SURAT KETERANGAN WARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA

SURAT KETERANGAN WARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

This study aims to determine the reasons for making the Certificate of Inheritance still use classification citizens as stipulated in Article 111 Paragraph 1 C Point 4 State Minister of Agrarian Number 3 of 1997 on Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registry while in t...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, Muhammad Arif Rakhman, , Antarai Innaka, S.H., M.Hum.
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2012
Subjects:	ETD

Similar Items

Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat :: Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
by: , RIZAL, et al.
Published: (2010)

KETERANGAN HAK WARIS DI BAWAH TANGAN OLEH NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN HUKUM PEMBUKTIAN PERDATA (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA PONTIANAK)
by: , Dian Natalia Sutanto, et al.
Published: (2013)

Kewarganegaraan Republik Indonesia ditinjau dari Undang-undang Dasar 1945 khususnya kewarganegaraan peranakan Tionghoa
by: , PAULUS, B.P, et al.
Published: (1981)

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Tinjauan Yuridis Terhadap Peristiwa Kewarganegaraan Arcandra Tahar dan Gloria Natapradja Hamel)
by: Adhitia Pradana
Published: (2018-03-01)

URGENSI KEBERADAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA)
by: , Dinny Wirawan Pratiwie, et al.
Published: (2012)

KEDUDUKAN DAN SIFAT KEPERDATAAN DARI NOMOR SELULER PELANGGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
by: , Saut Irianto Rajagukguk, et al.
Published: (2012)

Perkawinan suku Dayak Kenyah ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawianan
by: , HUSAIN, Warliah, et al.
Published: (2003)

PEMBUATAN BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS OLEH NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
by: , Gusti Riyan Sezar, et al.
Published: (2014)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Undang-undang keterangan Islam /
by: Mahmud Saedon Awang Othman, Profesor Madya Dr. 234980
Published: (1990)

Undang-undang keterangan Islam /
by: 227976 Sayed Sikandar Shah Haneef, et al.
Published: (2003)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA NOTARIS/PPAT DALAM PEKERJAANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: , SERE NELLY YANA, et al.
Published: (2013)

PEMBEBANAN JAMINAN PADA OBJEK PESAWAT UDARA DAN PERLINDUNGAN KREDITUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
by: , Amelia Afifah, et al.
Published: (2013)

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1990)

KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR I/1974 TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN FEMINIST LEGAL THEORY DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA
by: , PUSPANINGTYAS PANGLIPURJATI, et al.
Published: (2013)

PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM HUKUM KEPABEANAN TERHADAP KAWASAN BERIKAT PT LUNDIN INDUSTRY INVEST DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN
by: , MAYA PAWITRA, et al.
Published: (2014)

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1987)

Software bekas ditinjau dari Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
by: , NOROWISNU, Bernardinus, et al.
Published: (2008)

KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA
by: , Hendro Nugroho, SE, et al.
Published: (2011)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
by: , PRAMANA SYAMSUL IKBAR, et al.
Published: (2013)

ANALISIS YURIDIS PASAL 5 AYAT 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DITINJAU DARI PASAL 24 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Dedi Sugiyanto (Universitas Islam Kalimantan)
Published: (2021-01-01)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK TERHADAP KRISIS LISTRIK DI KOTA AMBON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
by: , Virginia Wattimena, SH, et al.
Published: (2011)

Pengenalan kepada undang-undang keterangan di Malaysia /
by: Jal Zabdi Mohd Yusuff
Published: (2003)

Undang-undang Islam : jenayah, keterangan dan prosedur
Published: (2007)

Undang-undang keterangan dan prosedur di mahkamah /
by: Abdul Monir Yaacob, et al.
Published: (1995)

URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , GERNALIA NOVA P, et al.
Published: (2014)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
by: Emmy Wulandari
Published: (2014-09-01)

KAJIAN ANALISIS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: haedah faradh
Published: (2022-08-01)

PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
by: , Y. Nanang Marjiyanto, SPd.,MPd, et al.
Published: (2012)

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Minyak Dan Gas Bumi
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati
Published: (2011)

Pelaksanaan Poligami ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kota Makassar
by: , SABARA, Saldiansyah, et al.
Published: (2007)

Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
by: Murni Safitri, et al.
Published: (2022-05-01)

Penggunaan surat keterangan waris untuk pendaftaran tanah di Kota Yogyakarta
by: , MASULI, Hoiril, et al.
Published: (2009)