Desentralisasi pajak properti dalam implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009: pelaksanaan transisi, tantangan dan harapan

Desentralisasi pajak properti dalam implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009: pelaksanaan transisi, tantangan dan harapan

Bibliographic Details
Main Author:	, Budi Harjanto
Format:	Article
Published:	[Yogyakarta] : MEP FEB UGM 2010

Similar Items

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

Implementasi UU no.28/2009: tantangan dan harapan
by: , Robert A. Simanjuntak
Published: (2010)

Implementasi undang-undang 28 tahun 2009 bagi daerah baru: antara harapan dan permasalahan
by: , H. Ruslie Habibie
Published: (2010)

Tantangan dan harapan implementasi UU nomor 28 tahun 2009 terhadap penerimaan daerah dan perekonomian daerah
by: , Papua Barat, Gubernur Provinsi
Published: (2010)

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 perluasan kewenangan yang setengah hati
by: , Samuel Robert Djukuw
Published: (2010)

IMPLEMENTASI CLOSED-LIST SYSTEM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
by: , Ahmad Fahmi Raharja, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

PROSPEK PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SORONG
by: , Lazarus Osok, S.E., et al.
Published: (2011)

Dampak implementasi undang-undang no. 28 th.2009 terhadap penerimaan pemerintah
by: , H. Rey Madjid
Published: (2010)

Peran administrasi pertahanan dalam implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009 khususnya dalam pengelolaan PBB pedesaan/perkotaan
by: , Sumaryo Joyosumarto
Published: (2010)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007: Peluang dan Tantangan Bagi Pustakawan
by: Surachman, Arif
Published: (2009)

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999: SUATU HARAPAN DALAM DUNIA BISNIS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah dan implikasinya
by: , FAHRUDIN, et al.
Published: (2000)

Manajemen fiskal Indonesia serta tantangan implementasi undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 dalam membangun ekonomi daerah
by: , Juduf Anwar
Published: (2005)

PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU
by: , RUTH ROSIANA, et al.
Published: (2011)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

Dampak desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP) pada penerimaan daerah (PD) studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) :: Simulasi data APBD, PBBPP tahun 2002 sampai dengan 2008
by: , YAMIN, Much, et al.
Published: (2010)

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Grobogan
by: , MARIMAN, et al.
Published: (2000)

Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati
Published: (2011)

PENGATURAN ASURANSI KECELAKAAN JALAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2011)

IMPLEMENTASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH DAN BANGUNAN PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
by: SUKMANA, R ANDI
Published: (2015)

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sehubungan dengan adanya sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta
by: , ADI, Meilan Utomo, et al.
Published: (2008)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
by: , SUDIYONO, et al.
Published: (2010)

Pengesahan dan kontra prestasi bagipengurus Yayasan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Kota Surakarta
by: , DINIYAH, Makiyah Nur, et al.
Published: (2006)

Pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagai implementasi dari Good Corporate Governance di Indonesia
by: , INTIHANI, Siti Nur, et al.
Published: (2003)

Peranan pajak penghasilan perorangan (Undang-undang nomor 7 tahun 1983) dalam pemerataan distribusi pendapatan diantara wajib pajak
by: , SUYOKO, et al.
Published: (1987)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Tantangan Kapasitas Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Sampak Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan terhadap Yayasan-yayasan Sosial yang telah berdiri
by: , LANDE, Mozedayen Eirene Alfa, et al.
Published: (2006)

Dampak implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kedudukan Kecamatan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
by: , SUPRIYANTO, Agus Budi, et al.
Published: (2003)

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Magelang
by: , UTOMO, Wibowo Setyo, et al.
Published: (2000)

PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN PADA YAYASAN SATUNAMA YOGYAKARTA
by: , Titik Haryati, SH, et al.
Published: (2012)

Perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi kendaraan bermotor sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
by: , DALIH S, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Dampak undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pajak di DKI Jakarta
by: , IRWANSYAH, et al.
Published: (1997)

Undang-Undang Bagi Hasil :antara harapan dan kenyataan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)