PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Studi Kasus Kota Yogyakarta
Since the enactment of Law Number 22 of 1999 on Regional Government and has been updated with shrimp Act number 32 of 2004, the Regional Governments has the authority to determine the structure of the regional organizations themselves. However, in practice, the authority owned by the Regional Govern...
Main Authors: | , SUWARTO, , Prof. Dr. Warsito Utomo |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2012
|
Subjects: |
Similar Items
-
Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (Studi Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Murung Raya)
by: Haris Faozan, et al.
Published: (2020-03-01) -
Penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah :: Kajian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Klaten
by: , PUTRANTO, Agustinus Sulistyo Tri, et al.
Published: (2003) -
Implikasi restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 :: Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Kudus
by: , SETIYANTI, Novita, et al.
Published: (2008) -
Implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap manajemen kepegawaian pada pemerintah Kabupaten Pontianak :: Studi kasus pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000
by: , NURMALA, et al.
Published: (2003) -
Kesesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007
by: Susy Ella
Published: (2020-03-01)