Showing 1 - 20 results of 211 for search '"Jurnal Magister Hukum Udayana"', query time: 0.38s Refine Results
  1. 1
    KARAKTER NORMATIF ISI NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG

    KARAKTER NORMATIF ISI NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG by Ni Putu Niti Suari Giri

    Published 2014-04-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  2. 2
    TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUGIAN WISATAWAN BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN HAK BERWISATA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA

    TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUGIAN WISATAWAN BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN HAK BERWISATA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA by Putu Eva Laheri

    Published 2015-04-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  3. 3
    PARA-PARA ADAT SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT PORT NUMBAY DI KOTA JAYAPURA

    PARA-PARA ADAT SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT PORT NUMBAY DI KOTA JAYAPURA by SARA IDA MAGDALENA AWI

    Published 2013-01-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  4. 4
    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN DISCLAIMER OLEH PELAKU USAHA DALAM SITUS INTERNET (WEBSITE)

    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN DISCLAIMER OLEH PELAKU USAHA DALAM SITUS INTERNET (WEBSITE) by Ni Putu Ria Dewi Marheni

    Published 2014-04-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  5. 5
    EKSISTENSI AREA IMIGRASI PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI INDONESIA

    EKSISTENSI AREA IMIGRASI PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI INDONESIA by Gusti Ayu Made Widnyani

    Published 2016-05-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  6. 6
    PRINSIP-PRINSIP GATS (GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES) TERHADAP PERDAGANGAN JASA PENDIDIKAN TINGGI

    PRINSIP-PRINSIP GATS (GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES) TERHADAP PERDAGANGAN JASA PENDIDIKAN TINGGI by Alberta Hartiana

    Published 2017-05-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  7. 7
    PERAN DESA PAKRAMAN DALAM PEMBENTUKAN PERAREM TERKAIT PENYELESAIAN KONFLIK ALIH FUNGSI LAHAN (Studi Kasus Di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan)

    PERAN DESA PAKRAMAN DALAM PEMBENTUKAN PERAREM TERKAIT PENYELESAIAN KONFLIK ALIH FUNGSI LAHAN (Studi Kasus Di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan) by Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi

    Published 2016-09-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  8. 8
    PENGATURAN TENTANG SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI

    PENGATURAN TENTANG SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI by Ni Komang Darmiati

    Published 2016-09-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  9. 9
    SINKRONISASI DAN DIFERENSIASI PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

    SINKRONISASI DAN DIFERENSIASI PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA by Tjokorda Istri Putra Astiti

    Published 2014-05-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  10. 10
    Budaya Hukum sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah di Indonesia

    Budaya Hukum sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah di Indonesia by Jamiat Akadol

    Published 2018-05-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  11. 11
    FUNGSI JAKSA DALAM MENUNTUT TERDAKWA KORUPSI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

    FUNGSI JAKSA DALAM MENUNTUT TERDAKWA KORUPSI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA by Ni Wayan Sinaryati

    Published 2015-04-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  12. 12
    IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-017/PUU-I/2003 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK DIPILIH

    IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-017/PUU-I/2003 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK DIPILIH by I Ketut Ngastawa

    Published 2015-12-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  13. 13
    URGENSI DAN PENGATURAN UU TENTANG CONTEMPT OF COURT UNTUK MENJAMIN HARKAT, MARTABAT DAN WIBAWA PERADILAN

    URGENSI DAN PENGATURAN UU TENTANG CONTEMPT OF COURT UNTUK MENJAMIN HARKAT, MARTABAT DAN WIBAWA PERADILAN by Aditya Wisnu Mulyadi

    Published 2015-07-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  14. 14
    INTEGRASI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF DALAM PROSES ACARA PERADILAN PERDATA: STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN YANG DI MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

    INTEGRASI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF DALAM PROSES ACARA PERADILAN PERDATA: STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN YANG DI MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 by AAN Roy Sumardika

    Published 2014-11-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  15. 15
    PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

    PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI by I MADE ADI SERAYA

    Published 2013-01-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  16. 16
    Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal

    Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal by Ni Wayan Ella Apryani

    Published 2018-10-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  17. 17
    PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK POLITIK PEREMPUAN OLEH NEGARA

    PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK POLITIK PEREMPUAN OLEH NEGARA by Yosefina Daku

    Published 2015-07-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  18. 18
    The State Responsibilities Relating to Human Rights Violations to The People with Stateless Persons Status in Rohingnya Crisis

    The State Responsibilities Relating to Human Rights Violations to The People with Stateless Persons Status in Rohingnya Crisis by I Putu Dwika Ariestu

    Published 2018-07-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  19. 19
    The Role of International Organizations and Conventions in Legal Protection Efforts against Women Victims of ISIS Slavery

    The Role of International Organizations and Conventions in Legal Protection Efforts against Women Victims of ISIS Slavery by Ida Ayu Vera Prasetya

    Published 2018-09-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article
  20. 20
    VONIS SANKSI PIDANA TAMBAHAN OLEH HAKIM BERUPA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

    VONIS SANKSI PIDANA TAMBAHAN OLEH HAKIM BERUPA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR by I Ketut Rai Setiabudhi

    Published 2014-05-01
    “…Jurnal Magister Hukum Udayana…”
    Get full text
    Article

Search Tools: