KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek seng...

Disgrifiad llawn

Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur: Aju Putrijanti
Fformat: Erthygl
Iaith:Indonesian
Cyhoeddwyd: University of Diponegoro, Faculty of Law 2015-10-01
Cyfres:Masalah-Masalah Hukum
Pynciau:
Kewenangan, obyek sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara, Authority, object, Administrative Court
Mynediad Ar-lein:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451

Rhyngrwyd

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451

Eitemau Tebyg