KEDUDUKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM TARAF SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN TERKAIT PENGATURAN ANGKUTAN NON-UMUM BERBASIS ONLINE SESUAI DENGAN KEADILAN PANCASILA
transportasi online ini belum ada payung hukum yang jelas, se-hingga menimbulkan pro dan kontra. Aturan yang ada masih tumpang tindih, sehingga pemerintah pusat perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait angkutan non-umum berbasis online ini. Adapun perumusan masalah dalam peneli...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Semarang
2018-11-01
|
| Series: | Jurnal Ius Constituendum |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1036 |