Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa (menuju pemerintahan yang kuat dan bersih)
Pemerintahan Desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, setelah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kecamatan. Sebagai tingkatan pemerintahan yang terendah, pemerintahan desa memiliki banyak persoalan yang cu...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Section |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Islam Riau Indonesia
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://repo.uum.edu.my/id/eprint/2742/1/RAHYUNIR.pdf |
| _version_ | 1803624538193264640 |
|---|---|
| author | Rauf, Rahyunir |
| author_facet | Rauf, Rahyunir |
| author_sort | Rauf, Rahyunir |
| collection | UUM |
| description | Pemerintahan Desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, setelah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kecamatan. Sebagai tingkatan
pemerintahan yang terendah, pemerintahan desa memiliki banyak persoalan yang cukup mendasar seperti; besarnya jumlah pendudukan yang berdomisili di desa dan pada umumnya berada pada garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat ini
diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945(khususnya pasal 18), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dan beberapa
peraturan daerah yang terkait tentang desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menggunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan Keanekaragaman, Partisipasi,Otonomi Asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat
Terjadinya Globalisasi, Reformasi, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan mengharuskan pemerintahan desa dari sisi organisasi dan manajemen pemerintahannya melakukan perubahan dalam bentuk pembaruan. Pembaruan Organisasi dan Manajemen pemerintahan desa yang dilakukan adalah dalam bentuk pembaruan manajemen perencanaan pembangunan, pembaruan sistem pemerintahan desa, pembaruan sistem pelayanan masyarakat, dan pembaruan lainnya. Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa dilakukan untuk
menciptakan suatu pemerintahan desa yang kuat dan bersih, karena pemerintahan yang kuat saja belum akan mampu untuk menciptakan suatu pemerintahan desa yang baik (Good Government) tanpa diikuti dengan adanya suatu pemerintahan desa yang bersih. |
| first_indexed | 2024-07-04T05:19:58Z |
| format | Book Section |
| id | uum-2742 |
| institution | Universiti Utara Malaysia |
| language | English |
| last_indexed | 2024-07-04T05:19:58Z |
| publishDate | 2010 |
| publisher | Universitas Islam Riau Indonesia |
| record_format | dspace |
| spelling | uum-27422011-05-04T07:10:14Z https://repo.uum.edu.my/id/eprint/2742/ Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa (menuju pemerintahan yang kuat dan bersih) Rauf, Rahyunir JQ Political institutions Asia Pemerintahan Desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, setelah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kecamatan. Sebagai tingkatan pemerintahan yang terendah, pemerintahan desa memiliki banyak persoalan yang cukup mendasar seperti; besarnya jumlah pendudukan yang berdomisili di desa dan pada umumnya berada pada garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat ini diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945(khususnya pasal 18), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dan beberapa peraturan daerah yang terkait tentang desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menggunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan Keanekaragaman, Partisipasi,Otonomi Asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat Terjadinya Globalisasi, Reformasi, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan mengharuskan pemerintahan desa dari sisi organisasi dan manajemen pemerintahannya melakukan perubahan dalam bentuk pembaruan. Pembaruan Organisasi dan Manajemen pemerintahan desa yang dilakukan adalah dalam bentuk pembaruan manajemen perencanaan pembangunan, pembaruan sistem pemerintahan desa, pembaruan sistem pelayanan masyarakat, dan pembaruan lainnya. Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa dilakukan untuk menciptakan suatu pemerintahan desa yang kuat dan bersih, karena pemerintahan yang kuat saja belum akan mampu untuk menciptakan suatu pemerintahan desa yang baik (Good Government) tanpa diikuti dengan adanya suatu pemerintahan desa yang bersih. Universitas Islam Riau Indonesia 2010 Book Section PeerReviewed application/pdf en https://repo.uum.edu.my/id/eprint/2742/1/RAHYUNIR.pdf Rauf, Rahyunir (2010) Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa (menuju pemerintahan yang kuat dan bersih). In: International Seminar, Economic Regional Development, Law and Governance in Malaysia and Indonesia, 7-9 June 2010, Universitas Islam Riau Indonesia. Universitas Islam Riau Indonesia, Pekan Baru, Riau, pp. 1-14. ISBN 9789832078425 |
| spellingShingle | JQ Political institutions Asia Rauf, Rahyunir Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa (menuju pemerintahan yang kuat dan bersih) |
| title | Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa (menuju pemerintahan yang kuat dan bersih) |
| title_full | Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa (menuju pemerintahan yang kuat dan bersih) |
| title_fullStr | Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa (menuju pemerintahan yang kuat dan bersih) |
| title_full_unstemmed | Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa (menuju pemerintahan yang kuat dan bersih) |
| title_short | Pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa (menuju pemerintahan yang kuat dan bersih) |
| title_sort | pembaruan organisasi dan manajemen pemerintahan desa menuju pemerintahan yang kuat dan bersih |
| topic | JQ Political institutions Asia |
| url | https://repo.uum.edu.my/id/eprint/2742/1/RAHYUNIR.pdf |
| work_keys_str_mv | AT raufrahyunir pembaruanorganisasidanmanajemenpemerintahandesamenujupemerintahanyangkuatdanbersih |