KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM
PEMAKZULAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

The Republic of Indonesia Constitution of 1945 arranged Peopleâ��s Consultative Assembly supremacy system. As a high state institution, the Assembly has a high position of all other state institution. Then, this position changed followed the Amendment of The Republic of Indonesia Constitution of 194...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, Sugeng Riyadi, , Prof. H. Soehino, S.H.
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2012
Subjects:	ETD

Similar Items

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem parlemen Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :: Analisis yuridis ketatanegaraan
by: , DARMA, Satio, et al.
Published: (2008)

Perkembangan pelaksanaan sistem pengambilan keputusan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat :: Suatu studi tentang pelaksanaan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 kurun waktu 1960-1999
by: , ISHARYANTO, et al.
Published: (2003)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 dalam konteks pelaksanaan asas Demokrasi
by: , GULTOM, Robert Sahala, et al.
Published: (2006)

MEKANISME DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: , MUHAMMAD YASIN, et al.
Published: (2012)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara menurut ndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
by: , ASTUTI, Budi, et al.
Published: (2006)

KEDUDUKAN GUBERNUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , AL MASUDAH, et al.
Published: (2014)

KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
by: , ANDRYKA, et al.
Published: (2014)

PRINSIP EFISIENSI BERKEADILAN DALAM MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BERDASARKAN DEMOKRASI EKONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: , KARTIKA RESTUTI, et al.
Published: (2014)

PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , KAMARUDIN, SHI, et al.
Published: (2011)

Pengaruh reformasi terhadap kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia :: Studi dari sudut pandang tata negara
by: , RUSNAN, et al.
Published: (2004)

Kewarganegaraan Republik Indonesia ditinjau dari Undang-undang Dasar 1945 khususnya kewarganegaraan peranakan Tionghoa
by: , PAULUS, B.P, et al.
Published: (1981)

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga negara pembagi kekuasaan
by: , MOEKLAS, Moersidin, et al.
Published: (1996)

Tinjauan yuridis perubahan kekuasaan Dewan PerwakilanRakyat dan Presiden dalam pembentukan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945
by: , HIDAYAT, Zamroni Ahmad, et al.
Published: (2010)

Mekanisme Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat serta dampaknya di dalam negara hukum Republik Indonesia
by: , SINAPOY, Muhammad Sabaruddin, et al.
Published: (2002)

Eksistensi penjelasan UUD 1945 pasca amandemen undang-undang dasar 1945
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2005)

KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN IMPLIKASI YURIDIS ATAS PENOLAKANNYA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
by: , IRWANSYAH, et al.
Published: (2012)

Analisis Yuridis Tentang Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah Yang Ideal Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: , BUSTANUDDIN. S.H., et al.
Published: (2011)

Laporan penelitian perbandingan antara hakikat sistem pemerintahan menurut undang-undang dasar 1945 dengan fa chia (legalisme)
by: , Lasiyo
Published: (1987)

Implementasi Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
by: , RANBALAK, Sebastianus, et al.
Published: (2008)

Tinjauan konseptual majelis pengawas daerah notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , PURWANINGRUM, Dyah Antarukmi, et al.
Published: (2009)

Studi tentang realisasi pancasila dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan perundang-undangan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 1978
by: Soejadi, R.
Published: (1981)

Kedudukan pesalah kanak-kanak menurut perspektif undang-undang sivil dan syariah
by: Che Rose, Sarirah, et al.
Published: (2007)

ANALISIS PRAKTIK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENENTUKAN PERTENTANGAN NORMA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGUJI~ UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , TANTO LAILAM, SH, et al.
Published: (2012)

KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA
by: , Hendro Nugroho, SE, et al.
Published: (2011)

Tinjauan konseptual Majelis Pengawas Daerah Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , FARIASANDY, Dwi, et al.
Published: (2007)

Nilai-Nilai Pancasila yang Terjelma di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
by: Soejadi, R.
Published: (1984)

IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN NOTARIS YANG MENJADI ANGGOTA LEGESLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
by: Mukhlisin, Thoad Bakhtiar, et al.
Published: (2011)

URGENSI KEBERADAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA)
by: , Dinny Wirawan Pratiwie, et al.
Published: (2012)

URGENSI MEMAHAMI BEBERAPA ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGAMANDEMEN PASAL-PASALTERTENTU UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Analbis Undang-Undang Republik lndonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
by: , SUNARYONO, et al.
Published: (2013)

PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
by: , Y. Nanang Marjiyanto, SPd.,MPd, et al.
Published: (2012)

Kedudukan undang-undang Islam di sisi perlembagaan Malaysia
by: Nik Abdul Majid, N.A.R.
Published: (1987)

Kedudukan hukum Informed Consent dalam perjanjian Terapeutik menurut Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
by: , SUPRIYANTO, Joko, et al.
Published: (2007)

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang
by: , SIBORO, Rudolf Ferdinand Purba, et al.
Published: (2010)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Minyak Dan Gas Bumi
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

Perlindungan terhadap kedudukan wanita di dalam poligami menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Studi di Kotamadya Ambon)
by: , TJIPTABUDY, Jantje, et al.
Published: (1994)

Analisis filosofis makna keadilan sosial dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hutan Register 45 di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung
by: , SARBINI, Abdurachman, et al.
Published: (2008)

Implikasi yuridis terhadap penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
by: , WIDYTMASARI, Stevia, et al.
Published: (2010)