Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris sebagai Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia
Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan menambah keberadaan Hakim Komisaris sebagai upaya perlindungan terhadap HAM dari terdakwa, baik dalam proses penyidikan dan penuntutan. Perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada mereka ol...
Main Author: | Ulang Mangun Sosiawan |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2018-03-01
|
Series: | Jurnal Penelitian Hukum De Jure |
Subjects: | |
Online Access: | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/399 |
Similar Items
-
Hakim Komisaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana
by: I Wayan Gede Rumega
Published: (2019-03-01) -
ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023)
by: Edo Maranata Tambunan, et al.
Published: (2024-05-01) -
KRIMINALISASI TERHADAP HAKIM (TINJAUAN YURIDIS UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)
by: Kasanuddin Kasanuddin
Published: (2017-06-01) -
HAKIM PERDAMAIAN YANG DIPERANKAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA
by: Marwan Suliandi, et al.
Published: (2024-08-01) -
GAGASAN PEMBENTUKAN PERADILAN KELUARGA DI INDONESIA
by: Firman Freaddy Busroh
Published: (2017-07-01)