PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN PERAWATAN BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) WIROGUNAN YOGYAKARTA - , Agus Suryaman, S.Pd., Prof. Dr. Mahfud MD., S.H., SU. ([Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2011)
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan Hak-Hak Narapidana dan Tahanan, tujuan utamanya adanya pemenuhan hak atas pelayanan perawatan bagi narapidana dan tahanan adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional maupun universal atau internasional. Pengakuan atau jaminan tersebut di atas menimbulkan suatu konsekuensi perlunya pengaturan, atas hak-hak narapidana dan tahanan di dalam seluruh tahapan dan jaminan tersebut tidak hanya bersifat normative, tetapi juga tentunya bersifat empiris. Pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan perawatan bagi narapidana dan tahanan, terbentur pada sektor dana. Hal itu disebabkan karena anggaran yang minim sehingga target dan realisasi pencapaian pemenuhan hak atas pelayanan perawatan tidak seimbang, seperti biaya makanan, pelayanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan serta program-program lainnya yang dicanangkan oleh LAPAS, di satu sisi sudah terealisasi namun di sisi lain pelaksanaanya belum optimal mengingat jumlah dana yang tersedia sangat terbatas dan tidak memadai untuk melaksanakan seluruh kegiatan. Metode penelitian yang dilaksanakan menitik beratkan pada sifat penelitian yuridis normative karena penelusuran masalahnya lebih dominan pada substanti hukum terkait dengan pemenuhan hak atas peleyanan perawatan bagi narapidan dan tahanan di LAPAS yang menyoroti aspek yuridis suatu peraturan dalam pelaksanaanya. Perlu adanya political will dalam pemenuhan atas pelayanan perawatan bagi narapidana dan tahanan, karena political will merupakan hal penting yang turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan, yaitu harus adanya kemauan segenap instansi dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan optimalisasi program-program LAPAS yang menyandarkan diri pada kewenangan dan kreatifitas demi terealisasinya kesejahteraan narapidana dan tahanan. Oleh karenanya, penerbitan kebijakan dalam bentuk peraturan harus mampu mewujudkan ada kesesuaian antara das sollen dan das sein.