KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN
2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DR. ZAINAL ABIDIN BANDA ACEH

KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINAL ABIDIN BANDA ACEH

Act Number 36 Year 2009 on Health regulated health personnel in order to give informed consent to patients before health service treatments are given. The objective of this research is to find out the legal position of informed consent in therapeutic contract and its legal consequence on unimplement...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, MAINITA SH, , Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H.,C.N
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2011
Subjects:	ETD

Similar Items

Kedudukan hukum Informed Consent dalam perjanjian Terapeutik menurut Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
by: , SUPRIYANTO, Joko, et al.
Published: (2007)

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: , Yenny Taralita, SE, et al.
Published: (2011)

Undang-Undang Praktik Kedokteran, Pelaksanaan Dan Konsekuensinya
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2007)

Software bekas ditinjau dari Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
by: , NOROWISNU, Bernardinus, et al.
Published: (2008)

MENYAMBUT UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN: APAKAH AKAN BERJALAN?
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2005)

Iatrogenic pada tindakan medik menurut Undang undang No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran
by: , BUDIMAN, et al.
Published: (2005)

Implikasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek onopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Persaingan Usaha pada Perusahaan dengan sistem Franchise
by: , SUTINAH, et al.
Published: (2004)

Aspek hukum dan disiplin profesi terhadap tuntutan pasien atas dugaan malpraktik menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran
by: , ANGGRIANI, Riati, et al.
Published: (2007)

Dampak penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 terhadap Yayasan Sosial yang telah berdiri sebelumnya di Kota Yogyakarta
by: , ARINI, Ririn Frida, et al.
Published: (2003)

Praktek pembuatan akta perikatan jual beli hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , MUSTOFA, et al.
Published: (2004)

KEPEMILIKAN REKAM MEDIS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DI RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
by: , HASAN BASRI BORUT, et al.
Published: (2013)

Tanggung jawab pribadi pengurus perseroan terbatas terhadap hutang pajak perseroan ditinjau dari Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang PT
by: , BAWADI, et al.
Published: (2008)

Pemenuhan asas keadilan dalam pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kabupaten Magelang dan kota Magelang
by: , IRIYATI, et al.
Published: (2003)

KEDUDUKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
by: Asep Suparman
Published: (2015-01-01)

Perjanjian standar yang mengandung klausula eksemsi dalam perjanjian kredit bank di kaji dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :: Studi kasus Putusan No.206/PDT.G/2005/PN.DPS-Bali
by: , STYAWATI, Ni Komang Arini, et al.
Published: (2007)

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan cacat yang digunakan sebagai konsumsi publik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kota Makassar
by: , DAHNIAR, Andi Yan, et al.
Published: (2005)

Peranan notaris terhadap perubahan anggaran dasar yayasan yang berbadan hukum setelah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan di Tanjung Pinang Kepulauan Riau
by: , AZRANI, Nur, et al.
Published: (2010)

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sehubungan dengan adanya sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta
by: , ADI, Meilan Utomo, et al.
Published: (2008)

Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ditinjau dari sudut pandang Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan pelakanaannya dalam praktek di Jakarta Selatan
by: , KUSUMAWARDHANI, Dolly Yotika, et al.
Published: (2003)

Kartel sebagai perjanjian yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat
by: , CREDOWATI, Maria Analis, et al.
Published: (2008)

Pengesahan dan kontra prestasi bagipengurus Yayasan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Kota Surakarta
by: , DINIYAH, Makiyah Nur, et al.
Published: (2006)

KEDUDUKAN BADAN HUKUM RUMAH SAKIT PASCA UNDANG â�� UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
by: , Muhammad Sutan Abdul Aziz Faisal Nasution, et al.
Published: (2014)

Kedudukan hukum nasabah Bank Rakyat Indonesia dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , SANTOSA, Heru, et al.
Published: (2002)

Realisasi pembagian warisan bagi perempuan Tionghoa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Kota Samarinda
by: , KANSIL, Selvy Agustin, et al.
Published: (2007)

Akuisisi saham PT Semen Padang (Persero) oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan Hukum Perjanjian
by: , FIRMAN, et al.
Published: (2007)

Peralihan hutang yang dijamin dengan hak tanggungan karena pewarisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Yogyakarta
by: , MARSILAWATI, Yuli, et al.
Published: (2004)

Kedudukan saksi instrumenter dalam akad syariah menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Perjanjian Islam
by: AHAM, Irma Noviarti
Published: (2010)

KEDUDUKAN DAN SIFAT KEPERDATAAN DARI NOMOR SELULER PELANGGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
by: , Saut Irianto Rajagukguk, et al.
Published: (2012)

Tinjauan atas beberapa asas hukum kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata di dalam kerangka pembentukan hukum kewarisan nasional
by: , NUZUL, A, et al.
Published: (2002)

HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN PRAKTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI BIDANG JASA PARIWISATA DI INDONESIA
by: , Muslim Aziz, SH, et al.
Published: (2014)

Efektivitas undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Dati II Kabupaten Banyumas
by: , SUSANTO, Joko, et al.
Published: (1988)

Inkorting (Pemotongan) dan hubungannya dengan Legitieme Portie (Bagian mutlak menurut Undang-undang) dalam pelaksanaan pembagian warisan di Samarinda
by: , RAFI'I, Abdul, et al.
Published: (2006)

KEDUDUKAN BEDING VAN EIGENMACHTIGE VERKOOP DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR : 4 TAHUN 1996 DI KPKNL SURAKARTA
by: , Marhaeni Rumiasih, SH, et al.
Published: (2014)

RESPONS DOKTER DAN KESIAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN DI KOTA MEDAN
by: , ZULFENDRI, DRS.,M.KES., et al.
Published: (2014)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , R. Dharma Indra wijaya, et al.
Published: (2013)

Pelaksanaan pembagian warisan di kalangan orang-orang yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata di daerah Kabupaten Banyumas
by: , NINGRUM, Esti, et al.
Published: (2001)

Efektivitas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Dati II Kabupaten Malang
by: , SUSILANINGSIH, Tri, et al.
Published: (1991)

Studi perbandingan terhadap kedudukan pengurus suatu Perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan ketentuan dalam KUHD
by: , HARYONO, Raja, et al.
Published: (2007)

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: , Aryudhi Permadi, et al.
Published: (2014)

KEDUDUKAN GUBERNUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , AL MASUDAH, et al.
Published: (2014)