EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)
Kebijakan-kebijakan daerah yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, demikian pula dengan tidak adanya keterpaduan dalam mekanisme pembuatan kebijakan daerah antara kepada daerah dengan DPRD, menimbulkan ketidak jelasan eksistensi kebijakan d...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Muhammadiyah University Press
2017-01-01
|
| Series: | Jurnal Jurisprudence |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/2996 |