| Summary: | Studi ini merupakan upaya memahami realitas kebijakan migrasi internasional khususnya migrasi perempuan asal Indramayu Jawa Barat ke Arab Saudi. Lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu dengan lokasi sampel di Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan, Kecamatan Karang Anyar dan Kecamatan Junti Nyuat. Daerah ini terpilih sebagai sampel karena merupakan daerah-daerah kantong migrasi yang banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri khususnya ke Arab Saudi. Penelitian ini terutama dilakukan untuk memahami berbagai aspek kebijakan, kelemahan-kemehan-kelemahan birokrasi migrasi internasional dan upaya-upaya untuk melakukan pembenahan ke depan. Metode observasi, wawancara mendalam terhadap informan-informan terpilih, dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap instansi-instansi terkait untuk memahami lebih mendalam aspek-aspek kualitatif fenomena yang diteliti. Aktivitas pengiriman tenaga kerja luar negeri khususnya ke Arab Saudi yang berlangsung dari Kabupaten Indramayu hampir berlangsung tanpa kontrol birokrasi. Lemahnya koordinasi antarlembaga yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu dan di Propinsi Jawa Barat merupakan kendala utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan birokrasi migrasi internasional yang diselenggarakan. Kondisi ini menyebabkan pekerja tidak dapat memperoleh akses jaminan perlindungan memadai dalam seluruh proses migrasi yang diklakukan. Ikatan emosional antar departemen hampir tidak terlihat kecuali dalam bentuk yang terkotak-kotak dan masing-masing memabawa kepentingan masing-masing lembaga. Penggabungan departemen-departemen berbeda ke dalam satu wadah seperti antara departemen sosial dan Depnaker menyebabkan aktivitas birokrasi migrasi menjadi kabur dan tidak dapat mengakomodasi kepentingan program atau kebijakan pemerintah secara umum terutama dalam bidang penempatan tenaga kerja luar negeri. Seluruh aktivitas migrasi dari pemerintah, agen tenaga kerja biro pengerah jasa dan kelompok pekerja migran berjalan menurut kepentingan masing-masing. Kondisi ini pada gilirannya menyebabkan tenaga kerja yang ditempatkan ke luar negeri hampir berjalan tanpa pengawasan yang memingkinkan seluruh aktivitas yang dilakukan dapat dijamin dalam koridor perlindungan pemerintah secara umum.
|
|---|