANI, et al.
Published: (2014)