ANALYSIS OF IDLE CASH UTILIZATION IN GENERAL DIRECTORATE OF TREASURY MINISTRY OF FINANCE

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selalu mengalami defisit setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya diantaranya dengan melakukan privatisasi atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menjual asset-aset negara, meminjam dari lembaga...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: , Pramadhi Yudha Komara, , Dr. Suad Husnan, MBA
Format: Thesis
Published: [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2012
Subjects:
ETD
Description
Summary:Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selalu mengalami defisit setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya diantaranya dengan melakukan privatisasi atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menjual asset-aset negara, meminjam dari lembaga keuangan internasional, dan menjual surat berharga pemerintah. Di tahun 2010, pemerintah telah memulai suatu usaha baru untuk membantu mengatasi masalah defisit anggaran dengan cara melakukan menginvestasikan idle cash. Idle cash itu sendiri timbul sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari management cash yang dilakukan oleh pemerintah. Terdapat 4 instrument investasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemanfaatan idle cash yaitu penempatan dana di Bank Indonesia (BI) dan bank umum, pembelian surat berharga pemerintah di pasar sekunder dan transaksi reverse repo. Di tahun 2010, pemerintah baru menginvestasikan idle cash-nya pada dua jenis instrumen investasi yang disebutkan di awal yaitu di BI dan bank umum. Penelitian ini bermaksud untuk menilai komposisi investasi ideal yang dapat memberikan tingkat pengembalian optimal apabila pemerintah melaksanakan semua investasi yang diperkenankan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komposisi yang ideal justru terdiri dari dua jenis investasi yang belum dilakukan oleh pemerintah yaitu pembelian surat berharga pemerintah di pasar sekunder dan transaksi reverse repo. Hal ini mengakibatkan pemerintah menanggung opportunity cost atas investasi yang dilakukannya selama ini.