TUGAS DAN WEWENANG ODITURAT MILITER TINGGI II JAKARTA DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PERBANKAN STUDI KASUS PADA KANTOR ODITURAT MILITER TINGGI II JAKARTA
That truly on UU No.8 Year 1981 about KUHAP and also UU 31 Year 1997 about Military Justice had ruled mechanism how to presiding military member which done criminal act together with civil member on one place justice what they presiding in public justice or military justice, it depends on point of p...
Main Authors: | , Usman, , Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S. |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2011
|
Subjects: |
Similar Items
-
PERAN PENGADILAN MILITER DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA MANGKIR YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA MILITER
by: , PUSPA MANDALINA, et al.
Published: (2014) -
Disparitas penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana desersi dan dampaknya terhadap penegakan hukum TNI :: Studi kasus di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
by: , HERDJITO, et al.
Published: (2008) -
Penyelenggaraan Pengadilan Militer tindak pidana dalam rangka penegakan supremasi hukum dan implikasinya terhadap ketahanan prajurit TNI :: Studi di Pengadilan Militer II-11 Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , SUGIARTO, Bambang, et al.
Published: (2010) -
Prosedure perkara pidana pada peradilan militer
by: , Mohammad Lahami
Published: (1982) -
PERAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA DESERSI MILITER
by: , MULYADI SANTOSO, et al.
Published: (2014)