ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUBI KEBIJAKAN TATA KELOLAi KEUANGAN DAERAH: STUDI KASUS DI KABUPATEN SUKOHARJO DAN KABUPATEN KARANGANYAR - Budiyanto, Joko ([Yogyakarta] : SDekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2011)
Kebijakan tata kelola keuangan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan yang mendasar sejak: 1 Januari 2001. Perubahan ini dikenal sebagai reformasi keuangan daerah. Penerapan kebljakan yang tadinya bersifat sentralistik pada era orde baru berubah menjadi desentralistik. Kewenangan Pemerintah Pusat sebagian bcsar telah bergeser kepada Pemerintah, Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota. Reformasi berlangsung dengan.didasari oleh penerapan. prinsip-prinsip tata kelola pcmerintahan yang baik. Namun demikian. dalam prakteknya, banyak tantangan dan 1tencIa1ayang dihadapi oleh Pcmerintah Kabupaten Kota dalam mengelola keuangan daera se cara optimal. Plnelitian ini ditujukan untuk mcnganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tata kelola keuangan dacrah denpn studi kasus di Kabuplten Sukoharjo dan Kabupaten Karanpnyar. Kedua kabupaten mengalami fenomena Yang kontroversial dalam mengelola keaungan daerahnya. Metoda pcnelitian yang digunakan dalam penelitian ini melipputi analisis kuantitatif dan kualitatif dengan mernfaatkan data primer dan sekunder: Ditemukan terdapat perbedaan persepsi mengenai kebljabn tata kelola keuangan daerah yang baik di antara aparatur pemerintahan daerah dan pemangku kcpentingan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanpayar. khll8usnya untuk aspek partisipasi, aturan hukum" tanggung jawab. dan consensus. Persepsi tentang tata kolola yang baik pada aparatur pcmcrintah dacrah nmUadi falctoryang paling berpengaruh sangat kuat ~ kebljakan tata kelola keuangan daerah dibanding fakIor-faktor yang lain. seperti sumber daya manusia, politik lokai. desentralisasi tiskal, potensi daerah, Iembaga ~wasan, dan peraturan perudangundangan. Hasil penelitian juga menunjukan masih terdapat berbagai pennasalahan dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan tata kelola keuangan daerah di kedua kabupeten. Pemerintah Kabupaten Silkoharjodan Kabupaten Karanganyar disarankan untuk meningkatkan ~ mengenai tata kelola kcuangan dacrah yang baik, memperbaiki kualitas sumber daya manusia,scrta mcqjaga komitmen birokrasi dan politisi Berbagai masalah yang timbul barus dapat disclcsaikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, pcmerintah di keua kabupaten hendaknya menjaga konsistensi dengan menjalankan peraturan pcrundang-undangan yang tcrkait dengan kcuangan dacrah. Fungsi pelaporan pcliu dijalankan dengan cermat, sehingga pengawesan dan pcmcriksaan atas penggunaan keuangan daerah dapat mcnghasilkan Opini yang Iebih baik.