Peran administrasi pertahanan dalam implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009 khususnya dalam pengelolaan PBB pedesaan/perkotaan

Peran administrasi pertahanan dalam implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009 khususnya dalam pengelolaan PBB pedesaan/perkotaan

Bibliographic Details
Main Author:	, Sumaryo Joyosumarto
Format:	Article
Published:	[Yogyakarta] : MEP FEB UGM 2010

Similar Items

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

Analisis Pengaruh Datum Vertikal Akibat Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Penetapan Batas Wilayah Laut
by: Luhur Moekti Prayogo, et al.
Published: (2021-12-01)

KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Victor Imanuel Nalle
Published: (2016-10-01)

Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi
by: Nicken Sarwo Rini
Published: (2018-06-01)

ANALISIS YURIDIS PERAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
by: Hari Harjanto Setiawan, et al.
Published: (2015-10-01)

ANALISIS YURIDIS PERAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
by: Hari Harjanto Setiawan, et al.
Published: (2015-10-01)

PENGELOLAAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT) DI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA: (PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)
by: Sigit Nugroho
Published: (2017-06-01)

Penyimpangan dalam pengelolaan PT XYZ terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , DJUNAEDY, Eddy, et al.
Published: (2009)

REPOSISI PERAN WAQAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAQAF
by: Muhammad Junaidi, et al.
Published: (2018-04-01)

PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM PENGELOLAAN UANG DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Laurensius Arliman S
Published: (2019-08-01)

Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
by: Betha Rahmasari
Published: (2020-12-01)

Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat :: Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
by: , RIZAL, et al.
Published: (2010)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
by: Ayu Putriyanti
Published: (2015-12-01)

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Suwarso Suwarso
Published: (2017-10-01)

Kinerja pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Pasaman
by: , SUPRIANTO, Teguh, et al.
Published: (2002)

Peran Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
by: Zaid Zaid, et al.
Published: (2022-04-01)

Tinjauan Hukum Pidana Cheat/Hacking dalam Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015
by: Williem Pathavi, et al.
Published: (2023-11-01)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
by: , SUDIYONO, et al.
Published: (2010)

Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati
Published: (2011)

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999: SUATU HARAPAN DALAM DUNIA BISNIS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

PENGATURAN ASURANSI KECELAKAAN JALAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2011)

PENGATURAN ASURANSI KECELAKAAN JALAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
by: Ms. Sulistiowati
Published: (2012-02-01)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN: REKONSTRUKSI MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
by: Nurul Listiyani, et al.
Published: (2020-02-01)

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
by: Noviar Ramadhany Biesse Putri
Published: (2022-08-01)

Peran prinsip mengenal nasabah dalam menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang
by: , DWISAPARTA, Tjahya, et al.
Published: (2005)

PERAN KBIHU AR-RAUDHAH SINGGAHAN TUBAN DALAM PEMBINAAN HAJI MABRUR BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019
by: Nurul Hidayah, et al.
Published: (2023-12-01)

Peran Wartawan Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Pers
by: Dedi Sahputra
Published: (2021-12-01)

Perceraian dan masalahnya dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974
by: , SOEWARDJO, Dadio, et al.
Published: (1986)

Peranan kejaksaan dalam lembaga kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
by: , SUBARDIMAN, Tri, et al.
Published: (2002)

Peranan kejaksaan dalam pembubaran perseroan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
by: , SITOMPUL, Surya Bakti P, et al.
Published: (2002)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
by: , RAHARJA, Sugito, et al.
Published: (2003)

Penyimpangan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pendirian Perseroan Terbatas
by: Astuti Yudhika Putri, et al.
Published: (2023-05-01)

Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
by: Rahayu Utami Styaningsih, et al.
Published: (2023-12-01)

KONTRADIKSI IMPLEMENTASI PASAL 79A UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA DENPASAR
by: I Ketut Purna Astha
Published: (2015-12-01)

KEWENANGAN PERADILAN TIPIKOR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Mohammad Sahlan
Published: (2016-11-01)

Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: Arman Lany
Published: (2015-08-01)

Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
by: Tiara Kumalasari
Published: (2020-07-01)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)