Showing 1 - 7 results of 7 for search '"Bankruptcy"', query time: 0.07s Refine Results
  1. 1
    EKSISTENSI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN

    EKSISTENSI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN by , RIZKY ANGGER PERKASA, , Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

    Published 2014
    “…Bankruptcy is originated from economical phenomenon and ended up being law phenomenon. …”
    Thesis
  2. 2
    TINJAUAN YURIDIS TENTANG DAMPAK KEPAILITAN TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

    TINJAUAN YURIDIS TENTANG DAMPAK KEPAILITAN TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA by , Yatika Rukmana, ST, , Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

    Published 2011
    “…Bankruptcy gives a lot of impact, eitherpositiveandnegativeimpacts. …”
    Thesis
  3. 3
    TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM MEMPAILITKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

    TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM MEMPAILITKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) by , hendry septiawan, , Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

    Published 2014
    “…This research is aimed at analyzing the provision of an authority for the Minister of Finance to file bankruptcy against the State-Owned Enterprises (SOEs) and analyzing the types of SOEs against which the Minister of Finance can file a bankruptcy petition. …”
    Thesis
  4. 4
    TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI ASPEK PIDANA

    TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI ASPEK PIDANA by , Anas Malik, SH, , Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

    Published 2012
    “…This study aims to determine the responsibility of directors in bankruptcy in the review of the criminal aspect as well as other provisions governing the criminal sanctions against those associated with the bankruptcy of the limited company. …”
    Thesis
  5. 5
    KEADAAN INSOLVENSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

    KEADAAN INSOLVENSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG by , Efendy H. Purba, , Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

    Published 2013
    “…This study on insolvency condition as the reason of the dissolution of limited liable companyâ��s legal entity based upon Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Debt Moratorium aims at 1) reviewing any applicable laws and regulations governing the dissolution of any bankrupt limited liability company whose assets are insolvent…”
    Thesis
  6. 6
    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KECIL MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI UTANG DEBITOR (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines)

    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KECIL MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEM... by , Jamaslin Purba, , Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

    Published 2013
    “…The research on Legal Protection of Small Creditor through Suspension of Payment based on Act Number 37 of 2004 Regarding Bankruptcy and Suspension of Payment (UUPKPU) As a Tool to Restructure Debtorâ��s Debt (Case Study of PT Mandala Airlines) is a normative legal research. …”
    Thesis
  7. 7
    KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM SETELAH PENCABUTAN PROGRAM PASCASARJANA BAPEPAM-LK) SEBAGAI LEMBAGA PEMOHON PAILIT IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK

    KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM SETELAH PENCABUTAN PROGRAM PASCASARJANA BAPEPAM-LK) SEBAGAI LEMBAGA PEMOHON PAILIT IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK by , Damianus Herman Renjaan, SH, , Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

    Published 2011
    “…The Research aims to provide legal certainty on the position of a securities company after its operating license revoked by the BAPEPAM-LK and provide legal certainty regarding the position of BAPEPAM-LK as the applicant institution of bankruptcy against the securities company after revoked the business license of a securities company. …”
    Thesis

Search Tools: